Benarkah Ali Sadikin Gubernur Terbaik yang Pernah Dimiliki Jakarta?

Daerah Khusus Ibukota Jakarta itu ibarat bocah yang diasuh orang tua kagetan dan belum siap membesarkan anak. Lebih gawatnya lagi, anak itu seperti anak tiri, yang diurus tapi tak pernah merasa dimiliki. Setelah berulang tahun ke-491 dan ditangani 17 sosok gubernur, Jakarta masih saja tampak semrawut. Semua kegiatan politik dan bisnis tumplek blek di kota seluas 661.5 km2 dengan kepadatan penduduk 15.663/kilometer persegi ini.

Walaupun jalang layang dan tol dibangun seperti tak akan pernah berakhir, tiang pancang kereta massal terus menerus didirikan, kemacetan sudah jadi makanan sehari-hari yang bikin orang-orangnya jadi fatalistik alias nrimo. "Kalau macet ya sudah, jalani saja, toh saya sudah terbiasa. Ini risiko hidup di Jakarta, bung!" Tanpa dapat berpikir lagi untuk berubah atau menuju perubahan.

Betulkah Jakarta ditakdirkan untuk jadi kota yang tak layak huni, yang membuat warganya sulit merasa waras? Setidaknya dulu ada satu orang gubernur yang berusaha untuk menjadikan kota Jakarta layak disebut sebagai ibu kota. Namanya Ali Sadikin, yang oleh banyak pihak kerap disebut sebagai sosok pembaharu birokrasi Jakarta.

Saat diangkat sebagai gubernur oleh Presiden Soekarno pada April 1966, Bang Ali—panggilan akrabnya—sadar betul bahwa Jakarta adalah warisan penjajah yang dibangun dengan paradigma pembangunan koloonial. Setelah direbut kembali pemerintah Indonesia yang kala itu masih berusia seumur jagung, segregasi sosial warisan Belanda dirasa tak boleh lagi dilanjutkan. Jakarta harus bebas diskriminasi dan menjadi kota bersama bagi yang kaya maupun miskin terlepas dari persoalan ras dan etnis.

"Ali Sadikin punya ide-ide tentang kewarasan hidup dalam sebuah kota," kata JJ Rizal, sejarawan sekaligus pengelola penerbitan Komunitas Bambu yang banyak menggarap isu sejarah perkotaan. "Kota bukan hanya ruang untuk mewujudkan mimpi kaum aristokrat, tapi juga para rakyat miskin."

Ide tentang kehidupan yang waras tersebut muncul karena bagi Bang Ali, panggilan akrab sang gubernur legendaris itu, kota bukan cuma soal pembangunan infrastruktur, melainkan juga batin manusianya. Kampung-kampung kumuh yang dihuni warga terpinggirkan diatasi bukan dengan digusur. Bang Ali punya program menata kampung sebagai identitas komunal yang guyub dan gotong royong, caranya dengan perbaikan kualitas jalan, drainase dan sarana umum lainnya.

Sebutan tokoh pembaharu, kata Rizal, muncul karena Ali punya gagasan masterplan pembangunan 1965-1985 untuk membuka pintu bagi investasi swasta. Masterplan tersebut sebenarnya telah ada sejak era gubernur Sudiro, namun mangkrak karena Jakarta tak punya duit. Dengan terbuka lebarnya pintu investasi berbekal cetak biru pembangunan, Bang Ali bisa mengembangkan ruang terbuka hijau sekaligus mengontrol pembangunan infrastruktur agar tidak bertabrakan dengan kepentingan swasta.

"Dengan masterplan tersebut, pemerintah provinsi pada zaman itu bisa menjadi sutradara pembangunan yang tidak disetir oleh swasta, sehingga ada batas jelas antara ruang terbuka hijau dan infrastruktur," kata Rizal.

