Waspadalah, Bahaya Laten Rindu OrBa Bisa Bangkitkan Rezim Militerisme

"Piye kabare? Enak zamanku toh?" Kalimat di atas bukan sekali dua kali aku jumpai. Di truk gandeng, di tembok-tembok pinggir jalan, hingga di sosial media. Aku baru sadar, jangan-jangan banyak yang kangen dengan [rezim] Pak Harto.

Kalau ditanya apa memori Orde Baru yang paling membekas buatku? Sebagai anak-anak, jawabanku adalah, wajah Soeharto tersenyum manja dalam uang kertas Rp50.000. Pada lebaran tahun 1997 usiaku 5 tahun, untuk pertama kalinya aku dapat angpau lebaran sebanyak itu. Selain itu, tidak ada hal lain yang kuingat selain kemunculannya di Dunia Dalam Berita tiap jam setengah delapan malam yang kalau tidak sedang mancing, ya sedang ikut penanaman pohon simbolis, atau pegang-pegang gabah di tepi sawah.

Kenanganku akan Orde baru tentunya berbeda dari yang lain. Menyenangkan? Aku enggak bisa jawab, karena saat itu aku tidak lebih dari anak 5 tahun yang tidak paham apapun dan apolitis. Jika ditanya apakah aku merindukan Orde Baru? Sepertinya tidak. Momen dapat uang Rp50.000 tidak sebanding dengan ketakutanku ketika dilarang keluar rumah karena banyak kerusuhan. Atau ketakutan kawan-kawanku rumahnya dijarah dan orang tuanya kena PHK. Menakutkan.

Belum lama ini, ada riset yang dibuat oleh The Pew Research Center's Spring 2017 Global Studies Survey yang berjudul Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy. Riset tersebut melibatkan 41.953 responden di 38 negara termasuk Indonesia untuk melihat bagaimana sih masa depan demokrasi di negara-negara di dunia termasuk sikap para penduduknya. Di Indonesia, lembaga riset itu mewawancara 1.000 responden yang tersebar di hampir semua pulau besar di Indonesia. Melihat hasil riset ini, memang suka tak suka kelihatannya ada tanda-tanda kerinduan masyarakat akan rezim militeristik ala Orde Baru.

Ada sekitar 69 persen orang Indonesia yang dalam beberapa aspek merasa puas terhadap sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia. Namun yang aneh, dan bikin aku bertanya-tanya, terhadap siapakah survei ini dilakukan? Ada 68 persen orang Indonesia (jumlahnya enggak jauh beda dengan 69 persen) yang percaya bahwa pemerintahan militeristik akan berdampak baik jika diterapkan di Indonesia. Dengan angka 68 persen, cuma persentase Vietnam yang lebih tinggi dari Indonesia dengan angka 70 persen.

"Saya kira tidak ada juga satu contoh empiris bahwa betul-betul ada pemimpin militer yang kemudian menjadi sangat demokratis," kata ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi kepada VICE Indonesia. "Karena pada dasarnya, satu kepemimpinan demokratis itu, memang harus dipimpin oleh sipil. Karena memang di militer tidak diajarkan demokrasi,"

Hendardi dan timnya di SETARA Institute, sebuah lembaga swadaya yang berkonsentrasi pada kajian demokrasi dan intoleransi, membaca fenomena ini sebagai kegagalan transformasi politik di Indonesia pada era 98. Menurutnya, belasan tahun setelah reformasi, orang-orang lama masih bercokol di pemerintahan dan parlemen, sehingga nilai-nilai lungsuran Orde Baru belum tergantikan.

Selama 32 tahun rezim Orde Baru menguasai Indonesia. Di bawah rezim ini, Indonesia rusak secara sistemik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi secara sistemik di tiap lembaga negara, termasuk dilakukan oleh sang empunya negara, Seoharto yang dinobatkan Transparency International sebagai Bapak Korupsi dunia. Pers tidak bisa berkutik, kritis sedikit, maka sensor, bredel, atau penjara lah ganjarannya. Sejarah cuma punya satu narasi bahwa Orde Baru dan dedengkotnya lah yang benar; Demokrasi semu, cuma Golkar dan Soeharto-lah yang berhak jadi pemenang. Politisasi ras dan agama memakan korban jiwa. Kasus Pelanggaran HAM yang dilakukan atas nama pembangunan tak pernah terselesaikan. Sentralisasi yang menghambat laju pembangunan daerah. Apalagi utang yang diwariskan pada pemerintahan selanjutnya mencapai lebih dari 171 miliar dolar Amerika Serikat.

Dari data yang diungkap oleh penelitian ini, usia responden tidak dijelaskan, sehingga tidak bisa diketahui apakah responden survei tersebut sempat hidup dan merasakan betul rezim militerisme di Indonesia dan benar-benar ingin nostalgia? Atau generasi yang hanya sedikit mencicipi Orde Baru atau bahkan tidak sama sekali.

Sama sepertiku, Adam Prireza, 23 tahun; mengaku tidak punya memori jelas akan pemerintahan Orde Baru. Ia hanya mengalami Orde baru dalam empat tahun awal hidupnya. Adam mengaku hanya memori kelam soal betapa kacaunya rezim tersebut yang tersisa di ingatannya. Dengan sisa-sisa memori kelam di saat-saat terakhir kehancuran Orde Baru, tentu saja Adam dan jutaan generasi milenial lainnya bukan penggemar rezim militerisme.

