Iklan
20 Tahun Reformasi

Arti Nasionalisme Bagi Warga Tionghoa yang Mengalami Langsung Kengerian Huru-Hara '98

Warga tionghoa jadi sasaran amuk massa ketika pecah kerusuhan 1998. Banyak yang melarikan diri ke luar negeri dan hingga kini memilih tak pulang ke Indonesia. Simak cerita mereka yang sampai sekarang memilih tetap di negeri orang.

oleh Amahl S. Azwar
22 Mei 2018, 12:34pm

Ilustrasi oleh Dini Lestari

Pada 2014 lalu, saya, pindah ke Shanghai untuk meneruskan pendidikan. Saya bukan satu-satunya orang Indonesia di sana. Tapi saya terheran-heran saat ada guru yang berkomentar kalau saya “berbeda” dari lainnya.

“Apa yang beda, Bu?” tanya saya.
“Kamu tidak tampak seperti orang Tionghoa lainnya,” katanya lugas.

Pertanyaan ini mengingatkan saya akan masa-masa awal pindah ke Shanghai. Banyak orang asli Tionghoa yang bertanya segala hal tentang diskriminasi yang dialami WNI keturunan Tionghoa—khususnya apa yang terjadi pada Mei 1998.

Saya sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya konyol tapi bagi mereka biasa saja. Andai saja mereka paham bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya menyinggung. Bayangkan saja, ada anak asli Tionghoa yang tanya kenapa kulit saya hitam.

Tapi pertanyaan-pertanyaan itu ada hikmahnya juga. Saya jadi berefleksi, memikirkan bagaimana menyediakan jawaban yang adil, yang tak membuat jurang segregasi dan diskriminasi jadi lebih lebar. Jujur saja, saya benci pakai istilah pribumi. Saya punya teman WNI keturunan Tionghoa, tapi saya tidak pernah berani bertanya seputar kerusuhan 20 tahun lalu. Ini topik yang sangat sensitif.

Dalam rangka memperingati 20 tahun peristiwa Mei 1998, saya melakukan hal yang selama ini saya hindari. Saya berbincang dengan beberapa WNI keturunan Tionghoa yang pindah ke Shanghai dan meminta mereka menceritakan kesulitan apa yang mereka alami saat itu, yang kemudian membawa mereka tinggal di Cina hari ini.

Maya* Huang, 32 Tahun

Maya baru berusia 11 tahun saat dia melihat seruan besar bertuliskan "MILIK PRIBUMI” tiba-tiba bermunculan di area sekitar tempat tinggalnya. Bapaknya menyampaikan kepada Maya untuk berkemas dan memasukkan tasnya ke dalam pick-up. Pada satu siang di bulan Mei 1998, keluarganya pergi melarikan diri dari huru-hara yang terjadi di Jakarta. Selama berhari-hari mereka tinggal di rumah pembantunya sampai keadaan kembali normal. Maya, yang kini tinggal bersama suaminya di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok. Suaminya adalah warga negara Amerika. Mereka punya anak seorang perempuan berusia 1 tahun. Maya bilang bahwa dia tidak mau pulang ke Indonesia karena takut kerusuhan Mei 1998 akan terulang lagi.

Kerusuhan. Penjarahan. Pembunuhan. Pemerkosaan. Ini adalah kata-kata yang muncul di benak saya saat ditanya soal Mei 1998. Warga Tiongkok terkadang menanyakan kepada saya apa yang terjadi dalam peristiwa itu—khususnya soal jumlah “华人” (dibaca: huá rén, artinya: keturunan Tionghoa di luar negeri) yang menjadi sasaran selama kerusuhan.

Saya kelas 6 SD pada saat itu, jadi saya tidak begitu paham soal apa yang terjadi. Yang saya ingat jalanan di sekitar tempat saya tinggal sering sepi. Orang-orang menutup toko mereka. Sepertinya ada yang enggak beres.

Keluarga saya cukup beruntung karena Papa punya kenalan orang militer—saya rasa dia minta tolong sama orang itu. Meski dapat perlindungan, Papa tetap memutuskan bahwa melarikan diri dari rumah kami adalah pilihan terbaik saat itu.

