Foto ilustrasi dari Hugh Sitton via Stocksy.
Artikel ini pertama kali tayang di Broadly.Pejabat pemerintah Tanzania memerintahkan kepolisian agar menangkap pelajar perempuan yang hamil. Kebijakan itu dilakukan dengan alasan agar perempuan tadi mau bersaksi di pengadilan atau melaporkan siapa laki-laki yang menghamili mereka.
Surat kabar setempat Citizen melaporkan John Mongella, komisioner daerah (setara Gubernur) Mwanza, berkomentar dalam rapat bersama pejabat urusan pendidikan 11 Desember lalu. Dia berargumen menangkap remaja yang hamil dapat membuat mereka jera berhubungan seks, sekaligus memaksa perempuan muda tadi memberi tahu identitas pasangan seks mereka jika mereka ditangkap dan bersaksi di pengadilan.
“Ada kecenderungan di mana siswi yang hamil tidak menyatakan nama laki-laki yang menghamilinya,” ujar Mongella menurut laporan. “Ini adalah sebuah tantangan, saat seseorang harus bersaksi di pengadilan.”
Juni lalu, presiden Tanzania John Magufuli menyampaikan bila remaja perempuan yang hamil sebaiknya dilarang masuk sekolah . “Selama saya menjabat sebagai presiden,” ujarnya, “remaja perempuan hamil tidak akan diizinkan kembali ke sekolah… Kalau sudah hamil, ya selesailah hidupnya.”
Di Tanzania, sekitar 27 persen perempuan berusia 15-19 tahun hamil atau justru sudah punya anak. Menurut sebuah laporan pada 2013 dari Pusat Hak Reproduksi, lebih dari 55,000 perempuan terpaksa putus sekolah selama periode 2003, dan 2013, akibat hamil.
Sebuah petisi agar siswi yang hamil dapat menuntaskan pendidikan mereka telah mendapatkan lebih dari 67,000 tanda tangan. Meski Tanzania telah menandatangani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan—termasuk sebuah komitmen untuk menyediakan pendidikan primer dan sekunder untuk seluruh perempuan pada 2030—sebuah laporan Human Rights Watch baru-baru ini pejabat sekolah secara rutin mengadakan tes kehamilan dan mengeluarkan siswi yang hamil. “Alih-alih secara proaktif mengadopsi langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan faktor-faktor atau pelanggaran yang menyebabkan perempuan hamil, pejabat senior pemerintahan telah mengambil langkah-langkah yang menghukum siswi perempuan,” ujar juru bicara Human Rights Watch, Elin Martinez. Ironisnya, menurut catatan Elin, pihak berwenang Tanzania gagal mengatasi tingkat kehamilan remaja yang tinggi: “Pemerintah juga gagal menyediakan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah-sekolah, dan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan seksual untuk mengurangi angka kehamilan remaja.” Martinez berkata bahwa pihak berwenang Tanzania terlibat dalam diskriminasi yang dihadapi para perempuan tersebut, dan bahkan pernah mencoba mengintimidasi organisasi apapun yang mencoba membantu. “Di negara-negara lain di wilayah tersebut, pemerintah akan diadili karena mendeskriminasi hak sekolah para siswi yang hamil,” ujarnya. “Meski demikian, tahun ini pejabat senior pemerintaha juga mengancam untuk menghapus izin lembaga-lembaga non-pemerintah yang membela hak-hak siswi perempuan yang hamil. Akibatnya, remaja perempuan berada dalam situasi yang amat rentan.”
Sebuah petisi agar siswi yang hamil dapat menuntaskan pendidikan mereka telah mendapatkan lebih dari 67,000 tanda tangan. Meski Tanzania telah menandatangani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan—termasuk sebuah komitmen untuk menyediakan pendidikan primer dan sekunder untuk seluruh perempuan pada 2030—sebuah laporan Human Rights Watch baru-baru ini pejabat sekolah secara rutin mengadakan tes kehamilan dan mengeluarkan siswi yang hamil. “Alih-alih secara proaktif mengadopsi langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan faktor-faktor atau pelanggaran yang menyebabkan perempuan hamil, pejabat senior pemerintahan telah mengambil langkah-langkah yang menghukum siswi perempuan,” ujar juru bicara Human Rights Watch, Elin Martinez. Ironisnya, menurut catatan Elin, pihak berwenang Tanzania gagal mengatasi tingkat kehamilan remaja yang tinggi: “Pemerintah juga gagal menyediakan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah-sekolah, dan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan seksual untuk mengurangi angka kehamilan remaja.” Martinez berkata bahwa pihak berwenang Tanzania terlibat dalam diskriminasi yang dihadapi para perempuan tersebut, dan bahkan pernah mencoba mengintimidasi organisasi apapun yang mencoba membantu. “Di negara-negara lain di wilayah tersebut, pemerintah akan diadili karena mendeskriminasi hak sekolah para siswi yang hamil,” ujarnya. “Meski demikian, tahun ini pejabat senior pemerintaha juga mengancam untuk menghapus izin lembaga-lembaga non-pemerintah yang membela hak-hak siswi perempuan yang hamil. Akibatnya, remaja perempuan berada dalam situasi yang amat rentan.”