PKS di Tengah Prahara Internal, Berusaha Tawarkan Kebijakan Pajak Konkret

Selamat datang kembali di kolom Review Parpol. Melalui kolom ini, redaksi VICE Indonesia mengulas program-program unggulan setiap partai peserta pemilu 2019. Ulasan ini kami anggap penting, supaya calon pemilih ingat politik bukan cuma perkara capres. Calon anggota legislatif yang bikin berbagai undang-undang berpengaruh juga lho sama hidup kita kelak.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya posisi yang sangat unik di Indonesia. Partai ini diakui sebagai gambaran mesin politik modern yang terstruktur, didukung kelas menengah perkotaan, dan kadernya amat loyal. Namun di sisi lain, banyak persepsi negatif pula yang melekat pada PKS.

PKS, sekalipun baru muncul setelah era reformasi, sudah menempuh perjalanan panjang lewat dakwah kampus selama kurun dekade 80'an hingga 90'an. Rantai komando tarbiyah dan organisasi rohani kesiswaan yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan, sukses membantu PKS memperoleh kader-kader lintas generasi. PKS, dengan aspirasi Islam transnasional dan kedekatan ideologis pada gerakan Ikhwanul Muslimin, juga memiliki ciri khas dibanding partai-partai lain di Indonesia yang mengusung sentimen Islam.

Menjelang Pemilu Legislatif 2019, PKS tidak dalam kondisi terbaiknya. Setidaknya dibandingkan satu dekade lalu, ketika partai berlambang kapas dan bulan itu menjadi anggota koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. PKS mengalami tren serupa partai 'Islam' lainnya, yakni penurunan, atau minimal stagnasi dukungan mengacu pada survei dan hasil pemilu 2014. Soliditas partai ini juga diperparah perpecahan internal, yang membuat Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman harus berseberangan dari kubu Anis Matta—yang dianggap lebih karismatik di mata sebagian kader. Konflik sempat memanas, sampai muncul tudingan ada operasi intelijen untuk mengacak-acak internal PKS.

Dengan semua hambatan tadi, PKS berusaha menarik simpati pada pemilu 2019 memakai cara merangkul pemilih paling potensial: kelas menengah.

Hal itu tercermin dari tawaran kebijakan yang, sekalipun mengundang perdebatan, tapi jauh lebih konkret dibanding partai lain (yang sudah dan sedang diulas VICE).

Dalam perkembangan terbaru, PKS ingin merayu millenial dan gen Z yang sudah masuk angkatan kerja dengan membebaskan beban pajak bagi mereka yang pendapatannya per bulan tak sampai Rp8 juta. Penghasilan Tidak Kena Pajak di Indonesia bagi lajang saat ini menyasar pendapatan maksimal Rp54 juta, alias Rp4,5 juta per bulan. Potongan tambahan Rp4,5 juta per tahun diberikan, hanya jika wajib pajak sudah menikah. Artinya, program PKS ini akan memberi kelonggaran pajak cukup signifikan bagi pekerja lajang.

"Jadi anak-anak muda yang baru fresh graduate, yang baru punya pekerjaan tentu penghasilannya ada dalam range tadi," kata Sekretaris Bidang Ekuintek DPP PKS Handi Risza dalam jumpa pers. "Kita harapkan kompensasi dari pengurangan pajak, mereka bisa membeli rumah, bisa membeli kendaraan, dan bisa investasi dengan lebih baik."

Risza yakin penerimaan negara tidak berkurang. Per individu, penghematan pajak rata-ratanya mencapai Rp1,8 juta.

Lalu, kebijakan lain yang menarik perhatian diumumkan pada November 2018. Dewan Pimpinan Pusat PKS menyodorkan dua program yang diklaim pro-rakyat. Yakni menghapus pajak kendaraan jenis sepeda motor, serta memberlakukan Surat Izin Mengemudi seumur hidup. Menariknya, tawaran yang terakhir itu menjangkau calon pemilih rasional yang mungkin tak mendukung PKS soal penerapan syariat Islam. Ada puluhan juta pemilik SIM yang potensial dirangkul.