Kami tinggal di rumah pembantu kami di sebuah desa dekat Bekasi, Jawa Barat, selama beberapa hari. Saya bingung: Kenapa kami harus meninggalkan rumah kami sendiri?

Beberapa teman saya tidak begitu beruntung. Seorang teman cerita soal massa yang membakar rumah keluarganya setelah menjarah segalanya. Keluarganya lolos dari maut dengan memanjat tembok di luar rumah mereka.

Sekarang, saat saya sudah dewasa, saya sadar betapa parahnya situasi itu. Kenapa kerusuhan Mei 1998 harus terjadi? Selain itu, saya juga jijik. Menurut saya para pelaku adalah orang-orang menjijikan.

Sekarang saya tinggal di Hangzhou, dan sejujurnya saya enggak mau pulang ke Indonesia. Rasa bangga yang dulu saya punya untuk negara itu sudah memudar. Saya sangat kecewa dengan pemerintah karena sebagian besar orang di pemerintahan hanya mengurus kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, saya rasa bukannya enggak mungkin keurusuhan Mei 1998 terjadi lagi. Warga Indonesia masih sangat barbar… mereka mudah terprovokasi dan tersulut konflik, terutama kalau berhubungan dengan isu ras dan agama.

*) Nama pertama diubah sesuai permintaan narasumber.

Jemuel Suryanto, 44 Tahun

Jemuel adalah salah satu aktivis pro-demokrasi selama kejatuhan Suharto pada 1998. Meski begitu, seiring dengan kejatuhan Suharto, Jemuel memandang bahwa banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa masih terpinggirkan. Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Saat ini dia tinggal di Shanghai, Tiongkok, dengan istrinya, seorang warga negara Australia yang dia nikahi pada 1999. Saat ditanya soal patriotismenya dewasa ini, Jemuel mengakui bahwa pendekatannya kini lebih pragmatis.

Saya sebetulnya lumayan senang saat Gus Dur (atau Abdurrahman Wahid, presiden Indonesia keempat yang menghapus larangan ekspresi bahasa dan budaya Tionghoa di Indonesia) terpilih. Saya bahkan membangun sebuah pusat pelatihan Bahasa Inggris di kampung saya di Surabaya. Tapi, saat Gus Dur turun pada 2001, saya kembali kecewa dengan keadaan.

Pada masa-masa itu ada seorang teman menawarkan kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat. Saya menyerahkan bisnis saya ke adik laki-laki saya dan menelepon seorang calo untuk mengurus berkas-berkasnya.

Saya negosiasi dengan calo menentukan harga pengurusan berkas. Setelah menyepakati harga, dia mengunjungi rumah saya dan begitu tahu bahwa saya keturunan Tionghoa, dia langsung menaikkan harga. Lalu dia melihat istri saya, seorang warga negara asing. Harganya dinaikkin lagi.

Saya menghabiskan beberapa tahun di AS sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Shanghai. Apakah saya ingin kembali ke Indonesia? Ya, 100 persen. Tapi, akankah saya kembali? Saya enggak begitu yakin. Tentu, saya cinta Indonesia—mau sampai kapan juga saya tidak akan menjadi warga Tiongkok. Bahkan, sejujurnya, saya lebih kagok dengan budaya di sini dibandingkan budaya AS.

Meski begitu, saat saya beranjak dewasa, saya memilih hidup yang nyaman, aman, dan damai. Kalau suatu hari Indonesia bisa sestabil itu, barulah saya bisa pikir-pikir untuk kembali.

Okky Hidayat, 31 Tahun

Tinggal di Shanghai sejak 2009, Okky adalah satu dari banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang pindah ke luar negeri demi hidup yang lebih baik. Orang tuanya—seperti orang tua Indonesia keturunan Tionghoa kebanyakan—menyarankannya untuk tetap tinggal di luar negeri. Okky, yang kini sudah menikah dengan seorang warga Tiongkok, mengakui bahwa meski dia tidak akan mengubah kewarganegaraannya, dia merasa lebih baik jika putrinya yang berusia 1 tahun menjadi warga Tiongkok suatu hari nanti.

