Foto ilustrasi e-KTP oleh Iyas Lawrence/VICE
November 2019 menandai tepat lima bulan sejak saya resmi mengajukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung. Selama lima bulan terakhir, saya terus menggunakan selembar surat keterangan pengganti identitas karena e-KTP enggak jadi-jadi. Sejak lima bulan lalu itu, Disdukcapil mengaku tidak bisa mencetak langsung KTP elektronik saya, karena blangkonya habis.Sebagai institusi negara yang salah satu tugas utamanya mencetak e-KTP, blangko di Disdukcapil kosong selama lima bulan lebih sudah tentu patut dicurigai sebagai kesengajaan (atau minimal inkompetensi). Masalah sama berulang bertahun-tahun barang tentu lebih buruk dari perangai keledai.Saya tahu Anda sudah siap berkomentar, kalau ADM membuat sistem dukcapil jadi elektronik dan daring semua, lalu apa poin KTP elektronik selama ini? Kalau e-KTP diterjemahkan dengan cara yang sama seperti e-money, mestinya sejak era e-KTP, kartu identitas kita sudah berbentuk virtual dong? Kita tinggalkan saja semua kerumitan masa lalu itu dan berfokus pada usulan Tito.Oleh karena penjelasan pemeritah cuma sepotong-sepotong, izinkan saya menyimpulkan secara mandiri cara kerja ADM ini bermodal artikel-artikel yang saya baca.ADM nanti saya tebak akan berbentuk mirip ATM bank yang hadir di titik-titik strategis di kota-kota kita. Sebelum mendatangi ADM untuk mencetak kartu identitas, kita diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu lewat sebuah sistem online ataupun secara manual di Disdukcapil.Dari registrasi ini, kita akan mendapatkan PIN dan QR code yang kemungkinan digunakan untuk masuk ke dalam sistem ADM. Kalau sudah masuk ke sistem, kita tinggal mencetak kartu identitas kita dan (mudah-mudahan) kartu akan keluar saat itu juga.
Iklan
Oke, masyarakat punya keluhan massal tentang blangko ini. Kemudian menteri dalam negeri yang baru, Tito Karnavian, mau mengutak-atik sistem pencetakan e-KTP. Tapi ini bukan perkara penyediaan blangko. Ini tentang Anjungan Data Mandiri (ADM), alat canggih pencetak KTP elektronik yang dibayangkan membuat proses pengajuan KTP jadi lebih efisien.Tito menilai, negara harus membiayai kementeriannya untuk mengembangkan alat tersebut agar nantinya orang-orang kayak saya bisa mencetak sendiri dokumen pribadinya, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan tentu saja KTP elektronik.Biaya pengembangan alat yang diminta Kemendagri ini sebesar Rp15 miliar. Kalau ditanya pendapat saya soal nominal ini, sebagai rakyat pendukung digitalisasi saya tak keberatan. Asal prosedur mengurus KTP jadi lebih simpel, saya selalu sepakat.Sebelumnya, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudah Arid Fakrulloh meyakinkan khalayak bahwa ADM akan memudahkan segala proses administrasi kependudukan karena data akan terintegrasi secara digital. Fyuh, syukurlah Dukcapil sudah mulai kenal internet. “Permohonan dari masyarakat bisa disampaikan secara langsung ke dukcapil atau melalui daring. (Nanti) cukup dari ADM, (mencetak dokumen) tidak perlu ke kantor dukcapil. Sistem ini bekerja dengan pengaman NIK, PIN, dan QR Code,” ujar Zudan kepada Kompas.
Iklan
Kekhawatiran terbesar saya adalah: Kalau ada ADM di mana-mana, berarti pemerintah harus menyediakan blangko dalam jumlah sangat besar agar orang-orang yang hendak mencetak kartu identitasnya bisa menggunakan mesin ini. Padahal, kendala terbesar leletnya pencetakan e-KTP selama ini adalah habisnya blanko.Apa jaminannya bahwa pemerintah bisa memenuhi semua kebutuhan blangko mesin-mesin ADM padahal kantornya sendiri sering kehabisan? Lagian, kalau perkaranya masih tetap muter di pengadaan blangko, kenapa harus bikin ADM? Kenapa enggak 15 miliar itu digunakan untuk cetak blangko saja?Ya, di situ poinnya. Kenapa anggaran 15 miliar itu enggak untuk cetak blangko aja sih!?!