Papua

Riset Amnesty International Peringatkan Pemerintah Agar Tak Lagi Sangkal Kekerasan Aparat di Papua

Amnesty International Indonesia mencatat sepanjang 2010-2018 setidaknya 69 warga di Papua tewas di tangan aparat yang tak mengindahkan prosedur hukum. Masalahnya pemerintah memilih menutup mata.

oleh Sattwika Duhita
07 Juli 2018, 8:42am

Foto via Reuters.

“Sudah biarkan kasi tinggal dia mati, kasi tinggal!”

Kalimat itu keluar dari mulut polisi, lalu didengar oleh dua saksi yang melihat aktivis politik Komite Nasional Papua Barat Hubertus Mabel ditembak aparat keamanan. Dalam keterangan para saksi tersebut, polisi menembak bagian lutut Hubertus dalam jarak satu sampai dua meter sebelum mereka menggeledah aktivis Papua tersebut, lalu membiarkan Hubertus kehabisan darah di belakang mobil pickup saat dibawa menuju ke arah Wamena.

Kasus yang terjadi pada Agustus 2016 lalu tersebut adalah satu dari 69 kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan di bumi Papua. Selama dua tahun penuh, Amnesty International Indonesia mengumpulkan kasus demi kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi dalam rentang 2010 hingga 2018, setengahnya ada pada periode kepemimpinan SBY sementara sisanya periode pemerintahan Joko Widodo.

“Jumlah 69 kasus ini kami anggap angka konservatif. Kami yakin bisa saja lebih, karena ada beberapa kasus yang sulit diakses (tempatnya) atau tidak ada saksi mata,” kata peneliti Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat kepada VICE.

Penelitian Amnesty ini mencuatkan kembali narasi kekerasan negara di Papua, narasi yang lebih sering tenggelam dalam pembahasan di media sehari-hari, tertutup oleh narasi pembangunan dan progres berbagai proyek yang jadi kebanggaan pemerintah belakangan ini. Penelitian ini seperti mengingatkan kembali bahwa pembangunan dan kemanusiaan bisa berjalan tak beriringan.

Kami mewawancarai peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian mereka. Berikut cuplikan percakapan kami yang telah disunting lebih nyaman dan ringkas dibaca:

VICE Indonesia: Persoalan apa yang sebenarnya menjadi akar masalah adanya kasus pembunuhan di luar hukum di Papua ini?
Papang Hidayat: Kami merujuk pada riset yang dibuat oleh LIPI bernama Papua Road Map yang melihat ada empat pilar masalah di Papua, yakni terkait sejarah integrasi yang berbeda saat Belanda melepas kedaulatan Papua. Lalu, terjadinya impunitas dan pelanggaran HAM yang terus menerus sampai hari ini. Dalam laporan LIPI tersebut ada segala macam tentang penyiksaan hingga penahanan. Masalah juga ada dalam bentuk rasa diskriminasi terhadap identitas kepapuaan. Orang Papua merasa tersisih. Ada prasangka etnis dan tempat ketimpangan ekonomi yang disertai eksploitasi. Tidak hanya ekonomi melambat, tapi juga terjadi eksploitasi ekonomi dari Papua. jadi Papua ini ironis. dia wilayah yang kaya, tapi penduduknya miskin.

Dari puluhan peristiwa yang terjadi, peristiwa mana yang paling menonjol?
Yang paling luar biasa itu saya kira kasus Paniai yang terjadi pada 8 Desember 2014. Itu korbannya semua di bawah umur, di bawah 18 tahun. Mengapa luar biasa? Pertama, karena korbannya banyak dan kedua dia terjadi hanya beberapa bulan setelah Presiden Jokowi itu dilantik dan beliau punya program kerja di Nawacita yang cukup banyak soal papua. Artinya dia kan punya komitmen bahwa betul dia terlihat punya komitmen berlebih terhadap Papua. Tapi ternyata sudah hampir 4 tahun dan kasusnya tidak kunjung selesai.


Baca artikel lain di VICE yang juga membahas soal Papua

Adakah ketakutan yang dialami para keluarga saat menceritakan pengalamannya?
Mereka sangat terbuka dan kami respect. Sebagian keluarga korban bahkan tidak hanya menjadi korban dari kasus yang kita dalami, tapi juga memiliki anggota keluarga yang menjadi korban di kasus-kasus lain. Karena kami duga pelanggaran HAM di Papua tidak terjadi sekarang saja, tapi juga di masa lalu dan jauh lebih mengerikan. Jumlah korban jauh lebih banyak. Di Amnesty kami lihat korbannya 95 orang, tapi 85 di antaranya orang asli Papua. Namun di periode di jaman pemerintahan militer itu angkanya jauh lebih buruk, sehingga memicu adanya perasaan marah yang akumulatif dan membuat mereka tidak takut. Tapi susahnya kami punya kewajiban melindungi narasumber, jadi ada beberapa yang kami tidak ungkap identitasnya.