Saya pergi ke Amsterdam untuk magang pada 2008, sebelum pindah ke sini. Saya dari Semarang, Jawa Tengah, jadi saya tidak benar-benar mengalami kerusuhan Mei 1998. Selain itu, saat saya di luar negeri, identitas enggak begitu mempengaruhi penilaian orang. Apakah saya seorang keturunan Tionghoa atau penganut Muslim, kita semua warga Indonesia di sini. Kalau lagi di Indonesia, mungkin enggak akan begitu.

Saat saya lebih muda, saya belajar di sekolah negeri. Di kelas saya hanya ada sekitar lima murid keturunan Tionghoa selain saya. Saya juga ikutan Paskibraka. Jadi, nasionalisme saya cukup tinggi saat itu.

Saya selalu membaca berita soal isu-isu politik Indonesia yang sedang hangat. Kalau kamu tanya soal tingkat nasionalime saya saat ini, kayaknya sih 50/50. Di satu sisi, saya bangga menjadi warga Indonesia. Tapi, di sisi lain, saya juga malu. Saya sangat marah soal apa yang terjadi pada Ahok (Basuki Tjahaja Purnama).

Saya bisa bilang, saya gak mau balik ke Indonesia. Dan saya rasa anak perempuan saya lebih baik menjadi warga negara Tiongkok, supaya dia enggak perlu mengalami perlakuan rasis dan lainnya.

Kalau saya pribadi, sih, enggak bisa mengajukan kewarganegaraan Tiongkok karena kedua orang tua saya lahir di Indonesia. Itu artinya saya hanya bisa mengajukan izin tinggal permanen karena istri saya warga negara Tiongkok. Jadi ya, anak perempuan saya bisa mendaftar jadi warga negara Cina. Untuk saat ini, sih, mending anak saya enggak jadi warga negara Indonesia.

Gisela Herlinsen, 24 Tahun

Berbeda dari teman-temannya yang dianjurkan oleh orang tua mereka untuk tetap berada di luar negeri di tengah morat-morat kondisi Indonesia, Gisela, mahasiswa desain lingkungan di Donghua University, Shanghai, malah diminta pulang oleh kedua orang tuanya. Namun kepada saya, Gisela mengaku tak akan kembali ke Indonesia—dia berpikir mengganti kewarganegaraannya. Gisela baru berumur 4 tahun pada Mei 1998. Dia masih ingat bagaimana orang tuanya serta beberapa tetangga diselamatkan oleh seorang Ketua RT yang dengan gagah berani menghalangi para perusuh.

‘Enggak ada orang Cina di lingkungan sini’—Itu yang diucapkan Pak RT. Waktu itu tanggal 14 Mei 1998. Di kemudian hari, orang tua saya bercerita panjang lebar tentang hal yang menyeramkan yang terjadi selama kerusuhan Mei ‘98, seperti bagaimana orang-orang dibunuh dalam peristiwa itu. Kami beruntung dapat pertolongan Pak RT yang kebetulan ada di lokasi dan bisa menyelamatkan kami. Kalau dia tak berani ngomong kalimat di atas tadi, entahlah apa yang akan terjadi pada kami.

Jadi ya, keluarga kami, serta beberapa tetangga, memang selamat dari kerusuhan 1998. Namun, itu tak berarti kami bebas dari gangguan.

Misalnya, ketika umur saya enam tahun, anjing-anjing milik keluarga kami dibunuh oleh beberapa anak laki-laki di lingkungan tempat kami tinggal. Anjing-anjing kami ditusuk dan mayatnya digeletakkan di sebelah kolam dekat rumah kami. Mereka bilang anjing itu binatang “haram.” Bagi banyak orang, ini jelas cuma kejadian sepele. Akan tetapi, buat kami, kejadian itu menghancurkan masa kecil saya dan, pada akhirnya, memengaruhi cara pandang saya terhadap Indonesia.

Sebagai seorang anggota etnis Cina Indonesia—atau lebih tepat lagi, perempuan Cina Indonesia, menurut saya, Indonesia tak memberikan rasa aman. Bahkan, untuk sekadar berjalan sendirian dan naik angkutan umum, saya sama sekali tak merasa aman.

Tagged:
indonesia
Suharto
Politik
Pelanggaran HAM
Diskriminasi
Sejarah Indonesia
Tionghoa
SARA
Etnis Tionghoa
Presiden Suharto
Sentimen Etnis