Israel-Palestina

Israel Menciptakan Krisis Kemanusiaan di Gaza Untuk Enyahkan Hamas

Israel memutus aliran listrik ke pesisir Gaza, padahal warga tengah dilanda musim panas kering. Langkah ini ditafsirkan sikap pro-Fatah.

oleh Alex Kane
22 Juni 2017, 3:53am

Warga Gaza memprotes pemutusan listrik dari Israel. Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Pemerintah Israel sejak awal pekan ini memutus aliran listrik ke Jalur Gaza. Kebijakan tersebut memicu ketiadaan pasokan energi lebih dari 21 jam, serta memperburuk krisis kemanusiaan yang dialami warga Palestina di sana. Saat ini penduduk Gaza sedang mengalami musim panas kering, sehingga ketiadaan listrik bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Mulai dari pompa air hingga fasilitas rumah sakit setempat. Pemerintah Gaza menyatakan 40 ruang operasi, 50 laboratorium medis, dan 10 ruang penyimpanan donor darah; itu semua di luar pasokan air bersih, akan terhenti akibat pemutusan listrik dari Israel.

Kebijakan Israel menghentikan aliran listrik tersebut ditafsirkan sebagai upaya mengenyahkan Hamas. Partai politik memerintah Gaza itu tak pernah mau berkompromi dengan Israel. Berbeda dari Presiden Mahmoud Abbas, pemimpin Otoritas Palestina sekaligus Ketua Partai Fatah berhaluan nasionalis. Abbas, kini menguasai Tepi Barat dan sebagian Yerusalem, cenderung lebih disukai petinggi Negeri Bintang Daud seandainya mereka harus menjalani skenario damai dua negara berdampingan. Fatah dan Hamas terlibat perang saudara 10 tahun lalu, memicu hilangnya pengaruh Abbas di Jalur Gaza. Wilayah pesisir Gaza akhirnya benar-benar terisolasi dari seluruh dunia luar, mengalami blokade darat-laut-udara oleh Israel.

Bagi pengamat politik Palestina, memilih satu sosok politikus favorit di Palestina adalah kesalahan besar untuk petinggi Israel. Apalagi jika caranya adalah mengenyahkan Hamas, tapi lewat penciptaan krisis kemanusiaan terhadap warga kecil. Tareq Baconi, penulis buku Hamas: The Politics of Resistance menyatakan manuver Negeri Zionis itu di Gaza hanya akan membuat fanatisme warga sipil terhadap Hamas menguat. Upaya perdamaian antara Israel-Palestina juga makin sulit tercapai. "Semua pihak di pusaran konflik ini selalu keliru dalam memandang kebijakan yang dirasa rasional. Dipikirnya ketika blokade dilakukan, sejak 2007, maka kekuasaan Hamas akan melemah, lalu menyerah, sehingga Otoritas Palestina pimpinan Mahmoud Abbas bisa kembali mengendalikan Gaza," kata Baconi. "Yang ada sebetulnya Israel menjalankan kepentingan Abbas, namun juga tidak mengubah keadaan."

"Pertarungan hidup mati Hamas dan Fatah"

Belum adanya perubahan berarti dalam konflik terpanjang Timur Tengah ini akibat bermacam faktor. Namun konflik Hamas dan Fatah merupakan salah satu biang keroknya. Kedua parpol itu merasa lebih pantas mewakili rakyat Palestina dalam perundingan untuk memerdekakan negara mereka dari penjajahan Israel. Perdebatan paling keras terjadi pada 2006, ketika Hamas menang pemilu, menjadi mayoritas di parlemen untuk pertama kalinya menggulingkan Fatah. Negara-negara Barat yang mendukung Palestina terkejut. Hamas adalah organisasi dekat dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang dicap agak radikal. Pejabat Hamas berulang kali pula pernah bilang ingin mendirikan lagi Palestina sebelum Perang Arab 1948, artinya, tak ada eksistensi Israel sama sekali. Merasa didukung dunia internasional untuk menapak jalan moderat mencapai kemerdekaan, Fatah melakukan kesalahan perhitungan fatal. Mereka mengirim pasukan ke Gaza merebut pusat-pusat pemerintahan. Hasilnya, Hamas menyerang balik, merebut simpati warga, dan membuat Abbas kehilangan sepenuhnya kendali atas area seluas 365 kilometer persegi itu. Tragisnya, pertentangan Hamas-Fatah ujung-ujungnya memperkuat posisi tawar dari Israel, sang penjajah.

"Saya belum melihat adanya kemungkinan Hamas dan Fatah berdamai. Mereka memposisikan diri dalam situasi hidup mati," kata Kobi Michael, Diplomat Israel mantan Kepala Divisi Palestina. "Hamas bercokol sangat kuat di Gaza karena tidak ada sama sekali perwakilan Otoritas Palestina di sana."

Pemutusan listrik itu diputuskan oleh Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di pertengahan Juni. Listrik pasokan Negeri Bintang Daud mencakup 30 persen kebutuhan energi Jalur Gaza. Persoalannya, tanpa ada pemutusan listrik dari Israel, Jalur Gaza pun sudah kesulitan menghidupi dirinya sendiri. Listrik lain dari Mesir dan pembangkit milik Hamas tidak bisa menopang kebutuhan 1,8 juta penduduknya.