Tapi tak selamanya juga Bang Ali dielu-elukan. Kebijakan kontroversialnya juga berderet. Dari mulai melokalisasi pekerja seks, program keluarga berencana, penerapan pajak judi, pelarangan becak, sampai menutup Jakarta dari pendatang baru.

Soal usaha melokalisasi pekerja seks tentu sudah jelas akar persoalannya. Dari pada persebaran penyakit menular seksual menjadi tidak terkendali, lebih baik jika bisnis lendir tersebut dipusatkan dalam suatu lokasi terbatas. Tapi tetap saja, ormas keagamaan kala itu mengecam tindakan Bang Ali karena dianggap melegalkan zina.

Soal penerapan pajak judi juga begitu, dikecam oleh ormas keagamaan. Sampai-sampai dulu kala muncul lelucon “jangan gunakan jalan raya dan rumah sakit karena itu dibangun dengan pajak judi.” Langkah tersebut diambil lantaran pemerintah pusat ogah mengucurkan dana buat pembangunan Jakarta. Sementara APBD Jakarta kala itu tengah mengalami defisit.

Pada akhir 1960-an program penataan kampung dinilai gagal. Sebabnya, pertumbuhan populasi Jakarta termasuk sangat cepat. Maka ketika Indonesia mulai menerapkan program keluarga berencana pada 1967, Jakarta menjadi kota pertama yang langsung mengimplementasikannya dalam program pembangunan.

"Keluarga berencana jadi prioritas," kata Ali Sadikin dalam film dokumenter Wet Earth and Warm People. "Jakarta menjadi pionir dalam hal tersebut."

Apapun pandangan orang pada kebijakan kontroversial Ali Sadikin, tidak bisa dipungkiri dia adalah sosok yang tulus memikirkan warga miskin. Beberapa kebijakan yang dari sudut pandang moral rentan dikritik, dirancang Bang Ali khusus untuk masyarakat yang tidak beruntung di perkampungan padat Ibu Kota. Contohnya bisa kita lihat dari wawancara Ali dengan Majalah Tiara, edisi 4 Agustus 1991.

"Hiburan kan baik… Saya bangun lapangan Monas, saya bangun Ancol. Saya sengaja melarang orang yang lagi pacaran diganggu. Awas elu ya, kalau mengganggu. Kalau melacur tidak boleh, tetapi kalau pacaran, lho itu kan anugrah Allah. Sudah pernah pacaran? Kan senang, bahagia. Makanya tidak boleh diganggu Sebab di kampung tidak bisa pacaran," kata Bang Ali. "Kalau you masuk kampung, satu kamar berjejal dari kakek, nenek, sampai cucu jadi satu. Di mana mau pacaran?… Orang sedang bercinta-cintaan ketahuan. Ini saya hayati. Berikan tempat untuk berhibur. Orang tidak mengerti bagaimana sengsaranya hidup rakyat jelata, dus pikiran kita harus sampai ke sana."

Tak heran pula Bang Ali begitu khawatir soal laju pertumbuhan penduduk. Sebab Jakarta tidak dirancang untuk menampung jutaan penduduk. Maka tak heran perkampungan kumuh bertebaran di sudut-sudut kota. JJ Rizal bilang kota Jakarta hanya sanggup menampung 800 ribu penduduk, namun angka tersebut justru membengkak lima kali lipat ketika Bang Ali pertama menjabat.

Tonton dokumenter VICE tentang Jakarta yang terancam jadi kota besar paling tenggelam di dunia:

Berangkat dari data tersebut, Ali Sadikin mulai merancang program kependudukan di antaranya berupa operasi kependudukan—sampai sekarang terus digulirkan seusai Idul Fitri—dan menutup kota Jakarta bagi pendatang baru. Selaras dengan perlunya ruang hidup yang lebih luas, Bang Ali mulai menggagas konsep megapolitan yang kini dikenal dengan istilah Jabodetabek, berupa kota-kota satelit yang mendukung persebaran dan pergerakan penduduk.