Sebenarnya ide memberlakukan SIM seumur hidup cukup masuk akal dan bisa diaplikasikan. Kalau e-KTP saja bisa seumur hidup, kenapa SIM tidak? Kita tahu betapa repotnya mengurus SIM. Telat satu hari setelah masa berlaku habis, pengendara harus membuat SIM baru, tentu dengan harga yang tak murah. Saat membuat SIM baru pun tidak bisa dibilang gampang, saat ujian SIM, tak jarang peserta yang gagal dan kudu mengulang lagi.

Setidaknya ada tiga alasan kenapa SIM harus berlaku seumur hidup. Dengan pemberlakuan SIM seumur hidup, itu berarti mengurangi praktik percaloan yang sampai akhir tahun kemarin masih susah diberantas. Biaya calo ini tentu enggak murah, malah bisa mencapai dua kali lipat dari biaya resmi.

Kedua, masih ingat kasus megakorupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen. Joko Susilo (kini mantan)? Itu menunjukkan bahwa korps Polri juga tidak imun dari kasus korupsi. Dengan SIM seumur hidup, semoga, bisa mencegah adanya praktik korupsi.

Tentu saja yang ketiga, orang tak perlu lagi menghabiskan waktu dan uang untuk memperpanjang SIM. Karyawan tak lagi perlu izin cuti untuk mengurus perpanjangan SIM, dan akhirnya perusahaan tak perlu kehilangan produktivitas karyawannya bukan?

Nah, giliran soal penghapusan pajak kendaraan sepeda motor ini lebih menantang. PKS berangkat dari premis bila pajak kendaraan membebani masyarakat kelas bawah. Menurut ketua tim pemenangan pemilu PKS Almuzzammil Yusuf, penghapusan pajak sepeda motor akan mendorong masyarakat untuk menggunakan waktu lebih produktif, dan terhindar dari kerepotan dan kerumitan.

"Jadi waktu masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk hal yang lebih produktif," ucapnya.

Tak ayal, ide PKS tersebut membuat para pengamat mengernyitkan dahi. Soalnya, pajak kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang penerimaan daerah. Sepanjang 2017, nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengurusan STNK mencapai Rp3,5 triliun. Sementara dari Penerbitan TNKB mendatangkan pendapatan RP1,2 triliun. DKI Jakarta contohnya, menerima Rp13 triliun dari bea pengurusan kendaraan. Jadi jika potensi pajak tersebut dihapus, tentu saja sangat berpengaruh ke kas daerah.

Imbas lain, dari skenario tersebut, lantaran kendaraan bermotor tak lagi kena pajak otomatis bakal memicu peningkatan volume kendaraan, alias bikin macet. Data BPS mencatat jumlah sepeda motor pada 2016 sudah melebihi 105 juta unit atau 81 persen dari keseluruhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Setiap tahun pertumbuhan populasi sepeda motor, mencapai lima juta unit.

Program tersebut terdengar meyakinkan dan menarik, tapi tentu saja tetap ada konsekuensi di balik janji program yang bombastis. Uniknya, kemungkinan dampak konflik internal, mantan politikus PKS Fahri Hamzah turut mengkritik kebijakan penghapusan pajak STNK. "Enggak ada risetnya [kebijakan menghapus pajak STNK]. Kita itu justru kalau peradaban kita mau lebih maju mengurangi motor."

Apakah anak muda akan benar-benar tertarik? Patut dinanti. Setidaknya PKS kami beri nilai plus karena bersedia mengajak publik berdebat menyangkut programnya. Jadi buat para rohis, kader hardcore, dan kalian yang menggemari (atau bahkan ngarep) dapat insentif pajak tanpa mempedulikan aspirasi Islamisme yang selama ini melekat di partai ini, PKS bisa jadi pilihan.