Merasa Diperlakukan Tidak Adil, YouTuber Mulai Berserikat

Gerakan YouTubers Union yang memperjuangkan hak-hak kreator konten dan pengguna platform streaming video itu, resmi bergabung dengan serikat pekerja terbesar di Jerman dan Eropa IG Metall. Mereka pekan lalu meluncurkan kampanye FairTube dan melayangkan surat tuntutan ke manajemen YouTube beserta video yang menjelaskan kekhawatiran, tuntutan, dan rencana aksi mereka.

Aksi terencana ini adalah salah satu dari tindakan paling signifikan pernah dilakukan kreator YouTube, memberikan kekuatan lebih bagi gerakan mereka yang baru lahir dan masih berantakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, para YouTuber semakin gencar memprotes perubahan pada platform yang memengaruhi penghasilan mereka. Menurutnya, perubahan ini sering dibuat tanpa dibicarakan terlebih dulu dengan pengguna. YouTube sudah berkali-kali mengubah caranya menangani permintaan penghapusan hak cipta (misalnya seperti mengizinkan pemegang hak cipta untuk menyertakan hak cipta pada dan memonetisasi video yang tidak mereka unggah).

YouTube sebelumnya “mendemonetisasi” alias memberikan peringatan kepada kanal-kanal yang tidak berbahaya. Salah satu korbannya adalah Jörg Sprave. YouTube menghapus video katapelnya yang populer.

"Kami tak menuntut hal-hal yang tidak realistis atau merugikan. Kami cuma menginginkan keadilan dan transparansi. Kami ingin diperlakukan layaknya mitra. Kami membutuhkan komunikasi yang sifatnya personal dan bukan anonim," demikian penyataan tertulis pendiri serikat Sprave saat diwawancarai Motherboard.

Sprave mengunggah video peluncuran FairTube bersama Wakil Presiden IG Metall Christiane Benner. Dalam video tersebut, Sprave mengatakan kerja sama ini “adalah awal yang baru. Kami tak lagi selemah dulu. Dengan IG Metall, kami menjadi kesatuan yang lebih kuat," imbuh Benner. “Kami belajar dari pengalaman bahwa banyak yang bisa dicapai jika melakukannya bersama-sama."

Sprave menelusuri asal-usul masalah yang akhirnya membuat YouTube tunduk kepada pengiklan. Pada 2017, pengiklan utama berencana memboikot YouTube setelah mengetahui iklan mereka tayang dalam video-video “ekstremis”. Mereka juga menuntut agar platform milik Google ini memberlakukan “kontrol keamanan merek.” YouTube berhasil mempertahankan pengiklan setelah membuat sejumlah perubahan. Akan tetapi, mereka juga mengubah cara kanal YouTube menghasilkan uang dari pendapatan iklan.

Sprave berujar pengiklan semakin sering mengeluarkan ancaman boikot untuk merebut pengaruh lewat YouTube. “Pengiklan ingin mengambil kendali atas konten yang menayangkan iklan mereka. Sudah seperti majalah,” kata Sprave kepada Motherboard. "YouTube dulu tidak mengizinkan ini, tetapi akhirnya menyerah karena diancam akan diboikot."

Pada 2019, terjadi “Adpocalypse” kedua saat YouTube gagal menangani perilaku predator pada konten anak-anak. Meskipun demikian, pendapatan iklan bersih YouTube terus meningkat setiap tahun sejak 2017. Proyeksi perusahaan riset pemasaran Vidmob menunjukkan jumlah pendapatan tahun ini saja naik dari $7,8 miliar (Rp110 triliun) menjadi $10,5 miliar (Rp149 triliun).

Sprave berpendapat Google telah mengubah YouTube dari “sebuah platform menjadi jejaring sosial yang dikuratori.” Menanggapi Adpocalypse pertama, YouTube memperkenalkan serangkaian kontrol keamanan merek yang mengizinkan pengiklan tidak menayangkan iklan mereka pada video tertentu berdasarkan kategorisasinya.

Kategori-kategori ini terbukti merugikan. "Penghasilan kreator semakin berkurang dan tidak stabil. Mereka terus-menerus ditekan, dan videonya sekarang sering didemonetisasi karena YouTube lebih berpihak pada pengiklan,” ujar Sprave. Bahkan sebelum Adpocalypse terjadi, 3 persen YouTuber teratas bisa mendatangkan 90 persen trafik dan pendapatan rata-ratanya sekitar $17.000 (Rp240 juta) per tahun, menurut studi yang dilakukan Mathias Bärtl, guru besar di Offenburg University.

