Kami Ngobrol Sama Anak Anarko soal Isu 'Ketua Anarko' Ditangkap Polisi

Ketua Anarko Sindikalis yang konon dicari-cari polisi dikabarkan telah tertangkap Selasa (14/4) kemarin, dan sontak jadi tertawaan netizen. Sang ketua yang mengaku bernama Pius Laut Labungan tersebut mengungkap tujuan kelompok mereka yang bikin gentar Tim Roket sekalipun, mereka pengin mengubah tatanan dunia baru tanpa pemerintahan.

Terekam telanjang dada buat nunjukin tato huruf “A” yang lebih mirip logo The Avengers, Pius mendaku sebagai bagian kelompok yang dikabarkan merencanakan penjarahan di seluruh Pulau Jawa pada 18 April.

Pius juga membocorkan komposisi timnya beserta tugas masing-masing, yakni dirinya sendiri dengan kode A1, Johan atau A2 yang bertugas mencari dana, A3 adalah Andreas Sagala sebagai koordinator lapangan, dan A4 adalah Siamanaloho yang bertugas (((memberi doktrin))).

Netizen cenderung tidak percaya drama murahan ini. Dugaan polisi sebagai pengatur skenario menuai kecaman dan bahan tertawaan.

Sehari setelah video itu viral, muncul pernyataan AKBP Jerry Siagian dari Polda Metro Jaya bahwa Pius adalah tahanan mereka sejak 12 April 2020. Ia ditangkap polisi setelah mencuri helm seorang polantas di Semanggi, Jakarta Selatan. Kurang jelas kronologi maling helm tahu-tahu ngaku sebagai anarko di depan polisi.

Balik ke kecurigaan netizen, blunder terbesar yang menguatkan bahwa pembuat skenario Pius sebenarnya enggak paham apa-apa soal anarko adalah pengakuan soal ketua tadi. Gimana ceritanya anarko yang antihierarki justru punya ketua? Waduh, tim pengembangan naskahnya kurang riset nih. Kudunya kan Pius dikasih jabatan koordinator atau juru bicara. Biar absurd, tapi kontekstual gitu.

Netizen yang paham hal-hal ini lantas bikin konten-konten lawak untuk menyindir video kitcsh tersebut.

Sebenarnya, anarko sindikalis adalah kambing hitam jenis anyar. Kita baru diperkenalkan polisi pada kelompok ini tahun lalu. VICE sempat menuliskan kericuhan demonstrasi hari buruh di Bandung dianggap polisi terindikasi keterlibatan para anarko.

"Ada satu kelompok namanya anarko sindikalisme dengan [simbol] huruf A. Ini bukan kelompok fenomena lokal tapi fenomena internasional. Ini memang ada semacam doktrin dari luar negeri mengenai masalah pekerja, di antaranya adalah pekerja jangan diatur. Jadi pekerja lepas dari aturan," kata Tito Karnavian yang saat itu masih jadi Kapolri.

Praduga "dikit-dikit anarko, dikit-dikit anarko" ini membuat polisi bertindak serampangan. Di Malang, polisi baru saja mengamankan 10 anak punk yang diduga tergabung dalam kelompok anarko. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko langsung tahu mereka anarko karena gerombolan ini nyoret-nyorey Underpass Karanglo Singosari dengan tulisan "Bubarkan Negara" dan "Rakyat Tidak Butuh Negara".

"Diduga kuat dilakukan oleh kelompok anarko atau anak punk, mengingat kelompok tersebut merupakan kelompok jalanan yang sering menolak kebijakan pemerintah dan adanya lambang anarko pada tulisan tersebut," kata Truno kepada Detik.

Polisi Malang juga mengaku menemukan barang bukti simbol A melingkar bulat mirip simbol anarko pada selebaran kain merah milik para anak punk

Untuk merespons tuduhan aparat, VICE menghubungi Padma (tentu bukan nama sebenarnya), seorang pegiat anarkisme yang sempat tergabung dalam jejaring gerakan ini di Yogyakarta. Menurutnya drama anarko mau menjarah Pulau Jawa itu cringe abis.

