Iklan
Opini

Debat Capres Jelang Pilpres 2019 Bikin Saya Makin Apolitis

Padahal, setelah bertahun-tahun golput, penulis artikel ini berencana nyoblos. Tiadanya agenda progresif dalam Jokowi vs Prabowo Jilid II setelah debat perdana membuatnya tak bergairah.

oleh Adi Renaldi
18 Januari 2019, 9:08am

Kedua paslon pilpres 2019 bercengkrama sebelum debat. Foto oleh Willy Kurniawan / Reuters

Saya sempat membuat artikel yang isinya prediksi debat capres perdana bakal boring. Dasarnya adalah dokumen visi dan misi kedua paslon yang membosankan dan dibikin alakadarnya itu. Tapi ternyata masalah terbesar bukan sekadar retorika yang membosankan. Dua jam mengikuti debat capres semakin membuat saya depresi dan makin bimbang menentukan pilihan pemimpin negeri ini.

Bisa dibilang saya bukanlah seorang peserta aktif dalam kancah politik praktis dan pesta demokrasi di Indonesia. Sepanjang empat kali pemilu digelar dalam hidup saya, baru sekali saya ikut pemilu. Ini bukan sebuah bentuk political nihilism atau bentuk pembangkangan terhadap sistem demokrasi partisipatoris. Ini cuma karena saya tidak terlalu peduli siapa yang akan memimpin.

Bukankah semua pemimpin selalu menawarkan hal yang sama saat berkampanye? Kalau enggak janji mengurangi (atau malah menyetop) impor bahan pangan, paling mereka jualan jargon memperkuat ekonomi dari pengaruh asing/aseng yang tak akan bisa dibuktikan setelah terpilih kelak.

Masalahnya, pada pemilu tahun ini, saya memutuskan ikut nyoblos. Alasannya sederhana, daripada suara saya enggak digunakan dan mubazir, lebih baik nyoblos. Tentu saja tanpa mengharapkan perubahan yang berlebihan. Saya belum punya pilihan pasti hingga sekarang. Makanya jalan satu-satunya untuk kenal program kedua paslon adalah menonton debat. Tapi impresi pertama melihat performa para capres-cawapres sepanjang debat, saya makin pesimis sama kualitas pemimpin negeri ini.

Impresi keseluruhan bisa dijabarkan seperti ini: Joko Widodo, alias Jokowi, sedikit merasa jumawa karena punya pengalaman empat tahun jadi presiden, tapi lucunya dia malah menjadi defensif ketika dua kali merasa sebagai tertuduh oleh kubu seberang. Sementara Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya lebih mirip mahasiswa yang cuma nebeng nama dan enggak berkontribusi dalam sebuah presentasi.

Di sisi lain, Prabowo Subianto—barangkali karena keinginan menggebu untuk menang—lebih mirip calon menantu yang hendak melamar di hadapan calon mertua. Kayak jualan kecap dan menawarkan sesuatu yang muluk demi diterima lamarannya. Satu-satunya peserta debat yang main aman adalah Sandiaga Uno yang cenderung kalem dan menjadi penyeimbang.

Dari segi substansi debat pun setali tiga uang. Kedua paslon tak menawarkan sesuatu yang konkret dan malah sibuk berdebat soal perkara remeh temeh.

Oke, mari kita coba telaah argumentasi mereka sepanjang debat bertema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Paparan soal visi dan misi sengaja saya skip karena basi banget.

Soal hukum

Di sesi pertanyaan soal penegakan hukum dan HAM, Jokowi bilang bahwa, ”jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur. Itu bukan pelanggaran HAM.” Jokowi kemudian melanjutkan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, ada mekanisme yang bisa ditempuh lewat jalur praperadilan misalnya. “Jadi sekali lagi jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM,” kata Jokowi.

Pernyataan itu lantas ditanggapi oleh Prabowo yang mengatakan bahwa ada terkadang aparat berat sebelah dalam proses hukum. Ia mencontohkan ada seorang kepala desa di Jawa Timur yang ditangkap karena menyatakan dukungan kepada dirinya.

Jokowi tampaknya mulai merasakan ada nada yang menyerang dirinya dan kemudian menjawab dengan enteng, “ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum.” Jokowi lantas mengungkit-ungkit soal kasus Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya padahal habis menjalani operasi plastik.

Dari berbagai tanggapan tersebut kedua paslon luput dari permasalahan paling mendasar di negara ini. Bagaimana dengan penegakan hukum dengan berlandaskan pasal karet UU ITE dan UU Penodaan Agama? Bagaimana dengan kasus penegakan hukum terhadap minoritas yang ditindas oleh mayoritas? Seperti kelompok LGBTQ, penghayat kepercayaan, dan agama minoritas lain? Bukankah selama ini mereka selalu menjadi objek persekusi hukum yang berat sebelah? Bagaimana dengan penegakan hukum bagi warga Papua yang selama ini dirampas haknya?

Soal Hak Asasi Manusia

Ada dua pertanyaan krusial dalam segmen HAM: soal persekusi dan hak kelompok difabel. Soal persekusi Prabowo berencana untuk menatar seluruh aparat penegak hukum agar tidak ada diskriminasi terhadap suku, agama, dan etnis apapun.

