Konflik Papua

Video Palsu Demo Pro-Papua di Sydney Jadi Taktik Perang Siber Indonesia Redam Separatis

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mendiskreditkan gerakan pro-kemerdekaan di Papua. Militer terlibat aktif dalam perang siber dunia maya yang makin memanas.
30 Januari 2020, 8:24am
Sebar Video Palsu Demo Pro-Papua di Sydney Jadi Taktik Perang Siber Indonesia Redam Papua Merdeka
Kolase oleh VICE. Screenshot demo 'bayaran' di Sydney [kiri] via akun @salma_salm33; pengibaran bendera bintang kejora via AFP

Demonstrasi pro-kemerdekaan Papua di depan Konsulat Jenderal RI di Sydney yang digelar pada 27 Januari 2020, diduga dimanfaatkan oleh kelompok pro-pemerintah untuk mendiskreditkan gerakan separatis tersebut.

Dalam sebuah video yang telah diedit dan beredar di media sosial, sekelompok demonstran digambarkan seolah-olah sebagai massa bayaran yang menerima AU$50. Video tersebut hanya berupa kumpulan foto yang dilengkapi dengan keterangan.

"Terungkap! Pendukung separatis di Australia dibayar AU$50!" demikian bunyi keterangannya. "Mereka juga bersedia membakar bendera separatis untuk bayaran dua kali lipat."

Video amatir tersebut dibuat menggunakan ponsel. Belum jelas siapa yang membuat dan mendistribusikannya. Namun si pemegang kamera terdengar menantang para demonstran untuk membakar bendera Bintang Kejora dan akan membayarnya dua kali lipat.

Aktivis pro-kemerdekaan Papua menduga video tersebut dibuat sebagai bagian dari perang siber yang dilancarkan kelompok pro-pemerintah Indonesia. Raki Ap, juru bicara Free West Papua, kepada Green Left mengatakan video tersebut seperti dibuat-dibuat dan sengaja dibikin untuk mendiskreditkan gerakan Papua merdeka.

"Kami melihat banyak post di media sosial yang mengatakan rakyat Papua Barat menerima bantuan dan dukungan dari militer Indonesia," kata Ap. "Banyak yang disebarkan lewat akun palsu. Mereka bahkan mengirim pesan privat untuk mengintimidasi pendukung kami. Ini mengkhawatirkan. Tak cuma di Indonesia tapi juga seluruh dunia."

Perang siber memanas ketika kerusuhan pecah di Papua dan Papua Barat akhir tahun lalu, yang membunuh puluhan dan ribuan lainnya mengungsi. Pemerintah Indonesia sempat memblokir dan membatasi internet selama kerusuhan terjadi, dengan alasan mencegah penyebaran hoax. Sayangnya hoax tak cuma muncul dan tersebar di Papua.

Oktober tahun lalu, Facebook menghapus 69 akun Facebook, 42 laman Facebook, dan 34 akun Instagram karena menunjukkan ‘perilaku tidak otentik yang terkoordinasi’ yang diduga digerakkan oleh perusahaan iklan InsightID yang berbasis di Jakarta Selatan. InsightID dikabarkan menghabiskan US$300.000 untuk Facebook ad yang menyasar audiens di Eropa. Belakangan InsightID membantah temuan Facebook tersebut.

Jaringan akun palsu tersebut bertujuan untuk mengunggah konten tentang narasi pro-pemerintah terkait Papua Barat dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Dua laman yang kerap mengunggah konten terkait isu tersebut adalah West Papua Indonesia dan Papua West.

Investigasi kantor berita Reuters awal tahun ini juga menemukan fakta bila militer Indonesia diduga terlibat dalam propaganda daring dengan mengatasnamakan kemerdekaan Papua. Reuters menemukan setidaknya 10 situs yang diduga memiliki kaitan dengan operasi militer. Salah satu situs, kitorangpapuanews.com, terdaftar di media center Kodam Jaya.

"Situs-situs tersebut secara serentak menerbitkan liputan positif tentang pemerintah, militer dan polisi dan juga artikel yang mengutuk investigator HAM dan pengkritik pemerintah," demikian kesimpulan laporan Reuters.