Demo Warga Danau Toba Gambarkan Masalah Konsep Wisata Halal di Indonesia

Penggunaan istilah “wisata halal” di daerah dengan mayoritas bukan penganut Islam sebetulnya wajar bila sampai mengundang polemik. Sayang, pemerintah provinsi Sumatera Utara (Sumut) kayaknya kurang peka. Hasilnya, sesaat setelah gubernurnya yang multitalenta, Edy Rahmayadi, menyampaikan rencana pengembangan wisata halal di Danau Toba, warga setempat sebal.

Mereka menggelar unjuk rasa di kantor gubernur, Senin (2/9) lalu. Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba menilai pernyataan Edy dapat memicu konflik masyarakat di kawasan Toba. Saat berunjuk rasa, massa membawa spanduk bertuliskan Danau Toba Tidak Butuh Label Halal sembari memainkan lagu tradisional ‘O Tano Batak’.

"Secara agama sudah lama (semua unsur masyarakat Toba) berdampingan. Bahkan, di pelosok Samosir, sejak lama sudah ada mushala dan masjid. Lalu yang dihalalkan apanya lagi. Jadi selama ini diharamkan atau bagaimana?" kata Amri, pimpinan aksi, kepada Kompas. Salah satu pernyataan multitafsir Edy dalam konsep wisata halalnya adalah rencana ‘menata’ pemotongan babi, hewan yang begitu lekat dengan masyarakat Toba.

Aktivis lingkungan Toba, Togu Simorangkir, berencana menggelar Festival Babi di Danau Toba pada 25 Oktober mendatang sebagai respons kebijakan wisata halal ini. Dalam festivalnya, Togu mengagendakan kampanye pelarangan pembuangan limbah kotoran babi ke Danau Toba sekaligus edukasi cara agar para babi tidak berkeliaran. Cara ini dianggapnya lebih efektif untuk menyentuk seluruh masyarakat di tujuh kawasan Danau Toba dibandingkan konsep wisata halal dan ‘penataan’ dari pemerintah.

"Danau Toba tidak perlu labelisasi halal atau tidak halal. Karena selama ini sudah berjalan baik. Makanan halal sudah tersebar di kawasan Danau Toba," ujar Togu, dilansir JPNN. Togu menilai wisata halal adalah pemaksaan konsep pariwisata tertentu di Danau Toba.

Mengetahui ucapannya jadi perbincangan, Edy lantas membela diri. Menurutnya, tempat wisata mesti mengakomodasi kebutuhan wisatawannya. Mengingat wisatawan muslim selalu jadi mayoritas, ia merasa penting bagi pemerintah menyediakan kebutuhan turis beragama Islam agar nyaman berwisata. Salah satunya, dengan memastikan tak ada penyembelihan babi di kawasan wisata itu, serta tersedia sebanyak mungkin pangan halal.

Dikutip dari CNN Indonesia, data Global Muslim Travel Index 2019 menunjukkan wisatawan muslim diperkirakan mencapai 230 juta orang pada 2026. Indonesia, sebagai peringkat pertama tujuan wisata halal dunia, tentu tidak bisa menutup mata dari sumber-sumber cuan ini.

"Setiap daerah, ada orang datang ke situ, kita tidak memandang apa pun itu agamanya. Tetapi, kalau ada orang Islam datang ke tempat itu, contoh di Bali, ada makanan di situ, rumah makan halal. Di Thailand yang mayoritas beragama Buddha, tapi di situ ada rumah makan halal," kata Edy kepada Detik. Edy menambahkan fasilitas muslim yang sekarang ada tidak mencukupi untuk mengakomodasi target 1 juta pengunjung yang dicanangkan pemerintah pusat.

Maksud Edy kemudian diperjelas oleh Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Muchlis. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut akan terjadi islamisasi di Danau Toba. Pelarangan mengenai babi tidak akan ada, yang ada hanya penambahan fasilitas pendukung bagi wisatawan muslim.

"Tidak kita larang [kuliner babi], wisata halal beda dengan konsep wisata syariah, wisata halal hanya sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, wisata halal bukan berarti meniadakan, makanya kearifan lokal tidak terganggu,” ujar Muchlis kepada perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba yang berunjuk rasa.

Penjelasan Muchlis lantas direspons oleh Irfan Wahid, Ketua Tim Quick Win 5 Destinasi Super-Prioritas, sebuah tim bentukan Jokowi untuk mengakselerasi pengembangan potensi berbagai destinasi. Menurutnya, ini semua hanya perkara salah penyematan istilah saja.

"Saya melihatnya ada salah penggunaan terminologi di sini. Mungkin bukan wisata halal yang dimaksud [pemprov Sumut], tetapi Muslim-Friendly Tourism. Yaitu, wisatawan yang muslim mudah mendapatkan makanan yang halal, tempat salat, dan lain-lain," ujar Irfan.

Selain soal salah secara terminologis, Anggota DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy, menambahkan bahwa polemik muncul karena pelemparan wacana wisata halal terlalu terburu-buru. Harusnya, saat Edy melempar rencana, pemerintah sudah siap dengan kajian-kajian pendukung serta melakukan konsolidasi penuh bersama Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) dan pemerintah kabupaten setempat.

"Satukan cara pandang, kemudian konsep pelaksanaannya seperti apa. Kalau semuanya sudah clear, maka disampaikanlah kepada publik khususnya pelaku usaha pariwisata di sana. Konsepnya seperti ini, seperti ini dan seterusnya. Jadi saya menilai, polemik ini muncul karena lemahnya komunikasi dan perencanaan," imbuh Ikrimah, dilansir Detik.