Sementara Jokowi mengatakan bahwa “aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan. Aset terbesar bangsa ini ada persatuan. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak, marilah kita menjaga ukhuwah islamiyah kita, menjaga ukhuwah fathoniyah kita. Karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini.” Kalau memang ada persekusi, kata Jokowi, ya gampang sekali tinggal laporkan. Jokowi akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut.

Soal kelompok difabel, penggunaan kata “kaum disabilitas” yang beberapa kali dilontarkan Jokowi benar-benar membuat saya risih dan tak habis pikir bagaimana bisa orang nomor satu di Indonesia bisa memilih kata tersebut. Kata tersebut semakin menunjukkan bahwa paradigma berpikir orang pemerintah terhadap kelompok difabel tidak berubah dan justru semakin meminggirkan mereka. Jokowi dengan enteng juga membanggakan bagaimana gelaran 2018 Asian Para Games sebagai bentuk kesetaraan. Tapi apakah kesetaraan cuma muncul dalam gelaran olahraga tersebut? Seharusnya tidak kan.

Sepanjang Indonesia merdeka, jalan untuk memerdekakan kelompok difabel memang panjang dan terjal. Meski UU tentang difabel sudah ada, penyediaan infrastruktur, transportasi, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi problem tersendiri. Jadi apakah semua akan tiba-tiba berubah dalam lima tahun ke depan? Saya rasa tidak selama mindset publik masih menganggap kelompok difabel sebagai warga negara kelas dua.

Soal Korupsi

Segmen ini membahas korupsi lantaran politik berbiaya tinggi dan birokrasi yang berujung korupsi. Di segmen ini Jokowi tampaknya menang karena sudah punya pengalaman mengatur birokrasi. Sementara Prabowo bersikap pragmatis dan dangkal.

Alasan kenapa pejabat publik gampang korupsi, adalah karena gajinya yang kelewat kecil, dalam pandangan Prabowo. Makanya dia akan menaikkan gaji PNS jika jadi presiden. Bagaimana mungkin gaji gubernur cuma Rp8 juta sementara dia mengurus provinsi yang lebih besar dari Malaysia, kata Prabowo (Ok soal kesalahan fakta tidak akan saya bahas di sini.)

Sementara Jokowi fokus ke perampingan birokrasi dan transparansi dalam perekrutan. Tapi Jokowi alpa bahwa pejabat publik tidak semuanya direkrut lewat CPNS demi menyaring yang kredibel. Jokowi seharusnya ingat bahwa politik berbiaya tinggi terletak pada sistem kampanye pemilu yang kotor. Jadi pertanyaan mendasarnya tidak terjawab oleh kedua paslon.

Soal Terorisme

Lagi-lagi tidak ada gebrakan dan sesuatu yang baru di sini. Cuma fokus ke deradikalisasi dan pemahaman ideologi. Tapi ada satu yang saya gagal paham dari pendapat Prabowo yang mengatakan bahwa teroris dikirim dari negara lain dan menyamar sebagai orang Islam. Saya tidak bisa berkomentar selain mengucap wkwkwkw.

“Saya mengetahui bahwa sering kali terorisme ini dikirim dari negara lain dan sering juga dibuat nyamar,” kata Prabowo. “Seolah-olah teroris itu dari orang Islam. Padahal sebetulnya dia itu dikendalikan yang mungkin juga bukan orang Islam, mungkin orang asing. Saya mengerti betul. Jadi stigmatisasi bahwa seolah-olah radikal itu selalu cap kepada orang Islam, saya menolak itu.”

Ok, saya tidak tahu Prabowo mendapat ‘fakta’ tersebut dari mana. Tapi terakhir kalinya ada orang asing yang masuk untuk bergabung dengan kelompok teroris adalah pada 2016 ketika tujuh orang etnis Uighur masuk ke Indonesia dan bergabung dengan kelompok MIT. Sebelumnya mungkin beberapa anggota MILF Filipina dan Jemaah Islamiyah di Malaysia yang datang ke Indonesia di awal 2000.

Kesimpulannya, saya semakin pesimis dengan kualitas calon pemimpin Indonesia. Apakah saya harus mencoblos capres yang menyebut difabel sebagai ‘kaum disabilitas’ ataukah menyoblos lawannya yang bilang bahwa Jawa Tengah luasnya lebih besar dibanding Malaysia?

Bagaimanapun saya paham belaka, mencoblos ataupun tidak, 17 April nanti salah satu dari paslon tersebut akan memimpin Indonesia. Tak banyak pilihan tersisa. Menerima, mengubah keadaan, atau nggrundel. Penginnya sih siapapun bisa aktif mengubah keadaan jadi lebih baik ya. Sayangnya, kalau hanya lewat demokrasi kotak suara, tidak menggairahkan sama sekali nih.

Susah memang menjadi orang yang apolitis di negara ini. Karena saya tahu, saya tidak bisa sepenuhnya acuh terhadap politik—dan dampaknya ketika pemerintahan kita dijalankan oleh badut-badut.