Melacak Penyebab Kebijakan Infrastruktur Presiden Jokowi Gagal Rebut Hati Orang Papua

Hampir setiap Desember, Papua menjadi berita utama di media nasional dan internasional. Pada 2018, setelah penangkapan ratusan orang Papua yang memperingati “hari kemerdekaan” mereka pada 1 Desember, Indonesia dikejutkan oleh pembunuhan puluhan pekerja konstruksi yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata–meski rinciannya masih belum jelas. Kini ada ada kekhawatiran bahwa spiral kekerasan bisa semakin parah.

Ironisnya, peristiwa ini terjadi ketika pemerintah Indonesia melakukan upaya besar-besaran untuk membangun Papua dan Papua Barat. Bahkan, tidak ada daerah lain di luar Jawa yang mendapat perhatian begitu besar seperti Papua. Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir berkunjung ke Papua dua hingga tiga kali dalam setahun.

Perhatian Jokowi terhadap Papua mendapatkan pujian, tapi pada saat yang sama ia juga dituding tidak memprioritaskan penyelesaian masalah pelanggaran HAM dan kekerasan negara di Papua. Dan sementara presiden mendapat dukungan publik luas di Papua, aspirasi sebagian masyarakat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination) semakin mendapatkan dukungan di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus kepada Papua pada 2001 dan sejak saat itu pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas. Pendekatan Jokowi fokus pada pengembangan infrastruktur dan perbaikan konektivitas karena keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Proyek jalan Trans-Papua seluas 4.330 km, misalnya, bertujuan untuk membuka akses bagi banyak komunitas Papua yang telah lama terisolasi.

Jokowi juga menerapkan program “BBM Satu Harga”, yakni harga standar nasional untuk pembelian BBM di Papua. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan harga BBM di Papua, yang dapat mencapai Rp50.000-100.000 per liter, hampir sepuluh kali lipat harga rata-rata secara nasional. Kebijakan harga ini terbukti populer, meski dalam praktiknya masyarakat di daerah pegunungan Papua hanya menikmati harga standar nasional sekali atau dua kali sebulan karena kendala pasokan.

Selama pemerintahan Jokowi, transfer dana dari pemerintah pusat juga terus meningkat untuk kedua provinsi Papua. Pada 2016 saja, pemerintah pusat mengalokasikan dana pembangunan sebesar Rp85,7 triliun rupiah untuk Papua dan Papua Barat. Selain dana Otonomi Khusus (Otsus) ini, dua provinsi ini juga memperoleh dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur.

Namun, meski Papua menerima porsi yang lebih besar dibandingkan wilayah lain, penyediaan layanan publik di Papua masih merupakan salah satu yang terburuk di Indonesia. Bencana kesehatan masyarakat kerap kali terjadi, seperti wabah campak dan malnutrisi yang menewaskan ratusan anak-anak di Kabupaten Asmat beberapa waktu lalu. Bahkan, Papua selama puluhan tahun terakhir selalu berada di peringkat terbawah indeks pembangunan manusia nasional.

Di samping pembangunan infrastruktur, Jokowi juga fokus pada pengembangan keamanan dengan mengerahkan ribuan tentara tambahan ke daerah ini. Meski pasukan ini ditujukan untuk memperkuat pertahanan nasional, ada kekhawatiran hal ini akan menghambat upaya penegakan HAM di Papua. Laporan terbaru oleh Amnesty International misalnya, menunjukkan bahwa pembunuhan tanpa proses hukum yang melibatkan personil keamanan masih terjadi di Papua.

Jokowi juga dikritik karena gagal menangani berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. Sejauh ini, selama pemerintahan Jokowi tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan Papua yang telah diselesaikan. Ini menumbuhkan rasa tidak percaya orang Papua terhadap pemerintahan pusat. Menurut seorang pemimpin Papua yang saya wawancarai, "Jakarta sibuk usir asap tetapi tidak padamkan bara api."

Dengan latar belakang ini, kampanye untuk penentuan nasib sendiri bagi Papua kian membesar. Meski ada beberapa perlawanan bersenjata, sebagian besar orang Papua berkampanye dengan damai melalui aksi demokratis seperti aksi massa dan kampanye di media sosial. Gerakan tersebut dilakukan terutama oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda Papua). Organisasi-organisasi ini sebagian besar didukung oleh pemuda dan mahasiswa Papua.

Selain di Papua, mereka juga aktif di berbagai kota lain, seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, Makassar, dan Manado. Belakangan, gerakan ini juga mendapat dukungan dari kelompok-kelompok non-Papua, seperti Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat yang berbasis di Jakarta (FRI WP).

Kampanye ini bukan hanya di dalam negeri saja. Pada Desember 2014, dua bulan setelah Jokowi mulai menjabat, United Liberation Movement for West Papua berdiri. Organisasi ini bergerak membangun dukungan terutama dari negara-negara Pasifik menyangkut bagi hak penentuan nasib sendiri oleh Papua. Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Tuvalu telah mengangkat isu Papua di forum PBB berkali-kali.

Semua ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua hingga saat ini tidak sesukses yang diharapkan.

Upaya meraih kepercayaan ( trust) dari masyarakat Papua oleh pemerintah hingga saat ini belum cukup berhasil karena perspektif yang sempit dalam melihat persoalan Papua. Sejak Reformasi 1998, semua presiden Indonesia kecuali Abdurrahman Wahid cenderung menempatkan persoalan Papua dalam kacamata pembangunan ekonomi semata. Isu-isu penting lainnya, sebagaimana tercantum dalam “Undang-Undang Otsus”, seperti identitas Papua, partai politik lokal, penegakan hukum dan HAM, serta perlindungan masyarakat adat, cenderung diabaikan.

Akibatnya, alih-alih memfasilitasi munculnya pemerintahan Papua yang kuat dan otonom, Otsus telah membuat Papua menjadi semakin tergantung pada Jakarta. Dan karena masalah HAM tetap belum terselesaikan, sebagian masyarakat Papua semakin lantang meneriakkan tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Kini saatnya bagi pemerintah pusat dan masyarakat Papua untuk duduk bicara dan mempertimbangkan opsi-opsi terbaik untuk hubungan yang lebih konstruktif ke depan. Satu hal yang perlu diperhatikan, pengalaman 17 tahun pelaksanaan Otsus menunjukkan pendekatan pembangunan ekonomi saja tidak cukup untuk memenangkan hati dan pikiran orang Papua.

Arie Ruhyanto adalah Doctoral Researcher di University of Birmingham, Inggris

Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Prodita Sabarini.

Artikel ini dipublikasi ulang dari The Conversation berdasarkan lisensi Creative Commons. Baca artikel aslinya di sini.