Hak Asasi

Kenapa Sih di Dunia Ini Harus Ada Perbatasan Antar Negara?

Kita jarang memikirkannya. Benarkah memisahkan dunia jadi bagian kecil atas nama kedaulatan adalah hal yang alamiah dan berdampak positif? Satu pakar memandang sebaliknya.

oleh Stephen Lurie
24 Mei 2017, 8:54am

Ilustrasi via Wikimedia Commons

Artikel ini pertama kali tayang di VICE US.

Muncul perdebatan dalam pengadilan banding federal Amerika Serikat. Pengacara yang mewakili Negara Bagian Hawaii menyatakan larangan masuk dari Donald Trump terhadap imigran muslim melanggar konstitusi. "Selama 50 tahun terakhir pemerintah tidak melakukan pengucilan terhadap imigran dari negara manapun," kata Neal Katyal, si pengacara yang pernah menjabat sebagai jaksa agung muda era pemerintahan Barack Obama. Hawaii ingin AS tetap bisa menerima imigran dari semua negara, tanpa memandang latar agamanya.

Argumen Katyal, sebenarnya, cuma separuh benar. Saat Obama berkuasa, Amerika Serikat cukup sulit diakses oleh "kelas masyarakat tertentu": yaitu mereka yang miskin, tak cukup punya modal untuk mengurus dokumen visa kunjungan resmi, dan telah lama dikucilkan petugas imigrasi, dari segi hukum dan adat. Mereka ini termasuk di antaranya adalah masyarakat adat Meksiko yang tinggal di sepanjang perbatasan dengan AS.

Faktanya, kita hidup di sebuah planet yang mayoritas penghuninya menerima takdir hidup di bawah sistem perbatasan militer dan rezim pengawasan petugas imigrasi. Jadi, kalaupun kamu mengecam pemikiran Trump karena mengagungkan "warga asli AS", pola pikirnya itu mewakili sebuah konsep yang disetujui hampir semua orang. Bahwa setiap manusia terpisah oleh 'identitas nasional' yang dilegitimasi oleh kemunculan sistem perbatasan dan mekanisme imigrasi.

Jadi, sekalian saja kita mengajukan pertanyaan ini. Untuk apa setiap negara membangun perbatasan? Benarkah perbatasan fisik dan imajiner, yang sesungguhnya sangat sulit dijaga dengan dalih kedaulatan, ada gunanya?

Reece Jones, Guru Besar Hukum Imigrasi di University of Hawaii, adalah penulis buku yang baru saja terbit, Violent Borders: Refugees and the Right to Move. Akademisi, tak hanya Reece, sampai sekarang masih tidak yakin mengapa kita masih mempertahankan tetek bengek kedaulatan nasional yang diejawantahkan dalam bentuk perbatasan antar negara. Reece percaya bahwa menghilangkan sekat antar negara seharusnya menjadi tujuan utama semua bangsa jika kita percaya pada hak asasi manusia. Caranya dengan mengenali dan menganalisa sistem perbatasan, lalu mencari jalan buat merobohkan konsep perbatasan itu di masa depan.

Baru-baru ini, saya ngobrol bersama Reece membahas cara terbaik mengurai perdebatan soal larangan visa Trump dan usulan presiden rasis itu membangun tembok-tembok perbatasan. Kami juga mendikusikan kemungkinan menghapus tembok tadi, mengingat perbatasan telah ada selama berabad-abad, dan apa makna hidup ketika sistem perbatasan internasional berada di ambang kekerasan.

VICE: Mengapa kini manusia perlu memberi perhatian lebih kepada konsep perbatasan?
Reece Jones: Saya telah mempelajari perbatasan selama 15 tahun, dan selama itu, saya menyadari dua tren dominan. Tren pertama adalah konstruksi infrastruktur perbatasan, penugasan banyak agen di perbatasan-perbatasan, konstruksi tembok-tembok, serta biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan perbatasan. Pada 1990'an, ada 15 tembok perbatasan di seluruh dunia. Kini, jumlahnya hampir mencapai 70.

