Iklan
Review Parpol

Review Program Gerindra: Penuh Retorika Populis Prabowo, Tapi Masih Pro Kapitalisme Kok

Politik identitas, anti-impor, sampai niat mengurangi modal asing. Semua citra politik 'populisme kanan' lekat dengan Gerindra. Tapi habis baca manifesto program resminya, tidak seekstrem bayangan awal.

oleh Adi Renaldi
01 Maret 2019, 12:23pm

Ilustrasi oleh Dini Lestari

Selamat datang kembali di kolom Review Parpol. Melalui kolom ini, redaksi VICE Indonesia mengulas program-program unggulan setiap partai peserta pemilu 2019. Ulasan ini kami anggap penting, supaya calon pemilih ingat politik bukan cuma perkara capres. Calon anggota legislatif yang bikin berbagai undang-undang berpengaruh juga lho sama hidup kita kelak.


Partai Gerakan Indonesia Raya, biasa disebut Gerindra, didirikan semata-mata demi mengantarkan Prabowo Subianto menuju posisi RI-1. Jadi tak kaget lah, kalau berbagai gambaran kebijakan yang dipikiran Prabowo Subianto, otomatis menjadi visi dan misi partai.

Partai ini didirikan pada 2008, sebagai mesin pemenangan Prabowo untuk pemilu 2009. Karena koalisi Megawati-Prabowo kala itu gagal melengserkan Susilo Bambang Yudhoyono, misi pemenangan kembali dicanangkan pada 2014, dan diulang lagi pada 2019. Walau mantan Danjen Kopassus itu belum berhasil jadi presiden, setidaknya satu dekade kemudian Gerindra berhasil muncul sebagai partai oposisi terkuat. Bahkan survei menyebut besar peluang partai ini meraup suara terbanyak kedua dalam pemilu legislatif.

Sayangnya, karena terlanjur identik, tak banyak yang bisa digali dari partai Gerindra selain pandangan Prabowo. Visi-misi Prabowo itu sebenarnya tak berubah sejak 2009. Kalau enggak ngomongin mahalnya harga pangan, ya stop impor-impor. Pokoknya politik populis kanan menolak yang 'asing' dan 'aseng' lah.

Khusus soal wacana anti-aseng, alias fobia terhadap etnis Tionghoa Indonesia, Gerindra beberapa kali terseret. Fadli Zon, selaku Wakil Ketua Umum Gerindra, juga mengakuinya terkait maraknya sentimen rasial dalam Pilkada 2017 yang menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan," kata Fadli Zon merespons politik yang membawa-bawa persoalan etnis.

Ferry Juliantono, petinggi Gerindra lainnya, juga menganggap maraknya sentimen rasial dua tahun lalu karena ucapan Ahok soal Al Quran. Namun, dia mengakui politik identitas amat wajar muncul dalam perbincangan publik. "Kalau dibandingkan dengan negara lain, politik identitas, penggunaan isu ras dan agama wajar digunakan," kata Ferry saat dihubungi media.

Ketika isu membanjirnya tenaga kerja asing asal Tiongkok ramai diperbincangkan, Prabowo menganggapnya ancaman riil bagi stabilitas nasional. Dia bilang, "bukan kita anti-asing. Tapi jaga rakyat kita dulu, kalau kita buka pintu untuk tenaga kerja asing, kita kerja apa?"

Belakangan, pandangan keras partai melunak. September 2018, tim pemenangan Prabowo menyatakan Tiongkok merupakan satu negara yang penting buat kemajuan ekonomi dan pembangunan Indonesia. "Cina kan sangat penting. Dari dulu Cina menjadi faktor penting bagi pembangunan kita. Cina itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan," kata wakil ketua tim pemenangan Prabowo, Ahmad Muzani.

Ya, bolehlah kalau berganti pandangan dalam sekejap. Tapi bagaimana soal pandangan terhadap kedaulatan pangan dan sumber daya pangan, yang selalu didengungkan Prabowo dan kader Gerindra setiap pidato dan dalam debat capres?

Tahun lalu, saat berkampanye, Prabowo mengatakan program partainya, jika berkuasa, akan memastikan bangsa ini berdaulat. "Saya bersaksi di sini kalau Insyaallah saya menerima amanah rakyat Indonesia, saya akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan impor apa-apa saudara-saudara sekalian. Kita harus dan kita mampu swasembada pangan, mampu. Kita juga harus dan mampu swasembada energi, swasembada bahan bakar."

Swasembada adalah mantra berbagai capres sejak Diktator Suharto lengser. Topik terus diulang di setiap kampanye. Bahkan Joko Widodo, saat bertarung melawan Prabowo dalam pemilu 2014, tak luput menyinggung swasembada pangan. Jokowi berjanji menyetop impor beras. Tapi yang kejadian justru impor beras naik terus sepanjang tiga tahun kepemimpinannya sebagai presiden.