"Yang gue ingat pas kerusuhan '98 nungguin nyokap pulang kerja, terus-terusan ngeliatin jendela sambil megang dan ciumin baju nyokap," ujar Adam kepada VICE Indonesia. "Sejak saat itu, gue selalu trauma kalau nyokap pulang telat atau tanpa kabar,"

Hendardi menjelaskan, sulit bagi generasi muda (millennial dan Z) untuk mengukur seberapa besar represi Orde Baru. Kalaupun ada, hal yang paling mungkin terjadi adanya peran dari pihak-pihak pro-Orde Baru untuk mempengaruhi persepsi publik bahwa zaman Orde Baru lebih baik dan tenang. Kini pertanyaannya berubah, apakah data tersebut justru menunjukkan adanya kecenderungan di mana generasi baru justru mengidolakan militerisme ala Orde Baru?

"Kalau kerinduan terhadap Orde Baru itu dinyatakan oleh orang muda kan enggak logis, karena mereka enggak hidup pada zaman itu," ujar Hendardi. "Orang-orang muda bisa bilang begitu bukan hanya karena pengaruh, tapi karena kurangnya referensi terhadap masa lalu. Karena kita ini kan produk dari pembentukan sejarah tunggal yang diciptakan oleh Orba, yang membuat seakan-akan Orba adalah yang paling benar."

Aku tidak bisa memungkiri, bahwa sampai hari ini, masih banyak orang-orang yang terjebak nostalgia Orde Baru. Kebanyakan dari mereka menggaungkan alasan kestabilan negara, harga murah, dan swasembada bahan pokok. Coba lihat tagar #EnakJamanKu di twitter.

Debat panjang antara supremasi sipil dan supremasi militer makin terlihat jelas dalam gelaran Pemilihan Presiden 2014. Dalam peta perebutan kursi tertinggi ini, Joko Widodo dari kalangan sipil digambarkan sebagai sosok yang "sederhana", "merakyat", dan "jujur". Sementara itu, Prabowo Subianto yang datang dengan latar belakang militer tidak pernah lepas dari citra-citra maskulin berupa "berani" dan "tegas".

Dalam masyarakat Indonesia, citra militer kerap diterjemahkan secara simplistik dengan pengertian yang tidak jauh-jauh dari konsep maskulinitas. Terkait survei, bisa jadi, terjemahan simplistik atas "karakter militer yang sesungguhnya" menjadikan rezim ini kembali diidolakan. Padahal kan, kita juga pernah punya Presiden bernama Susilo Bambang Yudhoyono yang berangkat dari latar belakang militer tapi plin plan dan selalu cari aman.

"[Dalam Survei yang menandakan kebutuhan terhadap militer, lebih kepada pengertian-pengertian yang simplistik. Misalnya militer tegas, keras," kata Hendardi. "Selalu dihembuskan persepsi bahwa seolah-olah sipil ini tidak bisa memimpin, tidak pernah bisa tegas. Tapi kalau ditanya apakah militer tegas dalam soal-soal demokrasi, enggak juga sebetulnya.

Survei yang sama juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mendukung pemimpin autokratis, alias pemimpin yang memerintah menuruti kehendaknya sendiri. Ketika ditanya "apakah sistem dengan pemimpin terkuat bisa membuat keputusan tanpa campur tangan legislatif dan yudikatif?", ternyata ada 52 persen responden Indonesia setuju bahwa hal pemerintahan autokratis adalah hal yang baik. Berbeda dengan banyak negara lainnya di Asia yang menentang sistem ini.

Senada dengan reaksi Hendardi, Direktur Eksekutif Human Rights Watch Group (HRWG) Rafendi Djamin berpendapat bahwa survei tersebut menunjukkan absennya contoh baik dari produk-produk demokrasi. Pemimpin-pemimpin muda pun tidak revolusioner

"Saya asumsikan mereka hidup di mana mereka masih percaya pada pemerintah tapi di lain pihak ada semacam kejenuhan dengan politisi," kata Rafendi kepada VICE Indonesia. "Mereka berkaca bahwa banyak produk demokrasi misalnya kepala daerah dan parlemen malah korup."

Lalu, pantaskah kita semua yang tidak ingin kembali pada rezim Orde Baru untuk khawatir? Ada banyak tanda-tanda serupa. Mulai dari politik segregasi yang menciptakan dikotomi "pemimpin militer"dan "non-militer" sejak 2014; politisasi ras antara siapa yang "Pribumi" dan "Non-Pri"; adanya pelarangan-pelarangan dalam kebebasan beragama seperti pegawai negeri yang dilarang berhijab pada era Orde Baru atau sekarang adanya penutupan Patung keagamaan di Tuban; dan munculnya sosok Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang diduga sedang menyiapkan langkah menuju politik elektoral dengan melanggengkan kembali beberapa narasi utama Orde Baru.

Namun, Rafendi Djamin mengingatkanku untuk tidak terlalu khawatir. Ia mengingatkan bahwa generasi ini harus percaya bahwa kerusakan yang terjadi saat ini adalah warisan Orde baru dan hal tersebut tidak akan dibiarkan terulang oleh para generasi muda.

"Dalam proses perubahan sekarang, tidak ada titik balik," Kata Rafendi. "Sudah maju seperti ini, untuk kembali ke suatu sistem yang otoriter militeristik akan susah. Perubahan bisa stagnan, bisa mundur sedikit, tapi kalau dia mundur banget itu enggak. Itu yang terjadi dalam reformasi."

Riset ini setidaknya berhasil mengganggu. Mengganggu kami semua yang tidak ingin rezim militerisme kembali agar lebih waspada. Sebenarnya yang kini terlihat hendak bangkit kembali bukanlah 'kuminis', tapi Orde Baru dan kroni-kroninya. Jadi, piye kabare? Enak mana sama zaman now?