Saya juga menyadari sebuah tren yang amat mengganggu. Yaitu, peningkatan dramatis jumlah manusia yang tewas di perbatasan. Jika kita melihat data dari dekade 1980an atau 1990an, kita membicarakan soal sekian ratus kematian per tahun di perbatasan-perbatasan global. Warga sipil tewas saat mencoba melewati perbatasan tidaklah umum.

Sejak pertengahan 2000an, angka tersebut melonjak hingga 1.500 hingga 2.000 kasus per tahun, dan tentu saja angka tersebut semakin meningkat pada beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2015, ada lebih dari 5,000 orang tewas di perbatasan; sementara pada 2016, sebanyak 7.500 orang tewas atau menghilang saat mencoba melewati perbatasan di berbagai negara. Itulah mengapa saya memutuskan menulis buku ini. Tujuannya memikirkan alasan mengapa begitu banyak orang tewas di perbatasan, melihat kaitan antara perbatasan dan kekerasan di sekitar mereka.

Kita biasanya membayangkan kekerasan di perbatasan terjadi ketika personel militer menyerang migran tanpa dokumen yang berusaha menerobos. Namun dalam bukumu, 'kekerasan' yang dimaksud mengacu pada konsep lebih luas, terutama faktor-faktor yang membuat perbatasan berbahaya bagi manusia. Bisa dijelaskan lebih lanjut?
Ada beberapa tipe kekerasan di perbatasan. Tentunya ada kekerasan langsung oleh petugas perbatasan, di mana mereka membunuh orang-orang yang mencoba melewati ruang-ruang perbatasan. Kita bisa menemukan kekerasan macam itu di perbatasan antara AS dan Meksiko: Ada sekitar 35 atau 36 orang tewas sejak 2010 di perbatasan itu oleh Patroli Perbatasan AS. Petugas keamanan di perbatasan India terkenal karena membunuh orang-orang di ujung perbatasan: Lebih dari seribu warga Bangladesh telah dibunuh aparat selama 15 tahun terakhir. Bangladesh memiliki perbatasan yang sangat berbahaya, dan di sana kekerasan langsung dilakukan oleh petugas perbatasan.

Perbatasan juga merupakan contoh kekerasan struktural, yaitu penggunaan sistem hukum dan peraturan yang merenggut kesempatan seseorang melalui embel-embel perbatasan. Sumber kekerasan akibat faktor-faktor struktural tersebut dipicu hadirnya konsep 'batas'. Bagi saya, tindakan membuat atau membangun perbatasan otomatis mengandung kekerasan. Kalau kamu menggambar sebuah garis lalu berkata, "Bagian ini milikku, dan bagian sana milikmu," tindakan tersebut mengandalkan ancaman kekerasan. Sebab ketika seseorang melanggar "kesepakatan" tersebut, dan mencampuri atau berada pada bagian yang seharusnya milikmu, pilihan satu-satunya adalah menggunakan sejenis kekuatan untuk mengusir mereka. Tindakan ini mengandalkan klaim implisit bahwa kekerasan pada akhirnya dikerahkan untuk menegakkan klaim tersebut. Petugas perbatasan merupakan perpanjangan tangan dari kekerasan tersebut, namun sistem hukum perbatasan secara keseluruhan berlandaskan logika yang sama soal kekerasan secara tersirat.

Sebagian besar orang tewas saat melewati perbatasan bukan akibat kekerasan dari petugas perbatasan saja. Melainkan, keseluruhan infrastruktur yang dibangun di perbatasan-perbatasan. Akibat tembok-tembok dan petugas di sana, orang-orang memilih lokasi lain untuk menyeberang. Alih-alih bisa menyebrang dari Tijuana ke San Diego, seperti dilakukan banyak orang di era 1950-1960an, kini akses di beberapa bagian perbatasan tersebut ditutup. Sehingga, orang-orang disalurkan ke daerah-daerah lebih terpencil untuk menyeberang perbatasan. Dan hal tersebut merupakan strategi patroli perbatasan: Mereka ditugaskan untuk menanyakan dokumen-dokumen supaya orang-orang kesulitan melewati perbatasan.

