Iklan
Absurditas DPRD

Lunasi Utang Ongkos Kampanye, Anggota DPRD dari Berbagai Kota Gadaikan SK ke Bank

Banyak anggota dewan mengklaim utang ke bank lebih baik daripada korupsi. Tapi ICW dan Formappi menilai tak ada jaminan praktik menghindarkan anggota DPRD bermain proyek untuk bayar cicilan.

oleh Rani Rahayu
16 September 2019, 6:22am

Kolase oleh VICE. Ilustrasi sidang anggota DPRD [kiri] via Wikimedia Commons/Domain Publik; ilustrasi uang via maxpixel/lisensi CC 2.0

Sudah menjadi rahasia umum bila ongkos yang dibutuhkan agar bisa lolos ke parlemen tingkat manapun butuh kocek yang besar. Hambatan bertambah besar bagi wajah-wajah baru yang berniat mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Mereka memiliki tantangan yang lebih sulit dalam upaya meraih suara minimal dalam pemilu. Beberapa caleg harus rela melego aset pribadi sebagai modal kampanye, bahkan sampai berutang ke bank.

Memasuki September 2019, beberapa pekan setelah beberapa DPRD melantik anggota baru, muncul tradisi lima tahunan bagi para wakil rakyat itu menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai politisi di parlemen ke bank. Tujuannya untuk dapat pinjaman jangka pendek melunasi ongkos yang mereka habiskan selama masa kampanye.

Sebagaimana dikutip dari Tribun, tak lama setelah resmi dilantik menjadi anggota DPRD Tasikmalaya masa bakti 2019-2024, belasan wakil rakyat menggadaikan SK mereka ke bank.

Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya, Oslan Kharul Falah mengatakan setidaknya ada 15 anggota DPRD Tasikmalaya yang dia bantu melengkapi persyaratan penggadaian SK sebagai pinjaman dari bank. "Memang sudah wajar para anggota sebelumnya juga [melakukan penggadaian SK]," ujar Oslan.

Fenomena serupa juga terjadi di Banten. Baru sepekan dilantik menjadi wakil rakyat, 10 anggota DPRD Banten langsung menggadaikan SK-nya ke Bank Banten dan Bank Jawa Barat. Deni Hermawan selaku Sekretaris DPRD Banten mengaku praktik ini wajar sekali, bahkan didukung pihak bank. "Perbankan juga merasa nyaman bekerja sama dengan penghasilan tetap seperti ini karena lancar," ujar Deni.

Sebanyak 22 anggota DPRD Bekasi juga ramai-ramai menggadaikan SK mereka ke BJB, rata-rata mereka mengajukan penggadaian SK dengan jumlah pinjaman Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Dari hasil pinjaman uang itu, setiap bulannya gaji anggota DPRD akan dipotong Rp10 juta. "Setiap bulan mereka kan mendapat gaji sekitar Rp40 juta, jadi dipotong 10 juta untuk melunasi utang mereka," kata Ridwan, Sekretaris DPRD Bekasi.

Praktik gadai SK ini tercatat marak di berbagai kota dan kabupaten Jawa Barat, serta tercatat juga di DKI, Lampung, dan Surabaya. Menurut Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana—yang 50 anggota dewan baru dilantik sudah menggadaikan SK—pinjaman macam ini tak melanggar hukum. "Daripada mencuri uang negara, lebih baik ngutang yang dibayar pakai gaji. Kalau ngutang di perbankan ada asuransinya. Biasanya kalau pinjaman itu kredit untuk 48 bulan lunas," ucap Nanang.

Anggota DPRD Jabar dari Partai Gerindra, Daddy Rohandy yang memanfaatkan fasilitas kredit dari bank tersebut juga mengaku tidak malu menggadaikan SK. "Menurut saya sah-sah saja. Dewan kan abis kampanye utangnya banyak, kebetulan difasilitasi, diperbolehkan, BJB mempermudah itu."

Daddy bilang lebih baik menggadaikan SK pengangkatan ke bank daripada meminjam uang ke rentenir. Tak semua melakukan gadai SK demi melunasi utang kampanye. Beberapa rekan Daddy bahkan memanfaatkan kredit tersebut untuk membeli rumah, dan kendaraan.