"Polisi kan bikin narasi yang menggambarkan seolah-olah jejaring anarko ini kayak organisasi terstruktur yang ada rantai komando dan bisa bikin plot kerusuhan se-Jawa. Ini justru polisi menakut-nakuti masyarakat. Motifnya apa bisa kita perdebatkan, tapi ya itu yang terjadi [polisi bikin takut warga]," kata Padma kepada VICE.

"Polisi bikin disinformasi soal anarko. Jadi, sebenarnya yang bikin kepanikan itu anarko atau polisi? Drama ketua anarko ditangkap itu sumpah cringe banget."

Kata Padma, anarko tidak serta-merta diartikan sekadar penentang negara. Secara organisasional, anarko/anarkisme mendukung asosiasi bebas antar individu dan kolektif. Anarko bukan anti-organisasi, tapi menentang bentuk organisasional yang rigid. Para anggotanya saling mendukung dan bantu ketika punya kepentingan beririsan.

"Selain diskusi, jejaring juga bikin kafe, program bagi-bagi makanan bernama Food Not Bomb, penggunakan gedung terbengkalai bagi para tunawisma di Salatiga, pasar gratis, kolektif pertanian organik. Bentuknya asosiasi bebas, enggak ada komando yang bentuknya top-down seperti yang dinarasikan polisi," imbuhnya.

Meski memeable, jurnalis Tirto.id Mawa Kresna mengingatkan publik tetap hati-hati dan serius menanggapi isu anarko ini. Melalui Twitter pribadinya, ia mengingatkan bahayanya jika masyarakat umum yang tidak paham (seperti kerabat dekat kita di grup WhatsApp keluarga) menganggap jabatan ketua anarko ini sebagai kebenaran. Dampaknya? Semakin banyak ruang diskusi yang dilabrak aparat karena selain komunis dan ateis, kini ketambahan alasan untuk memerangi para anarko.

Ketua Kampanye dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Arip Yogiawan menerangkan, fenomena pemberedelan anarko berdampak buruk pada aktivisme dan kemanusiaan. Timing-nya juga mencurigakan karena seharusnya pemerintah sedang fokus menanggulangi pandemi. Ketika omnibus law dan RUU KUHP dibahas lagi di tengah wabah, kasus penangkapan anarko ini tampak seperti skenario pemecah konsentrasi publik.

"Yang kita khawatirkan sebenarnya adalah stigma. Misalnya, orang menggunakan kaos hitam langsung diamankan oleh pihak kepolisian, atau logo ‘A’ yang dipakai anak muda bisa dianggap pelaku tindak pidana dan jadi sasaran sweeping aparat. Alhasil, potensial menjadi salah sasaran. Jika ini menjadi kultur dalam praktek penegakan hukum, maka akan berdampak buruk terhadap pemenuhan HAM dan demokrasi," ujar Arip kepada VICE.

Menurut Arip, kalau pandangan politik jdi alasan pemidaan maka pada saat tertentu bisa melebar ke mana-mana, bergantung konteks politiknya. "[Yang kena stigma] bisa kelompok Islam, kelompok Kiri, kelompok oposisi, dan lainnya yang berpandangan kritis terhadap pemerintah."

Sejarah anarkisme di Indonesia memang serbasedikit, tapi biar enggak kayak polisi, kita kudu ngerti bahwa suka tidak suka, bangsa Indonesia punya utang besar pada seorang anarko. Adalah Edouard Douwes Dekker, lebih terkenal sebagai Multatuli, yang pada 1859 menerbitkan novel antikolonial Max Havelaar, buku yang oleh sastrawan terbesar Indonesia Pramoedya Ananta Toer disebut sebagai “The book that killed colonialism”. Jangan lupa itu.