Kira-kira logikanya begini, "Kami akan membunuh beberapa orang yang mencoba melewati perbatasan, dengan mempersulit mereka, supaya hal tersebut bisa meyakinkan orang-orang supaya tidak melakukan perjalanan berbahaya ini." Itulah sebabnya banyak sekali orang yang tewas di perbatasan akhir-akhir ini; itulah sebabnya, pada 2016, terlepas dari segala fokus pada orang-orang, keamanan, dan bahkan krisis kemanusiaan di Mediterrania akibat banyaknya orang berusaha menyeberang ke Eropa, tahun itu muncul angka kematian terbanyak akibat kebijakan perbatasan.

Sejak kapan sih peradaban manusia mulai membangun perbatasan antar negara?
Manusia berpikir konsep batas negara seakan-akan hal alami yang telah ada dari sananya. Namun tentu saja ide soal perbatasan dan ide memiliki negara-negara adalah fenomena yang terbilang amat baru. Hal ini adalah sesuatu yang baru muncul di beberapa ratus tahun terakhir. Malah di banyak bagian dunia, ide itu baru muncul selama 50 atau 75 tahun akibat Perang Dunia II. Hal ini benar-benar baru. Semacam percobaan radikal untuk memikirkan soal hubungan antara manusia dan lahan.

Sejarah perbatasan dan pemetaan memiliki kaitan kuat. Bukan sebuah kebetulan bahwa sistem perbatasan yang kita ketahui hari ini muncul seiring perkembangan kartografi dan kemampuan orang-orang untuk menggambarkan dunia dengan skala yang amat besar. Pengetahuan tersebut memungkinkan menggambar garis-garis pada peta dan menggunakan garis-garis tersebut untuk membuat klaim teritori. Hal tersebut, tentunya, sudah ada sejak lama, dengan tujuan mengendalikan kelompok-kelompok berbeda. Namun hal tersebut tidak digambarkan pada peta sebelumnya, dan bukan garis-garis ajeg dalam arti yang kita bayangkan hari ini. Sistem tersebut mulai diakui pada ahir era 1600'an di Eropa dan menyebar ke seluruh dunia melaui kolonialisme. Seiring Eropa menjajah sisa bagian dunia mereka menyesuaikan sistem politik di tempat jajahan mereka dengan sistem perbatasan, kewilayahan, dan kedaulatan.

Ada periode-periode di mana sistem tersebut mulai rapuh. Contoh yang paling terang adalah Jerman era 1930'an. Jadi setelah Perang Dunia II, konsep PBB adalah menciptakan sistem pendaftaran global untuk menetapkan perbatasan-perbatasan seluruh negara di dunia. Ketika AS bergabung pada PBB, mereka harus menyepakati untuk menghormati negara anggota lainnya: Intinya memaksa seluruh negara di dunia untuk menghargai perbatasan masing-masing. Setelah PD II dan setelah periode dekolonialisasi selama 1970an, perbatasan-perbatasan tersebut sudah ajeg.

Pada dasarnya, sistem perbatasan merupakan sebuah sistem untuk mengendalikan sumber daya. Ini adalah sistem untuk mengendalikan orang-orang dan terutama sistem untuk mengucilkan orang lain supaya tidak mengakses sumber daya mereka. Sistem ini melindungi sejenis hak istimewa yang tumbuh di tempat tertentu—apakah hal ini merupakan pengendalian atas sumber daya, kekayaan, atau praktik-praktik budaya dan politik tertentu pada sumber daya tersebut—dan merenggut hak dan kemampuan orang lain untuk mengakses hak istimewa tersebut.

