Iklan
Harga Pangan

Alasan Penting Meroketnya Harga Cabai Patut Kita Waspadai

Panen raya cabai di berbagai daerah gagal akibat hujan yang tidak normal. Tak cuma masakan kurang pedas, momok inflasi pun mengintai Indonesia.

oleh Renaldo Gabriel
15 Januari 2017, 3:01am

Sumber gambar akun Flickr Kattebeletje

Harga cabai rawit meroket awal tahun ini. Kenaikannya benar-benar menggila. Bahan baku penting bagi sambal dan juga bumbu bermacam kuliner khas Indonesia itu harga jualnya sempat menembus Rp150.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini lima kali lipat harga jual normal awal triwulan IV 2016. 

Hal ini tentu bukan kabar baik bagi bangsa yang terobsesi pada rasa masakan pedas. Kenaikan harga bahan pangan sepenting cabai segera menggerus perekonomian dalam negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) memperingatkan bahwa kenaikan harga cabai yang tidak terkontrol mempengaruhi inflasi nasional. Tahun lalu, rerata inflasi tahunan—yang salah satu komponen penyusunnya adalah harga pangan, termasuk cabai—sebesar 3,45 persen, lebih tinggi dibanding periode yang sama 2015. Tahun ini, inflasi tahunan diyakini akan kembali meningkat hingga 4,5 persen menurut pengamat ekonomi.

Sebetulnya tidak ada yang salah bila inflasi meningkat, bahkan bila sampai menembus 4,5 persen. Harga-harga barang memang selalu naik setiap tahun, daya beli konsumen tergerus, tidak hanya di Indonesia, namun juga di semua negara. BPS masih menganggap kenaikan ini dalam batas normal. Justru, berkat inflasi, orang terdorong tetap memperdagangkan beberapa komoditas strategis, membuka lapangan kerja.

Masalahnya, khusus untuk cabai, yang terpukul oleh kenaikan harga adalah semua segmen konsumen. Rumah tangga biasa maupun pelaku industri sama-sama merasakan akibatnya. Kenaikan gila-gilaan cabai membuat 10,86 persen warga miskin absolut di Indonesia—setara 28 juta orang—langsung berhenti membeli cabai. Padahal kita tahu, lebih nyaris separuh penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Ketika harga bahan baku masakan populer seperti cabai naik lima kali lipat, sudah pasti ada tingkat permintaan yang anjlok skala nasional.

Rika Eksa, pemasok sayur-mayur untuk industri pangan di Jakarta, menyatakan berkurangnya permintaan cabai juga terjadi di bisnis restoran. Angkanya trus anjlok sejak Desember. "Sudah seminggu tidak ada [pembeli cabai]," ujarnya. "Terakhir kali ada yang pesan itu cuma seperempat kilogram."

Jika di level konsumen rumah tangga dan industri sudah menurunkan permintaan, tentu saja, sedikit uang yang beredar di pasar. BPS belum bersedia berkomentar mengenai adanya potensi penurunan pertumbuhan perekonomian di awal tahun ini, akibat kenaikan harga pangan segar seperti cabai. Pemerintah dan DPR sudah merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 akan lebih rendah dibanding tahun lalu, menjadi 5,1 persen.

Harga cabai yang tak terkendali ini mencoreng janji Presiden Joko Widodo yang sudah memprioritaskan ketahanan pangan sebagai program unggulannya. Sejauh ini belum ada kebijakan signifikan yang dilakukan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk menurunkan harga ke level normal, setidaknya sama seperti Oktober tahun lalu. 

Menteri Pertanian Arman Sulaiman di media massa justru membuat kontroversi, mengaitkan mahalnya cabai dengan kegemaran ibu-ibu bergosip. Arman dikutip media massa, menyatakan, "kalau 126 juta ibu di Indonesia mengurangi gosipnya lima menit dan bergerak menanam cabai, persoalan cabai akan selesai." Sontak kata-katanya itu menuai kecaman dari pengguna Internet di Indonesia lantaran dianggap seksis.

Kebiasaan menyalahkan pihak lain dan saling tuding seperti ini sudah biasa terjadi, kata Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Dia mengingatkan, persoalan kenaikan harga komoditas selalu terkait rantai pasok. Semua itu tentu saja seharusnya bisa dipantau dan dikontrol pemerintah sejak jauh-jauh hari. "Persoalannya memang pemerintah tidak pernah jujur," kata Enny. "Jika memang ingin meningkatkan produksi, ya seharusnya kebijakan konkret benar-benar dijalankan."

Khusus untuk cabai, persoalannya seringkali tergantung cuaca. Ada curah hujan yang tidak normal sepanjang akhir tahun dan awal tahun ini. Padahal cabai mudah rusak jika kena air setelah petik. Akhirnya banyak pasokan yang layu sebelum mencapai pasar, baik di kota-kota besar Jawa maupun luar Jawa. Penjelasan ini juga sudah disampaikan Presiden Jokowi saat menyambangi pasar tradisional di Jawa Tengah.

Namun, harga cabai di Indonesia menurut pengamat sebetulnya selalu dipengaruhi curah hujan selama satu dekade terakhir. Artinya, tidak ada alasan bila harganya sampai naik separah dua bulan terakhir. Metode rumah kaca sebetulnya bisa jadi solusi, tapi ongkosnya besar, untuk setiap hektar cabai butuh Rp200 juta. Tentu tidak terjangkau para petani biasa.

Hizkia Respatiadi, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), memperkirakan solusi yang diambil pemerintah ke depan tampaknya menambah subsidi pupuk dan benih. Dua kebijakan itu bukan langkah strategis menggenjot pasokan cabai ke pasar dalam negeri, sebab efeknya menggerus anggaran pemerintah. "Kunci utama masalahnya adalah keinginan pemerintah selalu mengejar target swasembada pangan," kata Hizkia.

Swasembada menjadi mantra yang selalu dikejar pemerintah agar dicitrakan nasionalis. Padahal, untuk mencapai swasembada, butuh strategi jangka panjang serta tersedianya data-data produksi yang valid. Dua hal yang disebut terakhir belum berhasil dicapai Kementerian Pertanian. Hizkia menyatakan bersama Kementerian Perdagangan, Kementan wajib melonggarkan beberapa sektor untuk melakukan impor, sebagai solusi jangka pendek penurunan harga. 

"Harga-harga sudah terlanjur naik, tentu saja kita tidak bisa terlalu lama menunggu penelitian swasembada tuntas," ujarnya.

Tagged:
indonesia
BPS
Ekonomi Indonesia
cabai
Komoditas Pangan
Inflasi
Kementerian Pertanian