Motif Pemerintah Indonesia Pasang Target Muluk Vaksinasi Covid-19 Dipertanyakan

Muncul karut marut baru dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia: pengadaan vaksin. Kementerian Kesehatan sempat membuat pengumuman bombastis bahwa proses “vaksinasi” Covid-19 dapat dilakukan mulai November 2020. Namun pernyataan itu belakangan diralat, setelah dikritik pakar kesehatan, lantaran prosedur pengujian vaksin di seluruh dunia belum tuntas dilakukan.

Simpang siur pernyataan ini bermula pertengahan Oktober 2020, kala Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung ke Inggris menegaskan niat pembelian vaksin dari AstraZeneca. Keduanya mengesankan bahwa Indonesia telah mengamankan produk perusahaan biofarma itu pada 2021.

Kemudian muncul pernyataan vaksinasi Covid-19 di dalam negeri akan mulai dilakukan November. Pemerintah mengaku mencapai kesepakatan tak hanya dengan AstraZeneca, tetapi juga tiga perusahaan Tiongkok yaitu Sinovac, CanSino, dan Sinopharm.

Para pejabat daerah mulai bergerak. Misalnya, di Sumatera Utara, Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Aris Yudhariansyah mengatakan ada lebih dari 8,2 juta orang yang menjadi target vaksinasi. Kriteria yang ditetapkan adalah petugas di sektor pelayanan publik seperti kepolisian dan TNI, pekerja usia produktif, serta warga yang tinggal di kawasan berisiko.

“Saat ini sedang dilakukan upaya persiapan, mulai dari pendataan sasaran sampai penyiapan logistik imunisasi dan penyiapan,” kata Aris. Di Bogor, pemerintah setempat juga mengaku melakukan hal serupa. “Saat ini kami masih menunggu akses sekaligus juknis [petunjuk teknis] dari pemerintah pusat mengenai imunisasi Covid-19 tersebut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno.

Akan tetapi Achmad Yurianto, mantan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang baru saja dirotasi menjadi Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, memberi pernyataan berkebalikan. Dalam wawancara dengan IDN Times, Yuri mengungkap Indonesia batal membeli vaksin dari AstraZeneca, Sinopharm dan CanSino.

Pembatalan dilatarbelakangi oleh pernyataan AstraZeneca yang menolak bertanggung jawab jika ada kegagalan produksi, padahal Indonesia diwajibkan membayar uang muka untuk memperoleh vaksin tersebut. Sementara terkait Sinopharm dan CanSino, tidak terjadi kesepakatan lantaran tidak jelasnya proses uji klinis dan harga yang mahal.

“Yang vaksin jadi [dibeli] dari Sinovac itu yang kami beli putus. Yang tiga juta dosis itu,” jelas Yuri. Terkait ini, ia menambahkan bahwa perwakilan Indonesia baru bisa mendatangi kantor perusahaan itu pada 29 Oktober karena mereka perlu melakukan karantina terlebih dulu di Beijing.

Pernyataan Yuri mendorong efek bola salju. Muncul perubahan pernyataan dari pemerintah soal tenggat pemberian vaksin Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tidak ada lagi target vaksinasi memasuki November. Sebabnya adalah belum ada hasil uji klinis dan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Tentu waktunya segera setelah mendapatkan sertifikasi oleh Badan POM. Jadi kalau timing itu tidak ada yang menentukan kapan, tetapi ikut berproses,” kata Airlangga. “Proses clinical trial itu diperkirakan sampai Desember.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan fasilitas untuk pemberian vaksinasi bergantung kepada perusahaan yang memproduksi vaksin. “Kalau dalam bentuk vaksin jadi, lihat fasilitasnya Sinovac atau Sinopharm. Kalau yang diproduksi Bio Farma, lihat fasilitas Bio Farma,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut mengonfirmasi bahwa Indonesia batal memberikan vaksin kepada masyarakat dalam waktu dekat. Politikus yang turut menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu mengklaim vaksin sebenarnya sudah “siap”, tetapi belum ada izin penggunaan darurat dari BPOM.

