Filipina-Kanada Alami Ketegangan Diplomatik Gara-Gara Sampah

Setelah pemerintah Kanada tidak menepati janjinya memulangkan ratusan kontainer sampah yang dikirim ke Manila pada 2013, Filipina segera memulangkan dubesnya.

|
17 Mei 2019, 7:48am

Foto ilustrasi via Pixabay 

Filipina memulangkan duta besarnya, setelah pemerintah Kanada gagal memenuhi tenggat waktu pada 15 Mei untuk menarik kembali ratusan kontainer berisi sampah yang dikapalkan ke wilayah mereka lebih dari enam tahun lalu.

"Pada pukul 12 pagi kemarin, surat penarikan dubes dan konsul kami di Kanada telah dikirim. Mereka diharapkan akan pulang pada 17 Mei," demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr dalam twit yang diunggah Kamis 16 Mei. "Kanada gagal menghormati tenggat waktu pada 15 Mei. Kami akan mengurangi perwakilan diplomatik kami di Kanada sampai sampah tersebut dikembalikan ke negara asalnya."

Sebanyak 103 kontainer limbah asal Kanada—terdiri dari sampah rumah tangga, termasuk botol plastik, kantong plastik, dan popok bekas—dikirim keManila sepanhang kurun 2013 dan 2014. Sampah tersebut berasal dari perusahaan berbasis di Kota Ontario, yang awalnya mengklaim isi kontainer itu sebagai limbah yang dapat didaur ulang.

Pada 2016, Pengadilan Tinggi Manila memerintahkan Kanada agar menanggung ongkos pengembalian sampah. Pada 2017, Menteri Perdana Kanada Justin Trudeau mengaku sudah membahas “masalah sampah” dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. "Saya berkomitmen mencari solusi untuk masalah ini," ujar trudeau di sebuah jumpa pers beberapa waktu lalu.

Awal April 2019, Presiden Duterte melontarkan pernyataan keras, yakni siap berperang dengan Kanada jika perselisihan akibat sampah ini terus berlarut-larut.

"Muat saja sampahnya di sebuah kapal… Saya tinggal memberitahu Kanada sampahnya dikirim balik ke negara mereka. Siapkan acara untuk menyambutnya. Sampahnya mau dimakan juga boleh," kata Duterte.

Merespons pernyataan provokatif Presiden Filipina, juru bicara pemerintah Kanada mengeluarkan tawaran resmi memulangkan ratusan kontainer sampah itu, sekaligus berkomitmen membayar ongkos kirimnya. Nyatanya, hingga tenggat terlewati, Kanada tidak menepati janji tersebut.

Ini bukan kali pertama pemerintahan Trudeau dan Duterte berkonflik. Sebelumnya, PM Trudeau sempat mengkritik kebijakan perang narkoba Duterte yang dianggap melanggar HAM. Menanggapi kritikan orang nomor satu di Kanada, Duterte menyarankan Trudeau agar “tidak ikut campur urusan dalam negeri Filipina.” Duterte juga menyatakan ogah "menanggapi omong kosong, apalagi dari orang asing."

Akibat perang kata-kata tersebut, Duterte membatalkan perjanjian membeli 16 helikopter seharga US$235 juta (setara Rp 3 triliun) bikinan Kanada, karena menganggap negara tetangga Amerika Serikat itu terus merecoki pemerintahannya dengan menyorot dugaan pelanggaran HAM di Filipina.

Hubungan Filipina-Kanada tahun ini makin sering diwarnai ketegangan. Selain perkara sampah, Locsin mengutip kelalaian utusan Kanada bertemu dengan wakil Filipina dalam upacara penobatan raja baru Jepang bulan lalu, sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan Filipina untuk memulangkan dubesnya.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE ASIA.