"Berapa banyak bayi dan anak-anak yang harus mati agar semua orang berhenti mengutamakan politik daripada manusia?"

Penduduk Palestina di Gaza membutuhkan 400 Megawatts listrik per hari, namun normalnya cuma memperoleh 208 Megawatts. Dengan pasokan sekecil itu, saban hari mereka hanya bisa mengoperasikan alat elektronik delapan jam, sementara delapan jam lainnya mati listrik. Berkurangnya pasokan listrik untuk warga, lagi-lagi, awalnya dipicu oleh pertikaian Hamas-Fatah.

Sejak April 2017, pembangkit listrik satu-satunya di Gaza terpaksa tutup. Fasilitas itu sejak lama mengalami kerusakan akibat pemboman militer Israel di masa lalu. Namun alasan tutup kali ini dipicu mahalnya ongkos pembelian BBM untuk mengoperasikannya. Menteri Energi Hamas menuding Otoritas Palestina mematok bea masuk terlalu besar untuk setiap impor minyak. Hamas tidak punya cukup anggaran untuk membeli BBM dan mempersalahkan Fatah.

Beratnya hidup warga Gaza dalam panas dan kekeringan

Sejak dua bulan terakhir, warga Jalur Gaza semakin merana saja akibat ketiadaan listrik. "Anak lelaki saya menangis karena hawa panas sekali, saya bahkan tidak bisa menyalakan kipas angin," kata Mosab Mostafa, Guru Bahasa Inggris di Gaza kepada VICE News. Sejak April lalu, rumah Mostafa cuma dialiri listrik empat jam, terputus 12 jam, lalu menyala lagi empat jam. Begitu terus tanpa ada kejelasan kapan aliran listrik bisa normal.

"Kami memakai listrik tidak untuk bermewah-mewahan. Listrik penting agar kami bisa mengisi tandon air di atap rumah. Tidak ada listrik berarti tidak ada air. Sejak pekan lalu saya bahkan sudah harus membeli air galon untuk mandi dan minum, karena tandon saya benar-benar kosong," imbuh Mostafa.

Pegiat Hak Asasi Manusia menyatakan siapapun aktor di balik pemutusan listrik ini, baik itu Israel ataupun Otoritas Palestina, melakukan hal yang benar-benar jahat. Situasi tersebut sama saja kesengajaan menciptakan krisis kemanusiaan yang mengorbankan rakyat tak berdosa. Dalam waktu dekat, sangat mungkin akan banyak korban jatuh, terutama mereka yang membutuhkan fasilitas medis berbasis listrik.

Gisha adalah organisasi kemanusiaan Israel yang membantu warga Gaza. Juru bicara Gisha mengecam pemutusan listrik tersebut. "Ada banyak anak-anak dan manula yang sekarang terhubung dengan alat-alat yang bisa menyambung nyawa mereka di rumah sakit Gaza," kata Shai Grunberg, Jubir Gisha. "Situasi saat ini semakin memburuk dari hari ke hari. Berapa banyak banyak bayi dan anak-anak yang harus mati agar semua orang berhenti mengutamakan politik daripada manusia?"

Keputusan kabinet pemerintahan Israel diambil pada 12 Juni, setelah ada komunikasi dengan Pemerintahan Abbas. Otoritas Palestina memangkas gaji pegawai negeri di Gaza—yang artinya adalah mengurangi aliran dana kepada Hamas—serta menyatakan wilayah terisolir itu mulai harus dikurangi subsidi listriknya. Semua kebijakan Abbas itu jelas sekali upaya melemahkan Hamas. Israel kemudian pada 12 Juni menjalankan pemutusan listrik seperti yang telah dikomunikasikan dengan Abbas. Israel menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, sehingga satu-satunya komunikasi dan negosiasi hanya dijalankan dengan Otoritas Palestina alias Fatah.

Nathan Thrall, Pengamat Timur Tengah dari International Crisis Group, meyakini pemerintahan Netanyahu sangat yakin situasi Hamas saat ini sudah buruk sekali. "Mereka mengiri, isolasi dan pemutusan listrik semacam ini tidak akan memacu Hamas bertindak nekat atau memulai perang," kata Thrall. "Kepercayaan diri Israel semakin memblokade Gaza kemungkinan karena donor Hamas dari Qatar sedang punya masalah dengan negara-negara Teluk lainnya."

Mesir kabarnya melunakkan posisinya yang juga bermusuhan dengan Hamas. Pada 21 Juni, pemerintah Negeri Piramida mengizinkan puluhan truk melintasi perbatasan untuk memasok bahan bakar ke Gaza, supaya pembangkit listrik bisa beroperasi kembali.

Di mata Grunberg, pertikaian politik semua pihak adalah masalah utama yang membuat krisis energi Gaza belum akan berakhir. Tanpa perdamaian, mustahil bisa dibangun pembangkit listrik baru. Tindakan Mesir hanya semacam menambal luka yang terlanjur memburuk kondisinya. "Kebutuhan listrik di Gaza dua kali lipat lebih besar dibanding pasokan yang ada," ujarnya. "Krisis listrik ini belum akan berakhir."