Komisi Pemilihan Umum Jakarta (KPU) menggelar pemilihan ulang di dua Tempat Pemungutan Suara akhir pekan lalu setelah ditemukan pelanggaran serius dalam momen penghitungan suara resmi. Keputusan ini dibuat atas laporan baik dari tim kampanye Anies Baswedan maupun Gubernur Petahanan Basuki Tjahaja Purnama.
Badan Pengawas Pemilu menyarankan diadakannya pemilihan ulang setelah menemukan sejumlah orang menggunakan hak pilih mereka tanpa registrasi yang sesuai pada dua TPS. Satu di Pancoran, Jakarta Selatan, dan satu lagi di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Jakarta memiliki angka pelanggaran pilkada tertinggi menurut laporan-laporan yang dibuat oleh Bawaslu. Lembaga tersebut menemukan 97 pelanggaran pilkada di Jakarta. Provinsi dengan tingkat pelanggaran yang mendekati Jakarta adalah Banten, sebanyak 68 kasus.
"Saat pencoblosan, temuan politik uang tertinggi ada di Jakarta," kata Rikson Nababan, Staf Ahli Bawaslu dalam konferensi pers pekan lalu.Tim kampanye dari kubu Anies maupun Ahok yang akan bertarung lagi di putaran dua Pilgub DKI, mengatakan kepada VICE Indonesia bahwa mereka menerima banyak laporan potensi pelanggaran selama hari pencoblosan 15 Februari lalu."Contoh pelanggaran, misalnya ada TPS sudah mulai dihitung sebelum jam 1, ada juga yang enggak bisa memilih variatif lah. Misalnya saya sekarang sedang di Pademangan, di mana ada yang mencoblos bukan atas nama dirinya," ungkap Amir Hamzah Anggota tim Advokasi Hukum Tim Anies-Sandiaga Uno.Anggota tim kampanye Ahok berkata pada VICE Indonesia bahwa kantornya telah menerima komplen-komplen sejenis. Tim Ahok mengaku belum dapat menyediakan perhitungan pasti mengenai pelanggaran yang terjadi selama hari H pemilihan. "Aduan sedang disusun, banyak banget," ujarnya lewat pesan singkat.
Dugaan pemalsuan Daftar Pemilih Tetap maupun intimidasi terhadap segmen pemilih tertentu beredar di media sosial sejak bilik suara dibuka. Beredar video yang menunjukkan sekumpulan laki-laki marah sambil menyerang ketua TPS yang kabur, sebelum kemudian diamankan oleh kepolisian. Pada video lainnya, seorang laki-laki keturunan Tionghoa komplain karena bahwa banyak orang Cina Indonesia tidak diikutsertakan pada daftar pemilih di apartemen di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Keluhan serupa tersebar pula di banyak postingan Facebook pada saat pilkada.
Jakarta memiliki sejarah panjang dengan permasalahan menyangkut DPT. Dan memang, persoalan DPT yang memicu paling banyak protes pada Hari H Pencoblosan. KPU mengalami kesulitan di masa lampau untuk mengeliminasi "pemilih bayangan", yakni warga yang terdaftar di DPT tapi ternyata telah meninggal dunia atau pindah alamat dari daftar pemilih tetap.
Ada pula permasalahan dengan para pemilih yang namanya tidak ada pada DPT.
KPU Jakarta memperkirakan terjadi kenaikan 2.5 persen pada 6,8 juta pemilih terdaftar yang akan hadir untuk memberikan suaranya pada hari pemilihan. Rupanya jumlah orang yang datang untuk mencoblos lebih besar dari perkiraan KPU. Penyelenggara pemilu sekarang akan menggelar investigasi lebih lanjut data yang ada sebelum mengevaluasi DPT untuk putaran kedua. Buruknya persoalan DPT juga muncul dari survei oleh auditor independen Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Lembaga ini menemukan bahwa dari 940 TPS yang disurvei, 25 persen bermasalah dengan daftar pemilih. "Di DKI Jakarta ada problem yang sangat krusial berkaitan dengan kualitas data pemilih," kata Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) saat dihubungi VICE Indonesia. "Problem yang terang di DKI Jakarta terutama pada hari pemungutan suara, yaitu validitas DPT dan kemampuan teknis petugas."Isu DPT ini pun sudah menjadi amunisi sebagian tim kampanye Anies untuk menyerang sang gubernur petahana. Sangat mungkin, konflik sosial muncul di masa mendatang karena masing-masing pihak menuding lawan politiknya memanipulasi DPT untuk melakukan kecurangan."Kalau saja kantong-kantong (dukungan Anies-Sandi) 'tidak jebol,' mestinya kita menang satu putaran," kata Yupen Hadi, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Keamanan Tim Pemenangan Anies-Sandi kepada BBC Indonesia.Pemilihan putaran kedua Pilgub Jakarta akan digelar pada 19 April mendatang.
Iklan
KPU Jakarta memperkirakan terjadi kenaikan 2.5 persen pada 6,8 juta pemilih terdaftar yang akan hadir untuk memberikan suaranya pada hari pemilihan. Rupanya jumlah orang yang datang untuk mencoblos lebih besar dari perkiraan KPU. Penyelenggara pemilu sekarang akan menggelar investigasi lebih lanjut data yang ada sebelum mengevaluasi DPT untuk putaran kedua. Buruknya persoalan DPT juga muncul dari survei oleh auditor independen Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Lembaga ini menemukan bahwa dari 940 TPS yang disurvei, 25 persen bermasalah dengan daftar pemilih. "Di DKI Jakarta ada problem yang sangat krusial berkaitan dengan kualitas data pemilih," kata Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) saat dihubungi VICE Indonesia. "Problem yang terang di DKI Jakarta terutama pada hari pemungutan suara, yaitu validitas DPT dan kemampuan teknis petugas."Isu DPT ini pun sudah menjadi amunisi sebagian tim kampanye Anies untuk menyerang sang gubernur petahana. Sangat mungkin, konflik sosial muncul di masa mendatang karena masing-masing pihak menuding lawan politiknya memanipulasi DPT untuk melakukan kecurangan."Kalau saja kantong-kantong (dukungan Anies-Sandi) 'tidak jebol,' mestinya kita menang satu putaran," kata Yupen Hadi, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Keamanan Tim Pemenangan Anies-Sandi kepada BBC Indonesia.Pemilihan putaran kedua Pilgub Jakarta akan digelar pada 19 April mendatang.