Tetap saja ada beberapa benda yang bisa bergerak bebas dalam sistem ini. Tenaga kerja mungkin terperangkap di satu tempat, orang juga terperangkap tapi tidak dengan uang. Apa ada hubungannya antara ini dengan naiknya pemimpin populis seperti Donald Trump misalnya?
Sistem yang ada sekarang adalah apa yang kerap kita sebut sebagai "globalisasi". Namun, globalisasi hanya berlaku bagi pergerakan kapital, bagi pergerakan barang dan jasa; globalisasi ada cuma untuk kelompok berkecukupan agar bisa leluasa bergerak ke seluruh penjuru dunia. Barang konsumsi dan korporasi memang dengan mudah melewati perbatasan antar negara. Selagi korporasi besar memburu buruh-buruh murah di seluruh penjuru dunia untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, ada semacam kebutuhan untuk membatasi pergerakan buruh karena jika mereka punya kesempatan untuk pindah ke kawasan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi, sudah pasti mereka akan melakukannya dan itu yang tengah dilakukan jutaan orang saat ini.

Dengan demikian pembatasan masuk orang-orang tertentu ke sebuah wilayah sejatinya adalah pengejawantahan prinsip ini; menahan tenaga kerja di kawasan tertentu dan mencegah sekelompok orang sebetulnya bisa pindah ke daerah lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi tetap tinggal di kawasan miskin. Semua ini dilakukan untuk menekan upah serendah-rendahnya dan untuk memastikan tenaga kerja berskil terbatas dan berupah rendah. Bagaimana pun, ini sangat merugikan buruh. Buruh di daerah dengan upah rendah akan terus terperangkap di daerah miskin dan terpaksa mengambil pekerjaan kondisi kerja yang menyedihkan. Di saat yang sama, buruh di kawasan Amerika Serikat dan Eropa juga dirugikan karena pekerjaan mereka terdahulu yang dilengkapi jaminan pensiun, dilindungi serikat pekerja, memiliki jaminan kesehatan dan menawarkan gaji yang tinggi kini hilang—pekerjaan tersebut kini dioper ke luar negeri.

Dipandang dari berbagai sudut panjang, momen politis yang dimiliki Trump adalah reaksi permasalahan ini. Saya sih mengusulkan untuk membebaskan pergerakan manusia dan membiarkan tenaga kerja bergerak bebas. Ini menurut hemat saya akan menstabilkan upah pekerja dan menghilangkan insentif bagi perusahaan untuk memindahkan lapangan kerja ke tempat lain. Keuntungan besar yang mayoritas dinikmati perusahaan multinasional dalam sistem yang ada sekarang akan bisa dikikis jika tenaga kerja bisa bergerak bebas. Tentu saja, solusi disuguhkan Trump sangat bertolak belakang; kebijakan Trump bertujuan untuk memerangkap pekerja dan kapital. Trump berusaha menutup perbatasan untuk melakukan tawar menawar dan membatasi kemampuan korporasi untuk bergerak melewati batas-batas negara. Jadi bisa dibilang Trump melihat masalah yang sama namun menawarkan solusi yang benar-benar bertolak belakang.

Bagaimana bentuk perlawanan terbaik terhadap rezim yang mengagung-agungkan batas negara? Apa peran kelompok migran dan nonmigran di dalamnya?
Saya punya paspor, kerap bepergian dan dalam prosesnya saya taat pada sistem yang kerap saya kritik. Ini sudah jadi semacam pertanyaan besar bagi saya. Ada jutaan orang yang terus bergerak saat ini yang terus terperangkap dalam peraturan kewarganegaraan seperti ini, oleh perbatasan dan dinding serta aparat keamanan. Namun, di saat yang sama mereka peduli setan dengan aturan ini dan terus bergerak semau mereka, menggunakan kaki-kaki mereka untuk memprotes sistem imigrasi yang kita punyai saat ini. Jadi, dalam banyak hal, mereka sesungguhnya adalah para aktivis yang terus mempertanyakan dan menunjukkan hal-hal yang salah dalam sistem yang menggunakan perbatasan negara untuk melindungi privilise golongan tertentu dan mengekalkan ketidakadilan.