Terus, kenapa janji swasembada pangan tetap laku di setiap musim politik? Sebab, rakyat mana yang tak ingin harga pangan murah. Maka dengan menjual janji stop impor, diharapkan suara rakyat dapat didulang tanpa harus susah payah.

Toh realitanya tak pernah mudah. VICE pernah bikin eksperimen ngecek bahan baku dari restoran sampai warteg, hasilnya hampir semua bahan pangan adalah hasil dari impor.

Tempe misalnya, terkesan makanan orang miskin dan cuma jadi camilan menemani minum teh soremu, tapi nyatanya kedelai itu juga diimpor hingga mencapai 1,16 juta ton sepanjang 2018.

Bagaimanapun, melihat respons calon pemilih, pada 17 April 2019 kemungkinan janji-janji Gerindra mampu mendulang suara. Sosok Prabowo, dan diandaikan caleg Gerindra mengadopsi visi yang sama, bisa mendatangkan stabilitas serta ketegasan dalam mengelola negara ini. Seperti apa wujud konkret ketegasan itu? Sulit diukur pastinya.

Jika berkaca pada dokumen enam aksi transformasi bangsa, manifesto politik Gerindra, sebetulnya tak semenakutkan bayangan pemilih progresif. Misalnya, partai berlambang garuda merah putih ini ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi ke tingkat 7 persen per tahun. Caranya? Mendorong peran swasta dalam perekonomian nasional. Artinya, proteksi mustahil dijalankan. Rasio pajak hendak digenjot sampai 12 persen, dan jenis insentifnya masih sangat pro-bisnis. Yakni menurunkan tarif pajak penghasilan badan maupun non badan.

Bagaimana dengan janji ekonomi kerakyatan yang juga sering didengung-dengungkan? Gerindra, seandainya berkuasa, bisa dibayangkan bakal meneruskan dana desa dengan alokasi belanja modal lebih besar. Fokusnya adalah membangun irigasi, jalan, lumbung desa, dan pasar desa. Sedikit pembedanya adalah janji melaksanakan reformasi agraria secara konsekuen. Artinya, lahan menganggur akan dibagikan pada rakyat.

Asumsinya, semua kebijakan itu bisa menurunkan ketimpangan ekonomi, tercermin dalam indeks gini, yang sekarang 0.41 menjadi 0.31. Meski begitu, beberapa aktivis (yang pro-Jokowi tapi ya) mengklaim program Gerindra tak konkret. Jokowi masih lebih konkret dengan 12 juta hektar lahan hutan ke petani gurem. Apakah Gerindra tak akan meneruskan cara Jokowi bagi-bagi sertifikat lahan? Masih perlu dipantau.

Aspek paling progresif Gerindra justru ada di isu lingkungan dan energi terbarukan. Partai ini, di luar dugaan, memasang janji kebijakan yang amat hijau. Misalnya, rehabilitas 77 hektar lahan hutan yang menurut partai rusak dengan sistem tumpang sari, serta janji memperbaiki daerah aliran sungai.

Gerindra juga berniat membangun pembangkit listrik panas bumi dan dan air 10.000 Mega Watt. Plus akan sangat mendukung pendirian bisnis hulu sampai hilir etanol, untuk mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak. Siapa yang membangun infrastruktur energi alternatif tersebut? Belum tentu investor dalam negeri. Jadi pastinya tak akan anti asing banget. Hhe...

Dengan potensi belanja pemerintah lebih agresif dari Jokowi, apa jaminan Gerindra mengurangi potensi korupsi? Mari kita ingat debat capres perdana jelang pemilu 2019.

Alasan kenapa pejabat publik gampang korupsi, adalah karena gajinya yang kelewat kecil, merujuk pandangan Prabowo. Makanya dia akan menaikkan gaji PNS jika jadi presiden. Bagaimana mungkin gaji gubernur cuma Rp8 juta sementara dia mengurus provinsi yang lebih besar dari Malaysia, kata Prabowo (soal kesalahan fakta tidak akan saya bahas di sini.)

Begitulah. Intinya populisme Gerindra tak segalak yang dibayangkan.

Jika kalian mengabaikan aksi elit Gerindra main-main sama politik identitas, tertarik pada potensi proteksionisme dosis rendah, mendukung belanja negara yang amat besar, dan percaya sama janji perbaikan birokrasi (walaupun tak jelas rencana aksinya)—serta kalian memang mengidolakan ketegasan seorang Prabowo—maka Gerindra bisa kalian lirik dalam pemilu.