Banjir 2020

Politisasi Banjir Sia-Sia, Lebih Konkret Memperbaiki Sistem Peringatan Dini di DKI

Banjir sering menjadi arena 'peperangan' pendukung pemerintah pusat versus pemerintah DKI. Pakar menilai kondisi itu menyulitkan adanya sistem peringatan dini banjir terintegrasi.
28 Februari 2020, 6:50am
Sistem Peringatan Dini Banjir RT/RW di DKI Jakarta Anies Baswedan Perlu Diperbaiki
Banjir di pinggiran Jakarta pada 2 Januari 2020. Foto oleh Firman Dicho/VICE

Setelah banjir besar menenggelamkan sebagian wilayah Jakarta awal Januari lalu, pemerintah pusat mengklaim sudah punya masterplan menanggulangi banjir Ibu Kota sejak awal 1970-an. Bahkan konon evolusi kebijakan mencegah banjir bisa ditarik hingga 400 tahun terakhir.

Namun secara umum sampai kini belum ada sebuah kerangka kerja detail sistem peringatan dini (SPD) banjir Jakarta yang tersedia dan bisa dipahami dengan mudah agar bisa operasional di tingkat rumah tangga dan individu.

Padahal, sedikitnya 10,5 juta penduduk (sekitar 2,8 juta keluarga) di Jakarta saat ini, baik malam atau maupun siang hari termasuk para komuter, membutuhkan layanan peringatan dini. Hal ini makin mendesak manakala semua pendekatan teknis-fisik untuk mereduksi risiko banjir seperti pembangunan bendungan di kawasan atas Bogor atau pengerukan kali di Jakarta tidak berjalan sesuai rencana.

Riset kami pada 2011-2013 terkait bagaimana komunitas dan sekolah beradaptasi terhadap banjir menunjukkan beberapa komunitas di sekitar Ciliwung telah memiliki kesadaran hidup bersama dengan banjir. Saat musim hujan tiba, misalnya, mereka menaikkan barang-barang berharga ke lantai dua rumah guna menghindari potensi banjir yang merendam lantai dasar.

Namun, salah satu biang kerok ketidaksiapan masyarakat menghadapi banjir besar awal Januari lalu adalah sebagian mereka tidak memiliki waktu cukup untuk menghadapi datangnya air, misalnya untuk menyelamatkan barang-barang atau mengevakuasi isi rumah.

Hal ini karena informasi peringatan dini yang ada masih berbasis prakiraan (forecast-based early warning system) yang masih kasar – seperti kalkulasi prakiraan debit berdasarkan data curah hujan dalam 24-72 jam, ataupun ketinggian tinggi muka sungai di pintu air terdekat dan terjauh dari wilayah mereka - yang mengindikasikan pada komunitas bahwa banjir berpotensi mengenai wilayah mereka. Sistem yang ada belum bisa diturunkan maknanya secara memadai hingga ke tingkat RT/RW.

Yang kami temukan, akses pada informasi terkait pintu air pun, sering merupakan hasil pencarian proaktif kepemimpinan RT/RW setempat di sekitar pinggiran sungai dan tidak serta merta hasiL dari sistem jejaring peringatan dini yang terbangun secara sistematis. Relasi informan di pintu air dengan RT/RW juga kerap bersifat ‘informal’.

Dampaknya adalah ketika menerima informasi bahwa debit banjir mengindikasikan air akan melewati wilayah mereka, waktu yang tersedia untuk menyelamatkan diri sangat minim. Kalau pun pemimpin RT/RW menggunakan alat seperti pengeras suara melalui toa untuk memperingatkan penduduk bahwa banjir akan datang, tetap saja tidak memadai.

Padahal, tidak seperti tsunami, untuk banjir seharusnya lead time atau waktu minimum yang tersedia untuk kegiatan antisipatif banjir skala rumah tangga bisa lebih dari 6 jam. Karena banjir menjadi peristiwa normal tahunan pada musim hujan, masyarakat memerlukan sistem peringatan dini yang bisa diandalkan.

Untuk mengurangi risiko kerusakan yang lebih parah ke depan, mau tidak mau sistem peringatan dini yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan volume air di hulu dan di hilir harus diciptakan, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.

Penelitian kami menunjukkan bahwa di tingkat RT/RW di sekitar Ciliwiung terdapat potensi masyarakat dalam membangun adaptasi dan peringatan dini berbasis komunitas. Namun belum ada kerangka kerja sistem peringatan dini banjir yang terintegrasi antara pengelola daerah aliran sungai (DAS) yang mengelola sumber daya air di wilayah DAS, termasuk memantau naik turun tinggi muka sungai, dengan aktor-aktor yang bertanggung jawab terhadap penganggulangan bencana banjir dan peringatan dini seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terstruktur secara jelas hingga ke tingkat RT/RW.

Sumber daya air di daerah aliran sungai biasanya dikelola oleh pemerintah pusat di bawah Balai Besar DAS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk daerah aliran sungai Ciliwung yang mempengaruhi wilayah Jakarta dan sekitarnya dikelola oleh Balai Besar DAS Ciliwung-Cisadane.

Masalah utamanya, satuan fisik pengelolaan risiko banjir (seperti pengelolaan aliran air permukaan maupun badan sungai termasuk pintu air) sering dilakukan berbasis daerah aliran sungai (DAS), yang dalam konteks Indonesia dinamakan satuan wilayah sungai (SWS). Teritorial pengelolaan banjir begitu kompleks karena satu unit DAS meliputi belasan sub-DAS yang bisa saja melibatkan banyak provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan tata kelola kesiapsiaagan banjir, operasi penanggulangan, dan sistem peringatan dini (SPD) banjir biasanya mengikuti sistem tata-kelola berbasis logika teritorial administrasi penanggulangan bencana daerah level provinsi atau kabupaten/kota.

