Pendidikan

Beredar Dokumen Sebut Potensi Mata Pelajaran Agama Dilebur dengan PKN

Kemendikbud bilang semua pihak yang kontra agar santai dulu, karena gagasan ini baru diskusi awal.
Kemendikbud bahas wacana Pelajaran Agama dan PKN

Beredar bocoran dokumen penyederhanaan Kurikulum 2013 (K-13) yang dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dokumen ini jadi pembicaraan, serta memicu pro-kontra di kalangan agamawan, karena di sana tertuang usulan rencana peleburan mata pelajaran (mapel) Pendidikan Agama dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) bagi siswa kelas 1 sampai kelas 3 Sekolah Dasar. Menurut informasi yang diperoleh Jawa Pos, FGD diselenggarakan sekitar dua minggu lalu.

Iklan

Dalam dokumen, nama mapel terlebur menjadi Pendidikan Agama, Kepercayaan, dan Nilai Pancasila. Saat ditanyai, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno membenarkan memang ada FGD membahas hal tersebut. Tapi, wacana tersebut masih jauh dari final.

"Itu hanya bahan diskusi awal di antara tim kerja kurikulum. Diskusi masih terus berlangsung sampai sekarang, dan laporan terakhir yang saya terima konstruksi kelompok mapelnya enggak seperti itu. Saat ini belum diputuskan perubahan kurikulumnya," kata Totok dilansir JPNN. "Kami tentu mempertimbangkan banyak hal ketika nanti memutuskan. Yang pasti untuk mapel agama dan budi pekerti tetap berdiri sendiri. Jadi, tidak ada peleburan Agama dan PKN."

Kemendikbud mengakui lagi mempertimbangkan berbagai hal sebelum masuk ke keputusan. Mereka juga mengaku akan melibatkan tokoh akademisi dan agama dalam diskusi-diskusi selanjutnya.

Ngomong-ngomong soal tokoh agama, Ketua Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU Arifin Junaidi menolak gagasan peleburan. "Kami [PBNU] sudah membicarakannya dan akan segera menyikapinya. Namun, masih internal tetapi intinya kami menolak. [Materi pendidikan agama yang ada saja masih kurang] Lah kok sekarang malah mau dikurangi dengan rencana peleburan tersebut," jelas Arifin dilansir Media Indonesia.

Wacana ini juga disambut kurang baik oleh Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji. Menurut Indra, pemerintah sebaiknya lebih fokus membuat cetak biru kurikulum pendidikan terlebih dulu, sebelum menyederhanakan kurikulum biar enggak melanggengkan stigma ganti menteri ganti kurikulum yang membingungkan.

Iklan

"Kalau PKN dan Agama dilebur, ini bisa jadi masalah, bisa juga tidak. Yang jadi pertanyaan, apakah Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama itu suatu kesatuan? Saya sih berharap mapel agama tetap berdiri sendiri, jangan dilebur," kata Indra kepada JPNN.

Politisi pun enggak mau ketinggalan berpendapat. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Zainuddin Malik termasuk jajaran yang menolak peleburan. Dia malah kecewa kenapa pemikiran peleburan sendiri sampai muncul. Alasan kekecewaannya juga sangat DPR sekali: tidak sesuai jati diri bangsa.

"Pemikiran seperti itu tidak memiliki akar budaya, akar kehidupan bangsa Indonesia yang religius. Wacana tersebut sudah menjadi pembahasan dalam FGD secara terbatas yang dilaksanakan Kemendikbud," kata Zainuddin yang juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN), kepada Republika. "Memang ada negara-negara barat yang menjadikan agama tidak dijadikan sebagai mata pelajaran, tetapi akar budaya mereka berbeda dengan yang dimiliki bangsa Indonesia."

Diskusi mengenai pelajaran mana yang akan dilebur atau dikurangi jam belajarnya diprediksi masih akan terus bergulir di masa depan. Pasalnya, Mendikbud Nadiem Makarim memastikan akan ada kebijakan mengurangi beban siswa, dengan menyederhanakan kurikulum yang ada.

Alhasil, pasti akan ada mapel yang jadi korban pemotongan atau peleburan. Meski, sampai sekarang belum ada keputusan nyata gimana modifikasi kurikulum akan dilakukan.

"Apakah artinya mata pelajaran dikurangi atau konten per mata pelajaran dikecilkan? Ini masih dikaji tim kami. Jadinya, saya belum bisa jawab. Tapi, yang sudah jelas beban siswa dengan jumlah konten dan bahan yang banyak sekali pasti akan kita tangani," ujar Nadiem dalam rapat terbatas bersama Presiden, April lalu, dilansir CNN Indonesia.