Mungkinkah Harga Bakso dan Steak Favorit Kalian Lebih Murah Berkat Putusan WTO?

Pekan lalu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menolak banding pemerintah Indonesia, yang menguntungkan Amerika Serikat dan Selandia Baru. Indonesia tak bisa lagi membatasi impor produk agrikultur, khususnya untuk produk daging dari dua negara itu. Persoalan impor komoditas pangan seringkali problematik. Di Tanah Air, katakanlah impor daging diizinkan, biasanya muncul kecaman ke pemerintah karena dianggap merugikan produsen dan tidak pro swasembada. Sebaliknya, muncul pertanyaan, mungkinkah kelonggaran impor otomatis menguntungkan konsumen karena harga daging jadi murah? Saga sengketa pembatasan impor ini dimulai sejak Desember tahun lalu, Saat WTO pmemenangkan gugatan dilayangkan Amerika Serikat atas kebijakan Kementerian Pertanian. Ada 18 aturan restriksi impor Indonesia yang WTO anggap “tidak konsisten” dengan perjanjian Umum 1994 tentang cukai dan perdagangan (GATT 1994). Indonesia mulai rutin melanggar aturan WTO, karena ketatnya aturan impor daging selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011. Dulu, Indonesia membatasi daging dari AS dan Selandia Baru atas alasan melindungi pasar dari daging nonhalal. Alasan ini dipatahkan oleh panel WTO.

Tahun lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim di bawah pemerintahan Joko Widodo, Indonesia elakukan banyak pelonggaran aturan impor pangan, termasuk daging. “Sudah tidak ada persoalan karena sudah ada paket deregulasi,” ujar Enggiartiasto seperti dikutip media lokal.

Lantas, seperti apa sebetulnya dampak jika daging AS dan Selandia Baru benar-benar dibebaskan masuk pasar Indonesia? Akankah ada keuntungan bagi Indonesia? Mungkinkah harga bakso atau steak bisa lebih murah? Berikut hasil kesimpulan kami, hasil ngobrol dengan importir daging, ekonom, dan asosiasi pengusaha: Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Sapi (Aspidi), Thomas Sembiring angkat bicara mengenai potensi daging AS dan Selandia Baru lebih leluasa membanjiri pasar Indonesia. Sebagai importir, ada atau tidaknya putusan WTO tak banyak mengubah harga.

Thomas membenarkan sejak era Jokowi, deregulasi impor sudah berlaku. Indonesia justru mengalami masalah jika tetap memberlakukan kuota impor seperti masa lalu. Yang muncul seringkali perilaku korup, sama sekali tak berdampak pada menurunnya harga pasaran daging sapi. Kita ingat, kasus suap terkait kuota impor sapi pernah mencuat pada 2014, menyeret anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera.

“Ketika importasi dibatasi seperti (era SBY) dulu, jadi persoalan,” ujar Thomas ketika dihubungi VICE Indonesia. “Saat demand lebih tinggi dari supply, orang jadi spekulasi. Dulu ketika pemerintah membatasi, importir yang ada makin banyak, sebagian malah jual-jualan kuota.”

Thomas mengingatkan dibukanya keran impor daging sapi dari AS dan Selandia Baru hanya akan mempengaruhi sebagian kecil segmen pasar. Terutama pasar daging premium berharga mahal. Berdasarkan pengalamannya selama ini, Selandia Baru menyediakan beragam jenis daging, ada yang murah di harga Rp60 ribu per kilogram, tapi lebih banyak produk dari mereka di kisaran ratusan ribu hingga Rp2 juta per kilonya.

“Dengan range harga dan kualitas seperti itu, menurut saya daging impor dari dua negara tadi akan ke segmen premium, enggak mungkin dijual di supermarket atau pasar,” kata Thomas. “Daging tadi lebih untuk hotel-hotel bintang lima dan restoran elit. Jumlahnya enggak terlalu banyak. Kemampuan yang bisa membeli golongan atas.”

Kalau begitu, mungkinkah steak premium bisa turun harga? Thomas mengiyakan, asal produk AS dan Selandia Baru tadi memang sudah dibuka lebar ke pasar Indonesia. Bola ada di tangan importir.

Lalu, bagaimana dengan bakso atau olahan daging rendang di rumah makan padang? Akankah masyarakat menengah ke bawah menikmati keuntungan turunnya harga ketika keran impor dari AS dan Selandia Baru dilonggarkan? Beda dari steak, Thomas pesimis. Soalnya, harga daging impor paling rendah di pasaran saat ini bukan dari AS ataupun Selandia Baru, melainkan India. Harga eceran tertinggi daging India di pasaran ‘hanya’ Rp80 ribu per kilogram, selisih jauh dari daging lokal biasa yang berdasarkan data terbaru di kisaran Rp110 ribu per kilogram. Daging asal India itulah yang selama ini dipakai Badan Urusan Logistik (BULOG) dan pemerintah untuk menurunkan harga daging di pasaran. “Harga jualnya dari [India] sudah murah, tapi jangan salah itu daging kerbau ya. Jenisnya kerbau perah pula. Artinya kerbau sudah tua,” kata Thomas.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menerangkan hal senada. Kelonggaran impor tidak akan mempengaruhi harga. Masalah di Indonesia bukan pada keran impor, melainkan pemenuhan segmen produk impor karena tidak ada rujukan data serapan pasar daging yang bisa diandalkan selama ini. Bisa saja harga daging premium akan murah seandainya keran impor dari AS dan Selandia Baru dibuka, asal data penting itu sudah tersedia. Katakanlah yang sedang sedikit pasokannya daging jenis A, maka impor perlu dibuka untuk jenis tersebut dari banyak negara yang bisa memberi harga kompetitif.

“Ada yang untuk masyarakat dan ada juga yang untuk hotel dan restoran. Ini ada perbedaan spesifikasi. Intinya, bisa enggak keran impor ini memenuhi perbedaan spesifikasi,” kata Ahmad. “Artinya, kalau itu benar, ya kita hanya impor untuk segmen kalangan menengah atas, itu ya harap sesuai dengan barang yang mereka kirim.”

Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, Hariyadi Sukamdani mengatakan kelonggaran impor daging dari Amerika Serikat dan Selandi Baru bisa berpengaruh terhadap bisnis makanan di hotel dan restoran menengah-atas yang memang rutin mengimpor daging, khususnya dari Selandia Baru. Cuma, jangan berharap harga jual daging steak wagyu marble 5 bisa turun jadi Rp100 ribu saja per porsi.

“Enggak banyak berubah juga. Kalaupun turun ya enggak terlalu signifikan,” kata Hariyadi.

Ahmad menyoroti, bahwa kelonggaran impor berkat putusan WTO akan mempengaruhi peternak sapi menyasar pasar premium. Jika tidak hati-hati, membolehkan daging AS dan Selandia Baru melenggang ke pasar dalam negeri bisa mematikan usaha peternak lokal. “Kalau produksi dalam negeri kurang, maka impor tersebut akan membantu," kata Ahmad. "Tapi kalau produksi dalam negeri mencukupi, maka impor justru kaan merugikan produsen."

Intinya, kelonggaran impor ini kelak cuma ngaruh buat yang suka jajan U.S. Prime Beef di resto-resto mahal sambil dikit-dikit cicip wine. Buat kita yang biasa jajan bakso pinggir jalan? Enggak ngaruh deh kayaknya.