Apa yang mendasari penelitian ini? Bolehkah ceritakan bagaimana proses pengumpulan data dalam laporan?
Amnesty International memiliki beberapa isu HAM yang jadi prioritas dan situasi pelanggaran HAM di Papua termasuk yang jadi sorotan. Pada 2016 saya (tim peneliti) turun lapangan selama kurang lebih 3 minggu itu saya menemui beberapa saksi, keluarga korban, dan pemantau HAM di Papua di beberapa kota, khususnya di Jayapura, Timika, Nabire, Wamena dan Sorong. Di saat bersamaan, kita juga sudah kumpulkan data sekunder dari komnas HAM, baik yang pusat maupun perwakilan Papua, organisasi gereja di Papua, serta laporan yang dibuat World Bank berjudul Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan yang mendokumentasikan berita koran cetak yang terbit di papua dari tahun 1998 sampai 2015. Kita fokus pada isu HAM yang paling penting, yakni hak hidup dalam framework kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan aktor negara terhadap warga Papua.

Selain angka kasus, temuan utama dan penting apa yang muncul dalam penelitian ini?

Kami melihat pelanggaran HAM itu tidak terpengaruh oelh kepemimpinan politik seseorang di jakarta, tapi lebih ditentukan oleh satu pola perilaku aparat di lapangan. Lalu, yang penting dari laporan ini adalah mekanisme pertangungjawabannya yang minim secara struktral, sehingga tidak ada efek jera. Ketika polisi melakukan kejahatan, kita lapornya ke polisi juga kan. Bisa juga lapor ke Komnas HAM, tapi mereka cuma bisa buat laporan dan lagi-lagi laporannya diberikan ke polisi.

Kalau pelaku adalah militer, kita juga melapornya ke militer, ke TNI. nah ini yang bagi kita kritik. mekanisme akuntabilitas inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM dalam hal ini pembunuhan di luar proses hukum. Sistem ini yang harus diubah, di mana merujuk pada pandangan HAM internasional, jika ada kejadian diduga aparat keamanan, baik itu polisi atau TNI, itu melakukan pelanggaran hak hidup atau orang mati, maka harus ada lembaga eksternal independen yang investigasi dugaan itu.

Kendala apa yang dialami selama penelitian?
kendalanya sebagai periset adalah Indonesia tidak punya sistem database kejahatan atau kejadian yang bagus. Kalau dari segi keamanan relatif aman asal tidak terlalu mencolok.

Kemarin ada pejabat publik yang bilang penelitian ini tak berimbang. Bagaimana responnya?

Kita mencoba untuk diskusi berdasarkan laporan ini dengan presentasikan metodologi kami. Disebut one-sided karena kami tidak menampilkan banyak kejadian di mana aparat keamanan yang jadi korban. Kami akui kasus itu ada, tapi banyak data dan berita yang menyebutkan pelakunya Kelompok Kriminal Bersenjata itu bersumber dari pihak indonesia khususnya polisi/militer yang sulit kami verifikasi. Kami sudah bertemu banyak pihak dari negara. Beberapa kementerian kami ajak diskusi, respons relatif positif. Sedangkan kalau di media mereka tentu saja harus membela marwah negara hahaha jadi counter aja dulu gitu kan.

Mungkinkah kasus pembunuhan yang tidak pernah dilaporkan lebih banyak dari angka yang ada saat ini?
Iya. angka 69 adalah angka konservatif yang bisa kami dokumentasikan dan verifikasi. Kita yakin bisa saja lebih, karena beberapa kasus terjadi begitu jauh (tempatnya) dan sulit diverifikasi, semisal tidak ada saksi mata.

Apa yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah, LSM, bahkan mungkin masyarakat sendiri dalam menyoal pembunuhan di luar hukum ini?
Pengakuan bahwa terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang agak sistemik, agak banyak. Karena kalau itu disangkal, semua sudah berhenti. maka kita perlu mendesak dengan lemparkan fakta lain. tapi kalau mereka bilang enggak terjadi demikian, itu akan menutup dialog.