Kekuasaan Erdoğan Mulai Goyang, Partainya Kalah di Pilkada Beberapa Kota Besar Turki

Presiden Recep Tayyip Erdoğan, selama 15 tahun terakhir menjadi orang nomor satu di Turki, mulai mengalami kekalahan signifikan perdana dalam rangkaian pemilihan kepala daerah yang digelar Senin (1/4) kemarin. Hasil pengitungan sementara menunjukkan partai penyokong Erdoğan yang dekat dengan gerakan Ikhwanul Muslimin—termasuk juga Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia—kalah di beberapa kota besar Turki.

Komisi pemilihan umum Turki menyatakan Partai Rakyat Republik (CHP) meraup lebih dari 50 persen suara di Ankara. Ibu kota Turki itu untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir, lepas dari kekuasaan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)—partai tempat Erdoğan bernaung.

Kejutan yang lebih besar terjadi di kota terbesar di Turki, Istambul. Di kota itu, Erdoğan memulai karir politiknya dan menjabat sebagai walikota sepanjang dekade ‘90an. Hasil perhitungan KPU menunjukkan perolehan suara CHP juga mengungguli AKP di kota antara dua benua tersebut.

Kandidat walikota dari partai Erdoğan, mantan Perdana Menteri Binali Yildrim, mengakui kekalahan AKP. Sementara itu, pesaingnya, Ekrem Imamoglu dari CHP, sangat percaya diri menyaksikan kemenangan partainya dalam perhitungan sementara. Bahkan, dia langsung mengganti bio Twitter-nya menjadi “Wali Kota Istambul.”

Erdoğan turut mengakui kekalahan AKP di beberapa pilkada, dalam pidato yang ditujukan bagi para pendukungnya di Ankara. Namun, dia mengklaim partainya masih menang di sejumlah distrik Istambul. "Para pemilih memang memberikan posisi walikota untuk calon partai lain, tapi mereka tetap memastikan sejumlah distrik di Istambul jadi milik AKP," ujarnya.

Di tingkat nasional, AKP bersama mitra koalisi Partai Pergerakan Nasional masih berhasil meraih 51 persen dukungan, berdasar jumlah suara yang sudah dihitung KPU Turki. Akan tetapi, jika CHP dipastikan berhasil merebut kendali atas Istambul, maka partai sekuler nasionalis itu akan menguasai tiga kota besar di Turki, setelah turut memastikan kemanangan di Izmir.

"Warga Turki sudah memberikan suaranya untuk demokrasi. Mereka memilih demokrasi," ujar pemimpin CHP Kemal Kilicdaroglu.

Setelah berkampanye tanpa henti selama dua bulan belakangan, perolehan partai Erdoğan justru merosot tajam. Perubahan dukungan ini dipicu kegagalan kebijakan ekonomi pemerintahan sang presiden. Kita perlu ingat, tahun lalu Turki mengalami krisis ekonomi serius, setelah nilai tukar mata uang Lira anjlok parah.

Setelah melewati pertumbuhan luar biasa selama beberapa tahun, kondisi ekonomi Turki mendadak memburuk. Turki mengalami resesi sepanjang triwulan terakhir 2018, setelah nilai Lira, mata uang Turki, anjlok hingga sampai 50 persen terhadap Dollar Amerika.

Hasil pemilu Turki awal pekan ini menyebabkan nilai Lira kembali terpangkas.

Erdoğan, setelah mengetahui dukungan publik terhadapnya menurun, berjanji akan lebih fokus terhadap masalah-masalah ekonomi yang dihadapi Turki menjelang pemilu 2023. "Kami masih punya banyak waktu. Reformasi ekonomi akan digulirkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas."

Erdoğan praktis menguasai sepenuhnya percaturan politik Turki sejak terpilih menjadi Perdana Menteri pada 2003. Dua tahun lalu, politikus 65 tahun ini mengesahkan beleid yang memberinya kekuasaan besar merespons upaya kudeta gagal setahun sebelumnya. Sebagian pengamat politik menuding ini adalah akal-akalan Erdoğan melanggengkan kekuasaannya sebagai presiden seumur hidup.

"Hasil pilkada hari ini sama bersejarahnya seperti pilkada 1994," ujar Rusen Cakir, seorang pengamat politik veteran, lewat Twitter. Sebagai catatan, pilkada 1994 adalah pemilu yang mengantarkan Erdoğan menduduki posisi wali kota di Istambul.

"Lembaran yang dibuka 25 tahun lalu kini perlahan mulai ditutup," imbuh Cakir.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News