Menhub Budi Karya Positif Corona, Pemerintah Bergegas Tes Kesehatan Semua Menteri

Penularan virus Corona di Indonesia mencapai babak baru, setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipastikan tertular COVID-19. Kabar itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/3) malam pukul 20.30 WIB. Budi Karya adalah pasien positif Corona nomor 76 di Tanah Air.

Menurut keterangan Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Albertus Budi Sulistya, Menhub dirujuk ke RSPAD setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di RS swasta. Mantan Dirut Angkasa Pura II yang berusia 63 tahun ini tiga hari terakhir dikabarkan menderita sakit dan harus istirahat dari tugas-tugasnya.

"Atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Soebroto tadi adalah Pak Budi Karya, Pak Menhub. Ini kami sampaikan atas izin keluarga," kata Pratikno, seperti dilansir Detik.

Pemerintah belum menjabarkan dugaan kronologi penularan menhub. Budi sempat menjemput warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal pesiar Diamond Princess, yang dikarantina di Jepang pada 2 Maret lalu. Sebagian dari awak kapal tersebut positif mengidap corona. Setelah tak bekerja selama beberapa hari, pada 13 Maret lalu wartawan sempat mengonfirmasi apakah Budi Karya mengalami gejala-gejala COVID-19.

Kala itu, juru bicara menhub membantah rumor yang beredar. "Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah dalam perawatan di rumah sakit karena penyakit tifus dan asma yang sudah lama diderita," kata jubir Kemenhub Adita Irawati, dilansir Tempo.co.

Praktino memastikan kondisi Budi Karya kini stabil dan menuju masa pemulihan. Untuk sementara, tugas-tugas seputar dunia perhubungan akan diambil alih oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Presiden Joko Widodo, menurut keterangan Pratikno, sudah memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan jajarannya melacak potensi penularan di sekitar menhub, termasuk risiko penularan kepada anggota kabinet lainnya. Sejak 2 Maret hingga pekan ini, Budi Karya menghadiri banyak acara resmi, termasuk mengikuti rabat kabinet pada Rabu (11/3) lalu serta menemui delegasi Kerajaan Belanda.

"Pak Menkes sudah melakukan langkah-langkah berikutnya, terutama melakukan tracking interaksi dan penanganan lebih lanjut," kata Mensesneg. "Sekali lagi pemerintah akan dengan sigap untuk terus melakukan tracking sehingga dampaknya bisa dilokalisir."

Presiden Jokowi, dalam arahan lain yang diterima Kantor Staf Presiden, akan segera menggelar tes kesehatan untuk semua menteri di Kabinet Indonesia Maju. Selain tes, para menteri akan segera mendapat suntik vitamin dan perawatan kesehatan lainnya.

"Presiden minta agar beberapa pejabat di lingkungan Istana segera memeriksakan diri tentu nanti diikuti oleh semua pekerja, secara bertahap dilakukan pemeriksaan semua," ujar tenaga Ahli Utama Kepresidenan KSP Dany Amrul Ichdan saat dikonfirmasi Detik. "Jadi apa yang dilakukan Istana, yang dilakukan adalah kita memperketat, kita melakukan pemeriksaan lebih awal."

Budi menjadi pejabat tinggi di Indonesia pertama yang tertular virus Corona. Sebelumnya beredar kabar bila Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal Sabtu (14/3) dini hari sempat menjadi terduga pasien COVID-19 dan dirawat di ruang isolasi. Namun, jubir RS Persahabatan menyatakan hasil dua kali tes mendiang Kiagus menunjukkan hasil negatif. Meninggal di usia 62 tahun, Kiagus seperti dilansir CNBC Indonesia, sejak pekan lalu kesehatannya memburuk akibat komplikasi penyakit.

"Beliau mengalami sesak nafas juga disertai dengan komplikasi penyakit beliau jadi mungkin itu saja. Beliau juga diabetes juga jantung dan juga ginjal," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae.

Hingga artikel ini dilansir, jumlah pasien positif COVID-19 di Tanah Air melonjak menjadi 96 orang, bertambah 27 kasus dibanding sehari sebelumnya. Adapun, pasien meninggal lima orang, dan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak delapan orang.

Juru bicara resmi Kemenkes untuk Penanganan Corona, Achmad Yurianto, menyatakan sebaran pandemi itu tercatat di delapan provinsi. "Kita lihat sebarannya sekarang melebar ke Jakarta, Jawa Barat di sekitar DKI, termasuk Bandung, kemudian Tangerang, Jawa Tengah sudah kita dapatkan kasusnya di Solo dan Jogja, di Bali, di Manado, Pontianak," kata Yuri dalam jumpa pers di Gedung BNPB.

Selain itu, Yurianto mengabarkan bila seorang tenaga medis rumah sakit termasuk yang meninggal pada Jumat (13/3). Dia enggan mengelaborasi ada berapa kasus positif COVID-19 sejenis yang menimpa tenaga medis ataupun dokter, namun dipastikan jumlahnya lebih dari satu. "Tenaga medis yang terjangkit ada," kata Yurianto. "[Pemerintah] enggak hitung [jumlahnya], pokoknya ada."

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengabarkan info serupa, bahwa sebagian dokter dan perawat di RS penanganan corona di Ibu Kota sudah tertular COVID-19. "Ini penting untuk selalu jaga suasana kondusif dokter-perawat kerja nonstop dan sudah ada sebagian mereka yang tertular COVID-19," kata Anies.

Kabar positifnya menhub memicu tagar #menhub trending di media sosial. Netizen kembali meminta pemerintah transparan soal sebaran pasien dan membuka info rekam jejak aktivitas mereka. Saat ini, data semacam itu, minimal seputar lokasi pasien positif, baru diumumkan oleh Pemprov DKI.

Sebelumnya, kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menangani pandemi COVID-19 menuai kritik. Terutama setelah presiden justru menggandeng Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani pandemi ini "tanpa suara." Jokowi beralasan, data mobilitas pasien positif tidak akan dibuka untuk sementara waktu agar tidak memicu kepanikan.

"Kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat," kata presiden dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (13/3) lalu, seperti dilansir CNN Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai privasi pasien COVID-19, khususnya identitasnya, adalah hal yang musti dijaga. Namun terkait data mobilitas dan sebaran pasien, seharusnya pemerintah mau lebih terbuka agar penanganan pandemi ini bisa lebih melibatkan partisipasi masyarakat. "Seandainya masyarakat memiliki informasi yang utuh maka mereka juga bisa ikut mengambil langkah-langkah pencegahan yang maksimal," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Merujuk data terbaru, total kasus positif Corona seluruh dunia mencapai 147.960, tercatat di 149 negara. Pasien yang berhasil sembuh mencapai 72.572 orang.