Asia Tenggara Kompak Menolak Ekspor Sampah dari Negara Barat

Selama bertahun-tahun kita menganggap proses daur ulang sampah berlangsung terjadi begitu saja karena semua negara peduli lingkungan. Ini satu kenyataan pahit kalian harus tahu: banyak negara maju ogah mengurus sampah. Lebih dari 80 persen sampah diambil Tiongkok untuk didaur ulang. Dua tahun terakhir, Cina mendadak mengubah kebijakan. Impor sampah plastik atau beracun yang berkualitas rendah tak lagi mereka terima.

Akibatnya, banjir sampah itu berbelok ke Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina kini menjadi lokasi favorit pengiriman sampah dari negara Barat macam Kanada, Britania Raya, hingga Australia. Proses ini ekspor sampah ini legal lho, sama seperti perdagangan internasional lainnya. Perusahaan dari dua negara melakukan perjanjian, sampah dikapalkan, lalu didaur ulang di negara tujuan. Masalahnya, karena volumenya makin membludak, banyak negara Asia Tenggara tak sanggup lagi. Mereka kompak menuntut negara-negara Barat bertanggung jawab atas sampahnya sendiri, merujuk liputan dari The Guardian.

Negara ASEAN pertama yang berkonflik dengan Barat gara-gara Sampah adalah Filipina. Negara kepulauan mayoritas Katolik itu punya masalah sampah 1.500 ton menumpuk dari Kanada yang dikirim tanpa persetujuan sejak 2013 lalu. Presiden Rodrigo Duterte menuntut Kanada mengambil lagi sampah itu, bahkan mengancam akan membuangnya di perairan Kanada. Terjadi ketegangan diplomatik antara kedua negara gara-gara sampah itu tak kunjung jelas statusnya.

Malaysia pun mengambil kebijakan ekstrem serupa terhadap sampah plastik beracun dari Eropa dan Amerika Serikat. Satu kota di Malaysia praktis berubah jadi tempat pembuangan sampah raksasa, gara-gara dikirimi sampah siang-malam, seperti dilaporkan BBC. Alhasil, sejak 28 Mei lalu, Pemerintah Malaysia menyatakan bakal mengirim balik 3.300 ton sampah plastik berkualitas rendah ke negara asalnya, mencakup Australia, AS, Kanada, Arab Saudi, Jepang, dan Bangladesh.

Yeo Bee Yin, politikus Malaysia, menyampaikan pesan negaranya tak mau lagi jadi lokasi pembuangan sampah alternatif setelah Cina menutup pintu. "Kami akan mengirim semua sampah itu kembali ke negara asalnya. Kami melawan balik. Walau Malaysia adalah negara kecil, kami tidak takut sama sekali dengan negara maju."

Kekacauan rantai bisnis pengolahan sampah ini muncul akibat meningkatnya kesadaran rakyat Tiongkok. Mereka melihat kondisi lingkungan Cina rusak akibat terlalu banyak menerima kiriman sampah. Makanya pada 2017, Beijing memutuskan jumlah sampah harus dikurangi drastis.

Arnaud Brunet, Direktur Badan Daur Ulang Internasional saat diwawancarai the South China Morning Post menyatakan keputusan Tiongkok itu segera memicu kekacauan di pasar global. Negara Barat kelimpungan mencari solusi untuk mengirim sampah-sampah mereka. Asia Tenggara pun jadi incaran, tapi kadang dengan cara yang curang.

Contohnya seperti dialami Indonesia. Perusahaan kertas di Jawa Timur membeli bahan kertas bekas dari Australia. Ternyata isi kontainer impor itu bukan cuma kertas, tapi juga popok, plastik, dan berbagai sampah berbahaya lainnya. Akibatnya sampah itu dibuang oleh perusahaan, lantas mencemari aliran Sungai Brantas.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajak semua negara anggota mulai serius menangani isu ekspor-impor sampah ini. Sebanyak 180 negara menyetujui proposal untuk membuat proses perdagangan sampah daur ulang lebih transparan. Proposal ini sekaligus memutakhirkan daftar barang yang belum masuk dalam Konvensi Basel 1989 yang mengatur daur ulang sampah.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE ASIA.