Polisi memantau pembakaran narkoba senilai US$930 juta dari kawasan Segitiga Emas di Kota Yangon, Myanmar. Foto oleh Jason Reed/ Reuters. 

Gembong Narkoba Penyebab Perdamaian Gagal Terwujud di Segitiga Emas Myanmar

Pemerintah Myanmar menandatangani persetujuan perdamaian demi mengakhiri perang saudara di negaranya. Sayang, pejabat militer korup memberi insentif kepada milisi agar kekacauan terus terjadi.

|
27 Januari 2019, 4:57pagi

Polisi memantau pembakaran narkoba senilai US$930 juta dari kawasan Segitiga Emas di Kota Yangon, Myanmar. Foto oleh Jason Reed/ Reuters. 

Masalah terbesar yang menghalangi perdamaian di Myanmar utara bukan perbedaan politik, bahkan bukan riwayat panjang konflik antara negara dan wilayah tersebut, melainkan sabu sabu, menurut laporan baru oleh International Crisis Group.

Laporan tersebut yang berjudul “Api dan Es: Konflik dan Narkoba di Provinsi Shan Myanmar,” berfokus pada dampak transisi besar dalam produksi narkoba di kawasan Segitiga Emas dari heroin dan opium ke sabu sabu dan pill amfetamin lebih murah yang dikenal sebagai yaba.

Industri sabu di Provinsi Shan, yang terletak dekat perbatasan Cina, Thailand, dan Laos, kini saking banyaknya menghasilkan uang sehingga ekonomi ilegal ini melampaui industri-industri resmi, menurut temuan laporan.

Dengan begitu banyak uang berpindah tangan ke anggota militer Myanmar yang korup, dikenal sebagai Tatmadaw, dan milisi dan grup-grup paramiliter yang memecah sebagian besar wilayah itu, tampaknya pelucutan skala penuh atau akhir konflik masih jauh, demikian kesimpulan laporan tersebut.

"Perdagangan narkoba merupakan sumber pendapatan yang penting bagi grup-grup bersenjata, dan keuntungannya yang luar biasa mendanai militerisasi lebih lanjut di provinsi Shan, yang meski tidak selalu menimbulkan konflik bersenjata yang langsung atau intensif, sangat merusak prospek perdamaian," seperti dikutip dari laporan tersebut. "Aktivitas ilegal juga menggerakkan ekonomi politis yang didominasi grup-grup bersenjata, kriminalitas terorganisir, serta korupsi yang akan lebih susah diusir seiring waktu dan selama pendapatannya semakin tinggi."

“Suap dan berbagai kegiatan lain yang terkait perdagangan narkoba memperburuk penderitaan etnis minoritas yang berada di tengah perang saudara yang tak ada akhirnya."


Tonton dokumenter VICE menyorot jalur rahasia yang membuat bisnis narkoba tetap subur di Kolombia:


Kini, konflik ini serta krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Provinsi Rakhine di Myanmar, di mana para Tatmadaw dituduh telah melakukan aksi genosida terhadap orang Islam Rohingya, terus menangkap perhatian berita arus utama. Tetapi selama puluhan tahun, konflik yang terjadi di Myanmar utara, di daerah-daerah seperti provinsi Shan dan Kachin, menelantarkan lebih dari 100.000 orang.

Persetujuan Gencatan Senjata Nasional pada 2015 antara pemerintah dan belasan kelompok etnis bersenjata mengakhiri yang pada saat itu dianggap sebagai salah satu perang sipil terpanjang di dunia. Tetapi seluk-beluk gencatan senjata ini menimbulkan konsekuensi tidak sengaja di provinsi Shan, di mana para Tatmadaw membuat kesepakatan dengan milisi pro-pemerintah dan grup-grup paramiliter yang dibolehkan mempertahankan kendali daerah-daerah mereka selama mereka berhenti melawan pemerintah.

Jaringan baru wilayah-wilayah semi-otonom yang dipimpin grup bersenjata, disertai pos pemeriksaan dan rencana pajak lokal, menciptakan lingkungan sempurna untuk jenis baru industri narkoba bertumbuh. Segitiga Emas sudah mulai berpindah dari opium dan heroin ke sabu sabu dan yaba setelah tertekan oleh Cina—sumber daya politis penting bagi daerah yang lebih dekat dengan Cina dibandingkan ibu kota Myanmar—serta upaya pemberantasan yang didukung AS sebagai bagian dari "perang melawan narkoba."

Tingkat produksi opium pada 2017 hanya 26 persen dari tingkat produksi pada 1996, menurut data yang disusun Kantor Narkoba dan Kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNODC). Di sisi lain, produksi amfetamin terus melonjak, dengan perkiraan jumlah produksi total di provinsi Shan sebesar 250 ton metrik.

Namun, menurut sebuah laporan oleh Bibhu Prasad Routray, analis keamanan berbasis di Singapura, alasan untuk berpindah dari opium dan heroin di Segitiga Emas adalah uang.

