Berikut Daftar Perusahaan Kondang yang Untung Berkat Penjajahan Israel atas Palestina

Rabu pekan ini, Dewan Hak Asasi Manusia PBB merilis database 112 perusahaan yang berkaitan dengan kependudukan Israel. Perusahaan Amerika seperti Airbnb, Expedia, dan Trip Advisor masuk ke dalam daftar itu.

Laporannya mencantumkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam satu atau lebih dari 10 kegiatan spesifik yang melanggar HAM di Tepi Barat. Enam di antaranya adalah perusahaan Amerika. Selain ketiga perusahaan yang disebutkan di atas, perusahaan perjalanan online Booking Holdings dikabarkan menyediakan jasa dan utilitas yang menyokong transportasi, serta pemeliharaan dan pembangunan pemukiman; General Mills menyediakan sumber daya, seperti air dan tanah, untuk keperluan bisnis; dan Motorola Solutions yang memasok peralatan pengawasan dan identifikasi untuk permukiman, perbatasan dan pos pemeriksaan.

Database ini dikumpulkan selama dua tahun dalam investigasi "keterlibatan permukiman Israel pada hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Palestina di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur."

Sebelum mengekspos nama-nama perusahaannya, PBB merilis laporan kemajuan pada 2018, yang menguraikan “bagaimana otoritas Israel mendorong bisnis permukiman” dan “bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi dan menggali keuntungan dari pembangunan, pemeliharaan, dan pertumbuhan permukiman."

Kegiatan lain yang disebutkan dalam laporan, yaitu: memberi pasokan peralatan dan bahan-bahan untuk membangun dan memperluas wilayah permukiman dan perbatasan; memasok peralatan untuk menggusur perumahan, properti, pertanian, rumah kaca, kebun zaitun, dan tanaman; dan menyediakan layanan pembuangan di desa-desa Palestina.

Gerakan Boycott, Divest, and Sanctions (BDS) menyebut laporannya merupakan suatu kemajuan, meski daftar tersebut “belum lengkap”. Mereka menyerukan pemboikotan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

"Perilisan database ini adalah langkah konkrit yang sangat signifikan dari entitas PBB manapun untuk mempertanggungjawabkan perusahaan internasional dan Israel yang mencari keuntungan dari permukiman ilegal mereka. Ini merupakan suatu kejahatan perang," mengutip pernyataan BDS. "Sudah waktunya lembaga publik […] berhenti bekerja sama atau berinvestasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut guna menghindari keterlibatan dalam rezim pendudukan dan apartheid militer Israel."

Perusahaan lain yang masuk ke dalam daftar berasal dari Prancis, Inggris, Belanda, dan Israel. Databasenya akan diperbarui setiap tahun. Apabila perusahaan terbukti menghentikan kontribusinya, PBB akan menghapus mereka dari daftar.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News