Salah satu persoalan akut Jakarta, tentu saja, kemacetan. Laporan harian Kompas 5 Juli 1965 menyebut kemacetan sudah menghantui Jakarta lima dekade lalu. Kecepatan mobil 16 km/jam butuh 45 menit untuk menempuh jarak yang 'hanya' 12 km. Penyebabnya, usut punya usut, adalah becak yang jumlahnya mencapai 150.000 unit. Ditambah jumlah mobil juga sudah ‘lumayan’ mencapai 500.000 unit. Nasib becak kemudian kita ketahui bersama, dibuang Bang Ali ke Teluk Jakarta sebagai rumpon ikan.

Kini, satu tahun setelah Anies Baswedan resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang ke-17, Jakarta tetap saja tampak sebagai kota yang salah asuh. Kadang justru tampak mundur dan tak lagi peduli dengan kewarasan warga. Ketika Jakarta berupaya lepas dari kemacetan dengan pengoperasian MRT dan LRT, becak justru direncanakan untuk kembali mengaspal tahun ini.

Nirwono Joga, pengamat tata kota dari Universitas Trisakt, menyatakan sekian gubernur setelah Ali Sadikin masih belum memiliki gagasan yang tajam. Termasuk juga Anies. Sekalipun periode satu tahun terlalu singkat buat menilai perkembangan kota Jakarta, namun menurut Nirwono arah pembangunan dan tata kota masih belum jelas. Nirwono menyatakan beberapa kebijakan Anies masih memiliki segudang persoalan, terutama penataan kawasan utara Jakarta pasca penghentian reklamasi.

Tak cuma soal penataan kawasan pantai utara Jakarta, pemprov DKI Jakarta juga harus segera menyelesaikan apa yang telah dilakukan termasuk menentukan apa itu konsep wisata halal pasca penutupan Alexis dan beberapa klub malam lainnya. Tak lupa, Nirwono melanjutkan, penataan kawasan Tanah Abang yang terkesan setengah-setengah juga perlu diseriusi oleh pihak pemprov.

"Pembangunan kota Jakarta yang dinamis tentu membutuhkan gerak cepat pemimpinnya," kata Nirwono. "Bukan sekedar pemenuhan janji politik karena masa kampanye telah usai."

Satu yang pasti, merujuk dokumenter VICE mengenai kancah disko di Ibu Kota tiga dekade lalu, terasa sekali Jakarta adalah kota yang berbeda. Kultur disko tentu punya akar dari sekian kebijakan longgar Bang Ali terhadap hiburan malam. Ali Sadikin dengan standar obyektif jelas bisa disebut sebagai pemimpin progresif—yang punya kekurangan serta kelebihan. Kini, ibu kota menjadi megalopolis yang jauh lebih padat sekaligus lebih konservatif.

Kadang sebagian anak muda yang liberal barangkali tergoda merasa iri melihat masa lalu, masa Ali Sadikin berkuasa. Tapi, hey, sekarang kan becak sudah mau dikembalikan di beberapa titik untuk wisata toh. Jangan terlalu pesimis.

Toh sekadar rindu dan menganggap Ali Sadikin paling berhasil memimpin Jakarta juga tidak bijak. Sekali lagi, Ali Sadikin tak selamanya berhasil. Salah satu bukti adalah kegagalan program keluarga berencana dan menekan laju urbanisasi. Kegagalan tersebut memang bukan semata-mata kesalahan Bang Ali, namun lebih ke arah kegagalan pengimplementasian rancangan induk kota Jakarta dan problem birokrasi. Itulah kesimpulan pengamat tata kota dari Rujak Centre, Marco Kusumawijaya, yang mendukung Gubernur Anies Baswedan dalam gelaran pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, dalam sebuah kolom.

"Jakarta menjadi baik saat Ali Sadikin menjabat," tulis Marco. "Namun populasi tak boleh dilihat sebagai masalah. Populasi ada untuk dilayani. Tantangan terbesarnya adalah memotivasi mesin birokrasi supaya bekerja lebih cerdas dan keras."