"Luas ladang opium menurun, menurut UNODC, karena “perubahan pasar narkoba regional,” ujar Internasional Crisis Group dalam laporannya. "Meski harga opium dan heroin sudah jatuh beberapa tahun terakhir. Mayoritas negara-negara Asia Tenggara dan Timur melaporkan tren pergeseran penggunaan narkoba (dari heroin) menuju Amphetamine-Type Stimulants (ATS) dalam berbagai bentuk. Jadi, sepertinya menurunnya luas area penanaman opium tidak diakibatkan oleh aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, tapi karena penjualan narkoba berbahan dasar opium tak semenguntungkan narkoba sintetis."

Artinya, heroin tak berhenti diproduksi di kawasan Segitiga Emas—hingga kini, kawasan itu tercatat sebagai sumber narkoba nomor dua di dunia. Yang berubah adalah nilai keuntungannya. Kini, sabu-sabu alias meth dianggap lahan basah dalam bisnis narkoba. Hal lain yang membedakan sabu-sabu dari heroin adalah barang haram ini cenderung terkonsentrasi di tangan sejumlah kelompok tertentu yang punya koneksi dan senjata, seperti yang terangkum dalam temuan International Crisis Group.

Laporan tersebut juga merinci naiknya harga sabu-sabu seiring pergerakannya dari negara bagian Shan menuju negara-negara maju macam Australia. Satu kilogram sabu-sabu di negara bagian Shan dibanderol dengan harga $3.000 (setara Rp42 juta) begitu sampai di Australia—kadang berkat bantuan geng-geng sepeda motor yang beroperasi Thailand—kuantitas yang sama dijual dengan harga $600.000 (sekitar Rp8 miliar)..

Tak ayal, saban tahunnya, industri sabu-sabu di negara bagian Shan mampu meraup miliaran dollar. Masifnya industri sabu-sabu juga tergambar dengan gamblang dalam pemberitaan tentang penyitaan narkoba di media-media Asia Tenggara: 700 kilogram di Thailand yang ditaksir bernilai sekitar $22 juta (setara Rp311 miliar), 1,2 ton di Malaysia dan yang terbesar 1,6 ton dalam sekali operasi narkoba di Indonesia. Yang jelas, kuantitas barang haram yang disita polisi makin besar dari waktu ke waktu.

Saking besarnya jumlah narkoba yang diproduksi dan diedarkan dari kawasan Segitiga Emas, UNODC sampai menjadikannya fokus pembicaraan dalam rapat koordinasi regional di ibukota Myanmar, Naypyidaw, Mei tahun lalu. Saat itu, UNODC menaksir nilai perdagangan sabu-sabu mencapai $40 juta (sekitar Rp567 miliar) per tahun.

Jeremy Douglas, wakil regional UNODC di Asia Tenggara, blak-blakan mengutarakan pendapatnya tentang masalah inu. Menurutnya, industri narkoba bisa berkembang sampai sebesar itu di negara bagian Shan lantaran kondisi yang ditemui di Myanmar Utara—kawasan dengan hukum yang nyaris ompong dan jaringan korupsi yang begitu mengakar.

"Memastikan hukum dan pemerintah setempat berfungsi dengan semestinya sangat krusial dalam upaya mengerem produksi dan perdagangan narkoba," kata Douglas, seperti yang dikutip oleh Reuters.

"Kalau boleh jujur sih, artinya pemerintah Myanmar mesti bisa membereskan masalah korupsi, kondisi di sana dan segala macam kelemahan sistem yang memungkinkan aktivitas kejahatan terorganisir makin merajalela."

Uang hasil perdagangan narkoba sangat berpeluang melanggengkan korupsi, terutama di kawasan yang dikuasai kelompok bersenjata yang beroperasi di bawah kesepakatan damai yang lemah—dan kadang dilanggar. Besarnya nilai perdagangan narkoba di negara bagian Shan menciptakan permasalahan menahun yang menghalangi terciptanya kedamaian yang langgeng, kata International Crisis Group dalam kesimpulan laporannya.

"Jika perdagangan obat hanyalah satu dari sekian gejala konflik di negara bagian Shan, maka semestinya permasalahan yang sama dipandang sebagai hambatan untuk mengakhir konflik," tulis International Crisis Group. "Milisi dan aktor bersenjata lainnya yang menguasai area produksi dan rute perdagangan narkoba tak punya kemauan untuk mendemobilisasi arena senjata, kontrol wilayah dan absennya institusi pemerintah sangat penting bagi bisnis narkoba di sana."

Militer Myanmar, yang memegang kontrol milisi dan kelompok para militer serta diuntungkan oleh keberadaan mereka, hanya bisa menjustifikasi keberadaan kelompok-kelompok itu dalam konteks konflik yang berkecamuk di negara bagian Shan—pendeknya, militer Myanmar juga tak punya urgensi untuk "mengakhiri konflik di wilayah perang saudara."

Kesimpulannya, pihak berwenang dan militer Myanmar harus benar-benar serius memerangi korupsi dan mengakhiri kedekatan mereka dengan milisi yang berkecimpung dalam bisnis sabu-sabu, menurut laporan International Crisis Group.

Sampai itu benar-benar terjadi, negara bagian Shan akan terus menjadi negara narkoba paling besar dan sunyi di bumi.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE ASIA.

More VICE
Vice Channels