Aktivis Hong Kong Agnes Chow Dinobatkan Sebagai 'Mulan Sejati' di Medsos

Sejak Rabu (12/8) lalu, di media sosial tersebar meme membandingkan aktivis belia Hong Kong, Agnes Chow, dengan sosok putri Disney Mulan. Bahkan, Agnes yang awal pekan ini ditangkap aparat dianggap lebih heroik daripada cerita Mulan, sehingga beberapa netizen menyebutnya sebagai “Mulan Sejati”.

Meme ini mencuat, karena penangkapan Agnes berbarengan dengan promosi Disney untuk film terbaru mereka. Adaptasi ulang animasi klasik Mulan dalam versi live-action terpaksa dirilis via streaming pada September mendatang, dan batal tayang di bioskop akibat pandemi corona berkepanjangan.

Disney terinspirasi membuat Mulan pada sosok prajurit perempuan terkenal di mitologi Tiongkok. Bagi warganet asal Hong Kong, Taiwan, dan Jepang, sosok Mulan di film terbaru yang diperankan Liu Yifei bukan pahlawan sungguhan. Sebab, Agens Chow yang berjuang bagi penguatan demokrasi Hong Kong sejak lima tahun terakhir lebih layak dinobatkan sebagai Mulan di era modern.

Sejarawan Jeff Wasserstrom yang rutin mengkaji Tiongkok menulis di Twitter kalau meme ini pertama kali diunggah oleh akun Meme With Hong Kong. Selanjutnya, meme tersebut diterjemahkan ke beberapa bahasa, berkat jejaring internasional aktivis muda Hong Kong.

Liu Yifei, pemeran Mulan versi anyar, ikut diolok-olok dalam seri meme politis ini. Pada Agustus 2019, Yifei sempat memberi dukungan terbuka kepada Kepolisian Hong Kong yang menangkapi serta menghajar aktivis. Anak muda Hong Kong lantas membuat kampanye online mengajak para penggemar Disney memboikot film tersebut.

Berkat popularitas meme ini di beberapa negara Asia Timur, tagar #freeagnes menjadi trending topic di Jepang pada 12 Agustus lalu. Netizen Taiwan pun menyerukan dukungan mereka bagi aktivis Hong Kong tersebut.

Selain Chow, polisi Hong Kong menangkap tokoh-tokoh politik lain yang selama ini vokal memprotes intervensi Beijing di negara mereka, termasuk Jimmy Lai pemilik surat kabar Apple Daily yang menjadi bacaan anak muda pro-demokrasi. Total ada sembilan orang ditangkap, atas dasar melanggar undang-undang keamanan nasional yang disahkan akhir Juli lalu.

UU ini sejak lama sudah dicurigai aktivis merupakan pesanan pemerintah Tiongkok, untuk memaksa aparat Hong Kong lebih agresif meredam demonstrasi anak muda yang menuntut otonomi lebih besar di wilayah tersebut.

“Penangkapan ini membuktikan pemerintah Hong Kong yang disetir Beijing hendak membungkam gerakan oposisi pro-demokrasi yang tak kunjung melunak,” kata salah satu pengacara HAM di Hong Kong yang minta namanya disamarkan kepada VICE News.

Agnes Chow merupakan salah satu aktivis belia yang meraup popularitas di negara-negara tetangga Hong Kong berkat kemampuan bahasa asingnya. Selain menguasai bahasa Inggris, mandarin, dan kanton, dia juga fasih berbahasa Jepang dan sering melayani wawancara dengan media asal Jepang. Itu sebabnya dia populer di Negeri Matahari Terbit.

Bahkan, tagar #freeagnes dari analisis pakar media sosial Amal Sinha, justru pertama kali muncul dari netizen Jepang. Tak hanya itu, beberapa selebritas ternama Jepang, seperti aktor Takeshi Tsuruno dan jurnalis olahraga Hirotada Ototake, secara terbuka mengecam penangkapan Agnes lewat akun Twitter masing-masing.

Sehari setelah ditangkap, Agnes maupun Jimmy Lai sudah bebas dengan uang jaminan. Kepolisian Hong Kong diyakini tidak menyangka tekanan internasional sangat besar akibat penangkapan tersebut.

Melalui keterangan tertulis di Facebook, Agnes berterima kasih pada dukungan publik sehingga dia bisa segera bebas. Namun, dari pengalamannya empat kali ditahan polisi, momen penangkapan awal pekan ini yang menurut Agnes “paling mengerikan.”

“Jalan perjuangan kita semua masih panjang kawan-kawan, tolong selalu berhati-hati dan saling jaga,” tulisnya. Agnes turut mengunggah postingan khusus di Facebook untuk orang-orang Jepang yang sudah mendukungnya.

Agnes Chow sudah terjun ke politik sejak masih SMP, tepatnya saat dia berusia 15 tahun. Dia bergabung dengan “gerakan payung”, digagas oleh aktivis muda lainnya Joshua Wong, yang dulu menuntut pemerintah Hong Kong tak memakai kurikulum pendidikan moral yang memaksa anak muda patuh pada semua kepentingan Tiongkok.

Sejak 1997 Hong Kong dikembalikan oleh Inggris ke Tiongkok. Tetapi negara kota ini berhasil mempertahankan otonomi relatif besar, termasuk untuk sistem politik, peradilan dan keuangannya selama 50 tahun ke depan, berkat perjanjian yang dikenal sebagai Basic Law.

Kesepakatan itu juga memberikan perlindungan HAM dan kebebasan tertentu bagi warga, termasuk kebebasan berbicara dan berkumpul. Ketidakpuasan anak muda mulai muncul sejak 2014, ketika Beijing nampak mulai memaksakan berbagai kebijakan represif seperti mereka jalankan di Tiongkok kepada masyarakat Hong Kong. Adanya UU bermasalah yang mengancam ekstradisi pada 2019 lantas memicu gelombang demonstrasi terbesar pernah terjadi sepanjang sejarah Hong Kong.