Kim Jong-un Resmi Serahkan Sebagian Kekuasaan ke Adiknya Kim Yo-jong

Diktator Korea Utara, Kim Jong-un, resmi menyerahkan sebagian wewenang tertinggi pemerintahan kepada adik kandungnya, Kim Yo-jong. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada dua pemimpin dalam tubuh birokrasi dan Partai Pekerja Korea. Ini sekaligus sejarah perempuan menguasai pucuk pimpinan tertinggi negara paling tertutup sedunia itu.

Laporan tersebut didasarkan dari pantauan Dinas Intelijen Korea Selatan (NIS), yang mendapat kabar A1 dari informan yang bekerja di pemerintahan Korut, pada Kamis (20/8) lalu. Kabar ini kemudian mencuat ke publik, karena laporan NIS disebarluaskan oleh anggota parlemen Korsel Ha Tae-keung. “Yo-jong kini menjadi penguasa tertinggi untuk urusan luar negeri setelah adanya penyerahan kekuasaan parsial,” kata Tae-keung kepada wartawan.

Kabar ini bukan berarti Kim Jong-un lengser. Dia tetap menjadi pemimpin tertinggi, namun sebagian wewenang untuk pengelolaan beberapa kementerian kini berada di tangan Yo-jong.

Meski Yo-jong tidak otomatis menjadi penerus kakaknya, namun kini rumor beberapa bulan lalu jadi kenyataan. Perempuan 32 tahun itu resmi menjadi salah satu penguasa paling berpengaruh di Korut.

Yo-jong kini mendapat tugas untuk memimpin berbagai upaya diplomasi, khususnya menghadapi Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sejatinya, pengalihan sebagian tugas ini juga dilakukan Kim Jong-un kepada beberapa pejabat senior. Namun Yo-jong mendapat porsi terbesar dan prestisius.

Pejabat lain yang kini mendapat kewenangan besar di birokrasi Korut adalah Pak Pong-ju, yang sekarang bertugas mengelola Kementerian Perdagangan. Sosok lain yang berkuasa lebih adalah Kim Tok-hun, yang juga bertanggung jawab terhadap perekonomian dalam negeri. Nama berikutnya yang patut dipantau adalah Ri Pyong-chol, wakil ketua Partai Pekerja Korea, diberi wewenang tambahan untuk memimpin angkatan bersenjata Korut.

Menurut NIS, tujuan pendelegasian kekuasaan ini adalah mengurangi beban bagi Kim Jong-un, sekaligus menghindarkan diktator muda itu dari tudingan gagal mengelola negara bila ada kebijakan yang tak berjalan mulus.

Pada Kamis (20/8) lalu, melalui pengumuman di parlemen, pemerintah Korut secara tidak lazim mengakui ada persoalan dari kebijakan ekonomi yang mereka canangkan dua tahun terakhir. “Kesejahteraan masyarakat belum bisa ditingkatkan sesuai harapan,” menurut keterangan Partai Pekerja, seperti dilansir kantor berita Korut KCNA.

Saat ditanya apakah kesehatan Kim Jong-un dalam masalah lagi, seperti rumor awal tahun ini, data NIS sama sekali tidak menyebutkannya. Namun dari indikasi yang ada, terjadi dinamika politik di lingkar kekuasaan Pyongyang.

“Bisa dibilang, alasan-alasan ada beberapa nama diberi wewenang lebih besar karena faktor ekonomi dan politik. Laporan intelijen sama sekali tidak menyinggung faktor kesehatan [Kim Jong-un],” kata Kim Byung-kee, anggota parlemen Korsel yang turut mengikuti rapat bersama NIS.

Yo-jong mulai disebut-sebut sebagai calon diktator baru Korut, terutama ketika muncul kabar bila Kim Jong-un sakit parah. Perempuan 32 tahun itu adalah anak bungsu mendiang diktator Korut, Kim Jong-il, dari istri ketiga, alias adik tiri Kim Jong-un. Keduanya akrab, karena sekolah di Swiss bersama-sama semasa SMP.

Hanya karena dia perempuan, pengamat Korut Lee Sung-yoon kepada VICE menyatakan jangan mengira Yo-jong akan mengubah drastis kebijakan negara tertutup itu jadi lebih manusiawi. “Dia justru berpeluang jadi lebih tiran dibanding kakak dan mendiang ayahnya,” kata Lee.

Follow Junhyup Kwon di Twitter.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE Korea