"Saya pakai lah, peluang ini untuk bayar utang. Mayoritas (untuk bayar) utang sisa kampanye. Ada juga kawan sampai hari ini tagihan kaos belum dibayar. Tapi ada juga butuh untuk rumah karena tidak punya rumah di sini (Bandung). Kendaraan juga karena yang lama rusak dipakai kampanye," kata Daddy. Merujuk pada pengalaman Daddy menjabat sebagai anggota dewan periode sebelumnya, besaran pinjamannya kepada bank mencapai Rp 1miliar dengan tenor maksimal empat tahun.

Fenomena menggadaikan SK ini nampaknya sudah budaya yang lumrah dilakukan anggota DPRD kita. Pakar Politik Universitas Airlangga, Hari Fitrianto menilai fenomena gadai SK ini merupakan hal yang sah-sah saja. "Biasa dilakukan anggota dewan," katanya kepada awak media. Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono sepakat dengan Hari, Pasalnya sistem pemilu langsung menuntut ongkos politik amat tinggi. Sekalipun tidak menyogok pemilih dengan "serangan fajar", seorang calon anggota dewan butuh membayar saksi dan tim pemenangan, serta menyebar alat peraga kampanye.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pernah mempublikasikan penelitian pada 2014 lalu, soal kisaran biaya yang mesti dikeluarkan untuk ‘nyaleg’ di Indonesia. Jika mengincar posisi di DPRD kota dan provinsi, biaya yang dibutuhkan tiap caleg berkisar di angka Rp250 - Rp500 juta. Sementara itu, jika ingin lolos DPR, biayanya melonjak jadi Rp750 juta-Rp4 miliar. Itu angka lima tahun lalu. Biaya pada pemilu 2019 bisa meningkat dua kali lipat akibat inflasi.

Menurut Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, praktik anggota DPRD yang menggadaikan SK masih bisa ditolerir selama mereka menjalankan tugas di parlemen untuk merancang perda dan mengawasi pemerintah daerah. "Yang penting diperhatikan bagi anggota legislatif daerah adalah proyeksi kerja sesuai kewenangan mereka. Terutama soal legislasi daerah, seperti pembahasan anggaran untuk daerah dan mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Fadli kepada VICE. Meski begitu, Fadli menuntut anggota dewan agar tidak tergoda korupsi setelah diberi kemudahan dari peraturan pemerintah untuk menerima pinjaman berkat statusnya sebagai wakil rakyat.

Sementara Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengecam praktik ini. Jika utang ke bank itu gagal terbayar, Formappi khawatir anggota DPRD akan tertarik mencari sumber pendapatan ilegal. Khususnya dengan memanfaatkan pengaruhnya sebagai pembuat perda/undang-undang. "Utang yang sejak awal melilit caleg akan menjadi beban selama menjabat. Sebagai beban, hutang akan memaksa orang untuk mendapatkan uang dengan segala macam cara termasuk korupsi," kata Lucius, peneliti Formappi. Penolakan juga disuarakan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz. Tak ada jaminan pembayaran cicilan utang ke bank itu diambil anggota dewan dari kantong mereka sendiri.

"Sangat mungkin juga pihak ketiga yang bayar cicilan dari yang dia pinjam ke bank. Terlihat tidak korupsi tapi ada pihak ketiga yang membayarkan ini metode yang halus. karena belum tentu dia yang bayar cicilan per bulan bisa jadi pihak ketiga yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah," kata Donal.

Selain itu, gadai SK tidak etis dilakukan oleh wakil rakyat. Sebab SK penetapan anggota DPRD tidak pernah dimaksudkan sebagai alat transaksi apalagi transaksi piutang. "Karena itu tak seharusnya SK itu justru dipakai untuk berhutang karena hutang yang dibuat bisa dinilai sebagai bentuk penyimpangan atas mandat yang diberikan oleh rakyat," kata Lucius.

Dari kajian Formappi, tradisi penggadaian SK ini sudah marak sejak 2014. Maraknya anggota DPRD menggadaikan SK semakin menunjukan jika ajang kontestasi politik oleh sebagian politikus dipakai hanya untuk mencari keuntungan prubadi.

Melihat sebagian anggota dewan sudah menggadaikan SK untuk merenovasi rumah, serta membeli mobil baru, kekhawatiran Formappi dan ICW tampaknya memang patut kita waspadai.