Iklan
Penjajahan Israel

Airbnb Diprotes Aktivis Karena Sediakan Penginapan di Tepi Barat yang Dijajah Israel

Para aktivis berbagai negara menggelar aksi 'uninstall' Airbnb di ponsel demi memprotes adanya layanan penginapan kontroversial di wilayah Palestina.

oleh Leila Ettachfini
17 Mei 2019, 11:30am

Foto dari arsip LSM Jewish Voice for Peace

Berbekal aplikasi jasa penginapan Airbnb, kamu bisa menyewa villa mungil di Bali, kabin nyaman di Alaska, hingga apartemen modern di pusat kota Tokyo. Tetapi pada November 2018, aktivis pro Palestina menyuarakan kekecewaan, setelah melihat ada banyak jasa penginapan di Airbnb terletak di pemukiman ilegal Tepi Barat. Airbnb lantas mengumumkan larangan menawarkan penyewaan penginapan di kawasan Palestina yang dijajah Israel itu. Beberapa bulan kemudian, gara-gara komplain penyewa asal Israel dan AS yang mengaku mengalami diskriminasi, Airbnb mengizinkan kembali penyewaan di Tepi Barat.

Padahal, semua bentuk pemukiman warga Israel di Tepi Barat secara global dinyatakan ilegal, menurut aturan hukum internasional. Israel secara sepihak menduduki wilayah tersebut pada 1967, mengusir warga Palestina yang sudah ribuan tahun bermukim di sana.

Melihat praktik penyewaan tak kunjung diakhiri, aktivis mendesak pengguna Airbnb melakukan aksi uninstall akun mereka sebagai bentuk protes melawan keputusan Airbnb.

Gerakan ini dilakukan pada momen Peringatan Hari Nakba, yang jatuh setiap 15 Mei. Hari Nakba memperingati momen ketika militer Zionis mengusir paksa lebih dari 700.000 warga Palestina dari tempat tinggalnya pada 1948. (arti istilah ‘Nakba’ juga mengacu pada status warga Palestina yang terus terlantar dan tak punya tanah air). Lebih dari 30 organisasi swadaya, termasuk gerakan Boikot Israel (BDS) dan organisasi HAM SumOfUs bergabung bersama Jewish Voice for Peace, grup yang memulai gerakan #DeactivateAirbnb.

"Semangat Nakba harus kita lanjutkan di dunia maya, terutama untuk menyasar Airbnb. Kita harus ingat pada warga Palestina yang diusir dari tanah air dan rumah mereka. Warga dilarang kembali ke tempat asal mereka, sementara turis dapat mengunjungi wilayah Palestina yang bahkan tidak boleh disentuh warga Palestina," kata Granate Kim, direktur komunikasi di Jewish Voice for Peace, tentang tujuan gerakan uninstall ini.

1557947037576-Screen-Shot-2019-05-15-at-30331-PM

Saat dikonfirmasi VICE, Airbnb pada 9 April mengirim postingan yang menjelaskan bila mereka telah menyelesaikan keempat gugatan hukum yang diajukan atas penyediaan penginapan di Tepi Barat. "Airbnb tidak akan menghapus penginapan di Tepi Barat. Kami memahami kerumitan masalah ini yang dibahas dalam pengumuman terakhir kami, dan kami akan terus mengizinkan penyewaan penginapan di Tepi Barat, tetapi tidak mengambil keuntungan dari aktivitas di Tepi Barat."

Airbnb mengklaim akan menyumbang semua penghasilan kepada organisasi nirlaba filantropis di luar Palestina dan Israel. Dalam pengumumannya pada April, Airbnb juga menyatakan tidak mendukung gerakan yang diusung BDS.

Bagi aktivis yang kini memprotes Airbnb, janji perusahaan startup itu menyumbang pendapatannya kepada lembaga amal tidak cukup untuk membenarkan mereka menampung bisnis penginapan di Tepi Barat.

"Dengan sikap itu, artinya Airbnb terus mempromosikan turisme di kawasan pemukiman ilegal dan mendukung perekonomian di wilayah yang mengalami penjajahan," kata juru bicara Amnesty International merespons pengumuman Airbnb. "Airbnb secara langsung membantu mempertahankan dan memperluaskan tempat yang diduduki Israel, padahal tindakan itu melanggar Konvensi Jenewa dan Statuta Roma mengacu pada Mahkamah Pidana Internasional."

1557946987035-Screen-Shot-2019-05-15-at-30248-PM

Diala Shamas berencana menggugat Airbnb karena mendukung bisnis penginapan di Tepi Barat ini. Dia adalah kuasa hukum dari lembaga Center for Constitutional Rights, mewakili warga Palestina yang tidak terima tanahnya disewa di Airbnb.

"Mendistribusi keuntungan yang dihasilkan perilaku ilegal tidak memperbaiki situasi," katanya. "Airbnb wajib menolak mendukung pelanggaran HAM. Daripada bersikap netral seperti yang diklaim Airbnb, mereka justru mempertahankan kawasan yang diduduki secara ilegal."

Sebuah laporan Amnesty International yang terbit Januari 2019, disebutkan bila pemerintah Israel mengeluarkan banyak dana mengembangkan industri turisme melalui kawasan yang mereka duduki secara ilegal.

"[Pemerintah] Israel menamakan daerah-daerah tertentu sebagai kawasan turis demi membenarkan pengambilalihan lahan dan rumah warga Palestina." Menurut Amnesty, pelanggaran serupa dilakukan oleh Booking.com, Expedia, dan TripAdvisor.