Iklan
Politik

Udah 2017, Masih Saja Muncul Aksi Menolak Perempuan Jadi Pemimpin?

Biarpun motif politiknya bisa kita pahami, cara 13 ormas Jabar menyinggung isu gender saat menolak kandidat gubernur Netty Heryawan terhitung kemunduran bagi demokrasi.

oleh Arzia Tivany Wargadiredja
05 Juni 2017, 10:07am

Netty Heryawan. Foto oleh Adrian Salam.

Pemanfaatan sentimen ras, agama, hingga gender untuk meraih keuntungan politik diyakini menjadi strategi favorit para politikus dalam waktu dekat. Para broker politik berkaca pada keberhasilan pesan-pesan intoleran mempengaruhi persepsi publik di Pilkada DKI Jakarta yang memicu lengsernya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, politikus beragama Kristen dari etnis Tionghoa. Bawan Pengawas Pemilu (Bawaslu) termasuk yang khawatir akan muncul lebih banyak isu SARA menjelang pemilihan kepada daerah serentak pada 2018, disusul pemilihan umum presiden setahun sesudahnya. Indikasi ke arah sana mulai terlihat dari maraknya serangan kepada sosok-sosok calon gubernur Jawa Barat dua pekan belakangan.

"Isu SARA sudah mulai di Jabar, Ridwan Kamil dituduh ini, Dedi dituduh begini," kata Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan tertulis. "Kalau sudah menyinggung paslon lain, kemudian dalam forum-forum terbuka yang tidak pas, itu bermasalah."

Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta sekaligus politikus Golkar, sejak lama disudutkan sebagai penganut agama lokal Sunda ataupun 'kafir'. Belakangan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dituduh sebagai penganut Syiah serta menerbitkan lebih banyak pendirian bangunan untuk gereja daripada masjid. Belakangan, giliran kandidat yang diusung Partai Keadilan Sejahtera, Netty Heryawan, ditolak oleh 13 ormas Islam karena dia perempuan.

Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat (AMPJ), gabungan dari beberapa Ormas Islam di Jawa Barat, menganggap kandidat Calon Gubernur perempuan dari partai berbasis Islam, Partai Keadilan Sosial (PKS), Netty Heryawan, bertentangan dengan ajaran Islam. Pihak AMPJ memohon agar pimpinan PKS segera mempertimbangkan pengusungan kepemimpinan perempuan di Pilgub.

"Atas dasar pandangan para ulama serta berbagai kajian secara mendalam di antara ormas-ormas Islam maka kami tidak sepakat dan secara tegas menolak kepemimpinan perempuan dalam prosesi Pilgub Jabar 2018," kata Ketua Presidium AMPJ HM Roinul Balad, saat menggelar jumpa pers penolakan Netty. "Ibaratnya memang apa enggak punya kader laki-laki? Secara naluri laki-laki lebih bisa, apalagi problematika di Jawa Barat ini lebih berat dibanding yang lain, termasuk DKI Jakarta."

Laras Sekar Melati, warga Jawa Barat yang berdomisili di Bandung, mengaku tidak masalah dengan siapapun kandidat gubernur yang dicalonkan. "Aku gak masalah mau apapun gender siapapun orang ras dan agama asal dia qualified jadi kepala daerah," kata Laras saat dihubungi VICE Indonesia. "Mengenai ormas yang mengatasnamakan agama, sebenarnya semuanya bisa dijadikan perdebatan mulai dari agama bukan mayoritas, gender bukan laki-laki. Jadi, menurutku ormas-ormas itu angin lalu saja sih."

Sebelum diterpa isu agama terkait gender, Netty Heryawan rutin dikaitkan dengan isu nepotisme dan dinasti politik terkait jabatan Gubernur Jawa Barat yang kini diemban oleh suaminya, Ahmad Heryawan. Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Serentak Wilayah Jawa Barat, Ridho Budiman Utama menyebut apa yang dihadapi calon yang diusungnya sebagai 'serangan politik'.

"Mungkin di luar sana sudah muncul isu dinasti politik dan juga masalah penolakan ada kader perempuan, politik kan gitu, ada dinamikanya, tapi kami sudah mengantisipasi hal-hal tersebut," kata Ridho.

Isu agama yang dibalut sentimen gender berulang kali muncul tiap kali calon perempuan melangkah ke panggung kontestasi politik. Narasi yang dibawa cenderung seragam, bahwa lelaki dianggap lebih bisa mengatasi permasalahan kompleks suatu daerah daripada perempuan atau cukup dengan "fatwa haram". Padahal pembahasan soal pemimpin perempuan sudah beberapa kali diputuskan. Namun kasus Jabar bisa dibilang sepenuhnya manuver politik, mengingat provinsi ini merupakan lumbung suara dalam pemilu nasional yang bisa menentukan hasil pilpres—bersama Jawa Timur—sehingga semua partai berusaha memenangkannya.