Tentu, ada banyak orang yang melakukan hal lainnya untuk melawan sistem ini. Ada organisasi-organisasi seperti No One is Illegal yang memberikan pertolongan pada orang-orang yang tak memiliki berkas legal dan menyediakan bantuan hukum bagi mereka. Ada banyak aplikasi online ponsel pintar yang bisa membantu penggunaanya menemukan jalur yang aman. Lalu ada Watch the Med project di kawasan Mediterranean yang bisa dihubungi oleh mereka yang kesusahan masalah imigrasi. Ada banyak orang juga yang menyediakan tempat berlindung bagi mereka yang tak memiliki dokumen legal. Semua tindakan ini adalah cara-cara untuk mempertanyakan legitimasi peraturan yang membatasi pergerakano orang lain.

Menurut anda, apakah konsensus arus utama mulai dipertanyakan, dengan munculnya tantangan atas konsep perbatasan antara negara?
Saya sangat tersentuh oleh protes yang muncul menanggapi kebijakan Trump melarang imigran muslim masuk AS. Banyak juga warga biasa yang memprotes rencana Trump membangun dinding di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Dari beberapa segi, protes-protes itu sangat menarik bagi saya. Orang-orang begitu geram atas keluarnya muslim ban namun mereka, contohnya, adem-adem saja menanggapi peraturan yang membatasi pergerakan manusia lainnya? Apa sebenarnya fungsi larangan masuk ini? Peraturan ini membatasi pergerakan kaum elit dari enam atau tujuh negara yang sebelumnya dengan mudah mendapatkan visa AS. kalau kamu sempat meneliti lebih seksama mayoritas negara ini, tingkat penolakan visa di sana—sebelum muslim ban berlaku—sudah hampir mencapai 50 persen. Lagipula, orang-orang yang benar-benar bisa mengajukan visa hanyalah segelintir elit di negara-negara itu. Ini artinya kelas bawah di negara ini sudah dari dulu terkena larangan berkunjung ke AS. tapi, isu ini tak jadi bahan pembicaraan banyak orang sepuluh tahun lalu. Menurut saya, pembicaraan di tingkat global berubah drastis pada tahun 2006, ketika semua senator memberikan suara untuk membangun tembok di perbatasan AS. tebakan saya, jika saja pungutan suara itu dilakukan hari ini, tak satupun senator akan menyetujui pembangunan tembok perbatasan, meski dalam bentuk yang paling minimal seperti yang mereka duga ketika memberikan suara mereka tahun 2006 lalu.

Harapan saya sih setelah orang sadar akan terjadinya ekslusi di perbatasan negara ini, mereka mulai mempertanyakan pembatasan pergerakan di negara-negara ini. Saya pikir kita akan menyaksikan hal ini terjadi. Pembicaraan tentang permasalah di perbatasan negara tengah ramai-ramainya. Jean-Claude Juncker, presiden Komisi Eropa, tahun lalu mengatakan bahwa "perbatasan negara adalah temuan terburuk politikus." camkan, pernyataan keluar dari sembarang orang loh ya.

Melihat sentimen reaksioner beberapa pemimpin negara, yang merupakan semacam kemunduran dalam demokrasi Barat, mungkinkah perbatasan negara dihapuskan?
Sistem-sistem ini selalu berubah. Dua ratus tahun dari saat ini, orang tak akan lagi hidup dalam dunia yang dikotak-kotakan ke dalam berbagai negara, seperti yang kita alami sekarang. Sistemnya akan berubah. Saya berpendapat kita akan hidup dalam sistem yang berusaha menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Ide tentang negara-negara terpisah dengan kedaulatannya masing-masing kini mulai meredup. Dan memang ada reaksi menanggapi fenomena ini—anda bisa melihatnya dengan menguat nasionalisme di beberapa negara di dunia. Tapi, hanya karena orang takut berubah, perubahan tak lantas batal terjadi.

Wawancara ini telah disunting agar lebih ringkas dan mudah dibaca.