Iklan
Pendidikan Tinggi

Mencari Akar Penyebab Anak Jurusan Sosial Pencari Beasiswa Rutin Dianaktirikan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sejak awal tahun ini mengurangi porsi beasiswa ilmu sosial. Kenapa sih sejak SMA anak-anak sosial selalu dipinggirkan?

oleh Arzia Tivany Wargadiredja
06 Juni 2018, 10:02am

Kolase foto oleh Firman Dicho Rivan.

“Ah yang bener? Enggak kok sama aja.”

Itulah reaksi yang biasanya aku dengar saat melontarkan pertanyaan pada teman-teman soal isu sensitif ini: emang betul yah anak sosial kerap kali dianggap “anak buangan”? Istilah itu sepertinya bukan sekali dua kali kita dengar, tapi mendarah daging dalam pemahaman masyarakat kebanyakan. Sejak SMA, kalau kita masuk jurusan IPS, maka kita pasti dianggap kurang pandai.

Ketika anggapan masyarakat yang demikian saja belum berhasil dihapus sepenuhnya, eh terhitung mulai tahun ini Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyatakan beasiswanya akan difokuskan pada mereka yang menempuh bidang keilmuan sains dan teknologi.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir menegaskan kebijakan untuk meminggirkan beasiswa bagi anak sosial beberapa kali. Katanya hal tersebut sesuai dengan arahan langsung Presiden Joko Widodo demi mendukung potensi dalam negeri di bidang pertanian dan perikanan.

"Beasiswa diarahkan ke science teknologi. Sosial akan dikurangi," kata M. Nasir, beberapa waktu lalu. "Indonesia core business-nya apa, kan ada pangan, pertanian, ternak. Nah, teknologinya harus ditingkatkan. Jurusan pariwisata juga."

Aghnia Adzkia, lulusan ilmu sosial Digital Journalism dari Goldsmith University of London yang diberangkatkan LPDP 2015/2016 lalu bercerita jika dirinya hendak mendaftar jurusan yang sama di kampus tempatnya kuliah dulu di Inggris pada 2018, sudah bisa dipastikan mustahil karena jurusannya di kampus tersebut kini sudah dihapuskan (oleh LPDP) dari daftarnya.

“Lulusan jurnalistik (ilmu sosial) udah bukan prioritas, jadi kalau mau daftar pun harus berjuang banget,” kata Aghnia ketika dihubungi VICE. “Tapi aku enggak bisa bilang kalau anak sosial dianaktirikan, mungkin ini karena bukan prioritas pemerintah saat ini saja sih.”

Lantas apakah keputusan LPDP yang memprioritaskan beasiswanya bagi para lulusan sains dan teknologi justru malah melanggengkan stereotipe anak sosial adalah “buangan”?

Aku memutuskan bertanya pada Ibnu Nadzir, peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ia menyatakan ada beberapa sebab mengapa ilmu sosial di Indonesia dilihat sebagai cabang ilmu yang “dianaktirikan”. Ibnu menerangkan secara teknis bisa dilihat dari masalah riset dosen dan ilmuwan sosial Indonesia yang kalah saing dibandingkan dengan dosen ilmu sosial di negara maju. Menurutnya, model pendidikan di Indonesia tidak mendorong dosen lebih produktif dalam bidang riset, belum lagi soal dananya. Namun, di luar hal teknis tersebut Ibnu mengakui bahwa perspektif “penganaktirian” ilmu sosial ternyata memang sudah ada akarnya sejak lama, terutama sejak Orde Baru berkuasa.

“[Perspektif] itu sudah lama ya, misalnya dari Orde Baru persepsi soal pekerjaan yang baik itu kan insinyur atau dokter, karena ada karya fisik yang terlihat,” kata Ibnu. “Sedangkan ilmu sosial lebih dikenal dengan tradisi kritik terhadap pemerintahan yang dianggap tidak produktif,”

Ya itu lah yang paling tidak bisa kita lihat dari beragam budaya populer anak-anak zaman Orde Baru dulu. Aku masih ingat betul Suzan, tokoh boneka anak-anak yang diisi suaranya oleh ventriloquist Ria Enes, lewat lagunya "Suzan Punya Cita-Cita" memberi dua pilihan: “kepengen pinter biar jadi dokter” atau “jujur biar jadi insinyur.”

Intinya, riset ilmu sosial, misalnya soal sejarah 1965 atau perspektif HAM yang dianggap mengorek-ngorek borok negara tentu kalah pamor dibandingkan cita-cita menjadi insinyur membangun gedung bertingkat untuk tujuan pembangunan dan infrastruktur.

“Bagi ilmuwan eksak untuk meyakinkan penelitiannya penting bagi negara secara umum mungkin lebih mudah karena terlihat hasilnya,” kata Ibnu. “Sosial misalnya [muncul] dengan kajian soal kasus 1965. Itu kan malah dianggap ‘kok ini ada orang ngupas-ngupas masa lampau’ dan itu malah dianggap mengganggu jalannya pemerintahan.”

Lain cerita jika ditinjau dari persepektif sains. Laksana Tri handoko, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknik, LIPI memang mengakui bahwa stereotipe “penganaktirian” ilmu sosial sudah tumbuh lama. Namun, menurutnya perspektif tersebut berkembang terkait penguasaan sains dan teknologi di negara kita yang masih lemah.

“Pandangan seperti ini biasa terjadi di negara berkembang yang biasanya berkorelasi dengan penguasaan sains dan teknologi yang masih lemah,” ujar Handoko kepada VICE. “Sehingga, secara sadar atau tidak memunculkan obsesi terhadap sains dan teknologi.”

Handoko berpendapat bahwa prioritas pemerintah pada bidang ilmu sains tidak bisa dianggap sebagai masalah jika memang dikaitkan dengan kebutuhan riil nasional. Belum lagi, Handoko menambahkan jumlah SDM hard science di Tanah Air masih sangat minim, dan menurutnya malah didominasi lulusan ilmu sosial.

Ya belum lagi kalau banyak lulusan sains dan teknologi yang memilih jalur lain, suatu kritik yang pernah Jokowi lontarkan langsung bagi para lulusan Institut Pertanian Bogor beberapa waktu lalu yang dianggap tidak banyak yang berkontribusi menjadi petani, dan memilih bekerja di bank.

Lagipula, fenomena pengurangan “jatah” pendidikan ilmu sosial tak cuma terjadi di Indonesia, pada 2015 dari 60 Universitas di Jepang yang memiliki fakultas ilmu sosial dan humaniora, 26 di antaranya mengkonfirmasi akan menutup atau mengurangi fakultas tersebut. hal tersebut dilakukan atas permintaan pemerintah untuk “mengutamakan bidang keilmuan yang dibutuhkan masyarakat”.

“(Tantangan bagi ilmu sosial) makin berat. Soal lapangan pekerjaan, semakin sedikit. Dugaan saya arahnya makin teknikal, makin fungsional,” ujar Ibnu. “Kalau soal kerja ilmuwan sosial, kembali soal riset dan pendidikan tinggi itu tidak mendorong ilmuwan menghasilkan karya yang lebih baik. Kalaupun menghasilkan karya, apakah karya itu bisa digunakan pemerintah? Itu persoalan lain lagi.”

Buat kalian yang masih mahasiswa dan menempuh studi bidang sosial humaniora, silakan tambah galau. Kalau sudah terlanjur, ya setidaknya VICE masih mau menampung kalian. Hiks...