Dibanding isu SARA, setelah Orde Baru tumbang politik Tanah Air cenderung lebih progresif terkait pemimpin perempuan. Pada 2001, naiknya Megawati sebagai presiden menggantikan Abdurahman Wahid yang dimakzulkan DPR menimbulkan sentimen beragam, termasuk sambutan dunia yang optimistis melihat Indonesia sebagai negara mayoritas muslim yang memberi ruang bagi pemimpin perempuan. Kendati begitu, selama berkuasa Megawati jarang mengangkat isu gender dan perempuan saat berpidato maupun dalam kebijakan-kebijakannya.

Serangan terbesar pada Megawati karena gender muncul dalam Pemilu 2004. Megawati mencalonkan diri kembali menjadi Presiden Republik Indonesia berduet dengan Hasyim Muzadi. Sekelompok ulama di Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram bagi pemimpin perempuan.

Majelis Ulama Indonesia pada Pemilu 2004 menyatakan masyarakat tidak perlu menaati fatwa haram bagi perempuan memimpin negara yang diungkapkan beberapa ulama di Jawa Timur. Begitu pula dengan hasil keputusan Musyawarah Nasional PBNU di Lombok pada 1997 yang menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan memimpin negara.

Sejak 2003, Indonesia menerapkan adanya kuota minimal perwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen untuk tiap partai. Peraturan ini disambut baik karena dianggap bisa meningkatkan partisipasi perempuan di Parlemen, setidaknya perempuan dipandang penting di ranah politik. Namun, justru perempuan yang dipinang masuk partai politik tidak pernah jauh-jauh dari pesohor terkenal seperti model, aktor, atau penyanyi, termasuk sanak keluarga petinggi politik lama. Meski beberapa diantaranya mendulang prestasi dan reputasi baik di politik, kebanyakan kredibilitasnya dipertanyakan. Pada 2009, seperempat jumlah perempuan yang masuk ke DPR rata-rata adalah selebritas, dan sekitar 42 persennya adalah keluarga orang-orang berpengaruh.

Iklilah Muzayyanah selaku Kepala Pusat Riset Gender Universitas Indonesia sekaligus Ketua PP Fatayat Nahdatul Ulama menyatakan memainkan sorotan negatif terhadap kualitas pemimpin perempuan adalah lagu lama yang tidak relevan, bahkan saat dikaji dari sisi teologi. Sebab dalam Islam, konteks kepemimpinan dibedakan antara ritual ibadah, rumah tangga, dan ranah publik.

"Orang seringkali menyamakan pemimpin dalam semua konteks itu," kata Iklilah ketika dihubungi VICE Indonesia. "Pemahaman (kepemimpinan) dalam ritual ibadah inilah (imam salat) yang kemudian ditarik ke ranah yang lain, seringkali begitu. Jadi ketentuan soal imam salat ini ditarik bahwa tidak hanya untuk salat tapi ditarik ke ranah rumah tangga dan publik."

Jika ditilik lebih lanjut, serangan terhadap Netty sebetulnya terhitung aneh, mengingat sang suami dikenal sebagai politikus Islam konservatif berkuasa dua periode yang aktif mendukung persekusi terhadap minoritas Ahmadiyah serta membiarkan terjadi aksi intoleran terhadap kegiatan umat beragama minoritas lainnya. Dalam situasi normal, AMPJ adalah sekutu dekat Aher, julukan sang gubernur, maupun istrinya.

"Sebenarnya bukan karena dia adalah perempuan. Itu adalah strategi politik untuk memanfaatkan wacana agama untuk menggulingkan calon lawan. Karena wacana kepemimpinan perempuan di ranah publik itu di konteks masyarakat muslim di level menengah ke atas itu sudah cukup clear," ungkap Iklilah. "Mungkin isu perempuan ada di situ, tapi sepertinya itu lebih ke isu politik menggunakan bahasa agama."

Sarah Soeprapto, penduduk Kota Bandung, memiliki pendapat serupa saat mengomentari serangan ormas terhadap Netty. Dia meyakini isu gender ini hanyalah manuver elit politik untuk memuluskan calon selain dari PKS, namun lucu karena dilakukan oleh ormas yang biasanya menjadi sekutu sang gubernur. Di sisi lain, dia tak serta merta mendukung Netty hanya karena dia perempuan. Kecenderungan nepotismelah yang seharusnya dipakai untuk mengkritik pengajuan sosok Netty.

"Lucu aja sih, partai berbasis Islam diprotes sama ormas Islam juga," kata Sarah ketika dihubungi VICE Indonesia. "Gue gak mempermasalahkan gender sih tapi gue melihat dia kan istrinya Aher, family-nya Aher juga. Kayak Jawa Barat dinastinya Aher."