Ancaman-ancaman ini memengaruhi YouTube untuk memilih siapa saja yang pantas dimonetisasi. Akibatnya, semakin banyak kreator yang tak mampu menghasilkan pendapatan. Para YouTuber juga menilai masa keemasan platform telah berakhir gara-gara perubahan ini.

Demonetisasi dan penghapusan video ini memicu krisis burnout di antara para kreator konten YouTube. Dalam surat yang ditandatangani Sprave dan Christiane Benner, FairTube meminta “YouTube bersikap lebih terbuka terkait kategori dan kriteria keputusan yang memengaruhi pendapatan Kreator, terutama monetisasi, pencarian dan penemuan.” FairTube juga menuntut agar “keputusan individu mengenai video dan kanal dijelaskan secara detail” supaya Kreator bisa mengetahui kenapa YouTube mengambil tindakan terhadap video atau kanal mereka.

Sprave mengusulkan supaya YouTuber “juga diajak dalam proses pengambilan keputusan.” Surat tuntutan itu juga meminta”dibentuknya lembaga resmi, seperti Dewan Penasihat Mitra, supaya Mitra YouTube bisa berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka.”

Mereka juga menginginkan komunikasi yang lebih personal, dan tak mau lagi mengandalkan sistem otomatis. “Harus ada orang yang dapat dihubungi Mitra YouTube. Mereka perlu memenuhi kualifikasi dan bersikap manusiawi,” bunyi suratnya. “Kreator berhak menentang setiap keputusan yang memengaruhi mereka, termasuk monetisasi, pencarian dan penemuan” dengan bantuan dewan mediasi independen.

IG Metall punya ide cemerlang yang bisa membuat YouTube benar-benar menyetujui tuntutan dasar ini. Mereka akan menggunakan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Eropa untuk meningkatkan kondisi kerja. Ada dua istilah yang perlu diketahui saat memahami peran GDPR, yaitu “pengontrol data” dan “subjek data.” Pengontrol data adalah perusahaan atau organisasi yang menentukan cara dan alasan data pribadi diproses, sedangkan subjek data adalah orang yang datanya dikumpulkan, ditahan atau diproses.

“Orang-orang yang ada di bawah GDPR berhak mengetahui hak-hak yang dimiliki subjek, dan apa tanggung jawab dan kewajiban pengontrol,” tutur Michael Six Silberman, sekretaris proyek IG Metall. “Subjek berhak diberi tahu apabila pengontrol menyimpan atau melakukan sesuatu terhadap data pribadi mereka. Berhak menerima salinan dari semua data yang mereka miliki. Berhak memperbaiki atau melupakan datanya.”

Berkat kasus pengadilan baru-baru ini, Silberman berujar hakim di Uni Eropa sudah membenarkan bahwa siapapun berhak "berkomunikasi dalam bentuk yang dapat dipahami."

Banyak alasan menjelaskan kenapa isu yang diusung para YouTuber penting buat semua. Jika kategorisasi YouTube bagi kreator ternyata berisi data pribadi, maka segala tuntutan FairTube harus benar-benar dipenuhi. "Tujuan akhir kami sebagian tergantung pada apakah manajemen YouTube akan membenahi sistem sekadarnya demi mematuhi hukum, atau kesungguhan YouTube dalam memenuhi kesejahteraan penggunanya yang terdampak manajemen algoritmik,” kata Silberman.

Silberman khawatir opsi pertama justru menimbulkan “sistem kasta” apabila peraturannya hanya dipatuhi di Uni Eropa, lokasi resmi serikat GDPR. Dia berharap opsi terakhir yang berlaku global dipilih supaya “sistem manajemen algoritmik tetap bisa diukur, sembari memperlakukan pengguna dengan baik. Peraturannya bisa diberlakukan di Eropa dan menerapkannya kepada semua orang.”

IG Metall dan YouTubers Union memberi batas waktu empat minggu bagi YouTube untuk menanggapi tuntutan mereka. YouTube harus sudah membalasnya sebelum 23 Agustus. "Waktu terus berlalu, dan kami menunggu respons dari ," kata Sprave dalam video tersebut

Manajemen resmi YouTube belum menanggapi permintaan Motherboard untuk berkomentar.

Artikel ini pertama kali tayang di Motherboard