Tidak adanya sinkronisasi pernyataan dan sikap antara satu pejabat dengan pejabat lain ini semakin menegaskan pemerintah punya masalah komunikasi publik. Kepada VICE, akademisi Ilmu Komunikasi UGM Wisnu Prasetya menilai pemerintah tidak transparan mengenai alasan munculnya bermacam kebijakan kesehatan kepada masyarakat dan media, sejak awal pandemi.

Sedangkan epidemiolog Pandu Riono mempertanyakan mengapa pemerintah begitu terburu-buru ingin melakukan vaksinasi. “Itu yang membingungkan kita semua [pakar epidemiologi]. Ada apa? Seakan-akan kalau enggak ada vaksin, kita enggak bisa ngapa-ngapain,” ujarnya saat dihubungi VICE.

Keanehan lain yang ditangkapnya adalah tentang individu maupun lembaga yang mengambil alih peran Kementerian Kesehatan untuk mengurus vaksin. Menurut Pandu, tidak sewajarnya Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, hingga Menteri BUMN berada di garis depan dalam masalah kesehatan publik.

Alhasil, Pandu merasa wajar jika muncul dugaan vaksin Covid-19 dijadikan peluang bisnis oleh pemerintah, termasuk juga karena ada perusahaan obat pelat merah yang terlibat. “Kan yang deal-deal, yang memutuskan vaksin bukan dari Kementerian Kesehatan, malah Kementerian Perekonomian, BUMN. Deal-deal perusahaan semua, Kimia Farma, Bio Farma, begitu-begitu,” tambahnya.

Saat ini, Bio Farma yang bekerja sama dengan Sinovac tengah melakukan uji coba calon vaksin tahap ketiga. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyampaikan ada 340 juta dosis vaksin yang akan diberikan kepada 170 juta orang Indonesia pada tahun depan. Sementara Kimia Farma mengaku sedang menyiapkan fasilitas untuk mendistribusikan vaksin produksi G24 Healthcare Holding asal Uni Emirat Arab (UAE). Pemerintah sendiri menganggarkan Rp37 triliun dari APBN untuk pembelian vaksin terkait pandemi Covid-19.

Beberapa negara belum mempercayai keampuhan vaksin Tiongkok. Presiden Brasil Jair Bolsonaro salah satu yang menolak tegas tawaran Sinovac. Dia beralasan Sinovac memberi prasyarat pembelian vaksin, dengan cara menjalankan uji coba ke manusia terlebih dulu, seperti yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat.

“Rakyat Brasil tidak akan menjadi kelinci percobaan siapapun,” kata Bolsonaro, lewat akun Twitter pribadinya, pada 21 Oktober lalu.

Menurut Pandu, idealnya Indonesia menanti saja vaksin yang disetujui oleh aliansi global untuk vaksin Covid-19 atau COVAX, yang dipimpin oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dan GAVI.

Tak hanya karena prosedur yang dilalui lebih aman dan transparan, tetapi juga untuk memastikan akses terhadap vaksin bisa dijangkau oleh semua penduduk.

“Jadi nunggu aja, karena nanti yang dipilih benar-benar yang disepakati. Indonesia juga menandatangani itu [COVAX] kan. Jadi, nunggu itu aja,” kata Pandu. Penandatanganan tersebut berlangsung pada pertengahan September lalu.

Lewat COVAX, Indonesia dijamin akan mendapatkan vaksin dan menerima subsidi. Bahkan Retno Marsudi saat itu pun mengakui mekanisme tersebut akan membuat harga vaksin lebih terjangkau bagi masyarakat dibandingkan jika menempuh cara-cara lain.

Walau vaksin penting, Pandu mengingatkan bahwa itu tidak akan menjadi satu-satunya obat mujarab untuk menghentikan pandemi. Pakar dari Universitas Indonesia itu menggarisbawahi ada atau tidak adanya vaksin, masyarakat tetap wajib memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan physical distancing.

“Di mana-mana enggak ada wabah bisa disembuhkan cuma dengan vaksin,” tandasnya.