Tantangannya adalah bagaimana pelaksana penanggulangan banjir dan peringatan dini di tingkat daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota, dapat menyediakan informasi risiko banjir yang diterjemahkan dalam analisis potensi banjir secara real time bagi RT/RW. Bukan sekadar informasi prakiraan mengenai potensi debit banjir (curah hujan) maupun ketinggian banjir di pintu air.

Jika ini dilakukan, penduduk di sekitar aliran sungai dan tempat rawan banjir bisa memahami informasi dengan lebih mudah dan mengambil langkah antisipatif sebelum air bah menerjang.

Hal ini membutuhkan koordinasi yang tidak mudah. Jakarta memiliki 30.000 rukun tetangga (RT), sekitar 2700 RW, yang tersebar di 267 kelurahan dan 44 kecamatan. Informasi yang dibutuhkan masing-masing RT/RW berbeda-beda karena karakteristik fisik dan sosial ekonomi yang berbeda-beda.

Kita perlu mencari solusi untuk menciptakan sistem peringatan dini banjir yang efektif melayani belasan juta orang pada siang hari dan dapat terdistribusi secara adil merata pada 2,8 juta keluarga pada malam hari.

Dalam artikel kami terkait banjir Jakarta tahun 2013, kami mencermati terjadi kesamaan cara pandang antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta ihwal solusi banjir yakni pendekatan struktural (termasuk normalisasi kali) yang tertunda hampir 40 tahun terakhir.

Namun, suasana yang keruh karena kecenderungan para pihak dalam mempolitisasi banjir Jakarta pada awal 2020 merupakan sebuah situasi “normal baru”. Banjir kemudian menjadi arena ‘peperangan’ para pendukung pemerintah pusat versus pemerintah DKI.

Konflik vertikal kemudian tak terhindarkan dan berujung pada terbelahnya kebijakan pemerintah DKI dan pusat. Hal ini menyulitkan membangun sistem peringatan dini banjir yang terintegrasi. Untuk membangun ini pemerintah pusat dan daerah harus mampu dan mau bekerja sama.

Dalam sepuluh tahun terakhir bukan tidak ada inovasi untuk mengintegrasikan penanggulangan bencana banjir di Jakarta. Misalnya, yang terbaru, proyek bantuan luar negeri bernama PetaBencana.id, untuk mengidentifikasi dan memverifikasi ulang lokasi yang terdampak banjir, yang dianugerahi penghargaan United Nations Public Service Award dengan kategori “Memastikan pendekatan yang terintegrasi pada institusi sektor publik” pada 2019.

PetaBencana.id bukanlah satu-satunya inovasi. Sebelumnya, Inasafe Inasafe menggunakan pendekatan Humanitarian Open Street Map membantu Pemda DKI pada 2014 yang memanfaatkan pendekatan crowd-source yang potensial dalam memperkaya sistem peringatan dini karena input informasi yang lebih cepat dari masyarakat.

Pendekatan ini sempat dimanfaatkan dalam membantu penyusunan Rencana Kontigensi Banjir DKI Jakarta yang dicoba dihubungkan dengan pembuatan Prosedur Operasi Standar (POS) hingga pelatihan Table Top Exercise bagi Pemda DKI dan pihak terkait di Ibu Kota dalam rangka mengantisipasi banjir yang lebih besar dari tahun 2013.

Namun, kemajuan-kemajuan kecil melalui proyek-proyek di atas kemudian tidak terlihat manakala datang banjir dalam skala yang lebih besar seperti awal Januari lalu. Hal ini tentu menimbulkan tanda-tanya besar, bagaimana caranya agar ada konsistensi kesiapsiagaan banjir di DKI Jakarta dan kota-kota sekitarnya pada masa mendatang?

Kompleksitas Jakarta terus meningkat seiring dengan pertambahan komuter maupun pertambahan rata-rata penduduk Jakarta di atas 1,05 persen per tahun atau 115 ribu orang per tahun. Karena itu debat-debat dan argumentasi apologetik pemerintah pusat atau pemerintah DKI tentang sudah tersedianya masterplan perlu dibarengi dengan kemampuan mengenali perubahan demografis yang telah berubah secara drastis dalam 50 tahun terakhir.

Sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan volume air di hulu dan hilir sangat penting untuk mencegah jatuhnya jumlah korban banjir. Sudah saatnya pemerintah pusat dan pemerintah DKI membuat perencanaan kerja terukur yang lengkap dengan pembagian kerja yang jelas–siapa melakukan apa, di mana, dan kapan (baik jangka pendek, menengah dan panjang)–terkait sistem peringatan banjir di Jabodetabek.

Rencana-rencana ini perlu dibuka pada publik dan ditinjau ulang secara reguler tiap tahunnya. Dan pemerintah perlu bertanya secara antisipatif, mengingat muka tanah Jakarta yang terus menurun dan dampak perubahan iklim meningkatkan risiko curah hujan ekstrem, siapkah DKI menanggulangi banjir dari belasan sungai yang melewati DKI Jakarta?

Jonatan A Lassa, adalah pengajar manajemen penanggulangan bencana di College of Indigenous Futures, Arts and Society, Charles Darwin University; Saut Sagala adalah guru besar bidang tata kota di Institut Teknologi Bandung.

Artikel ini dipublikasi ulang dari The Conversation berdasarkan lisensi Creative Commons. Baca artikel aslinya di sini.

Iklan