Jangan Heran Akun Gerindra Plin-Plan Soal LGBT, Buat Parpol Isu Minoritas Seksual Tak Seksi

Sikap Kejaksaan Agung yang menolak LGBTQ mengikuti rangkaian tes CPNS di institusinya ditanggapi beragam. Partai bentukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Gerindra itu memberi pernyataan tak disangka-sangka, yang bahkan sangat progresif untuk ukuran Indonesia.

Lewat akun twitternya, Partai Gerindra mengaku tak setuju penolakan terhadap komunitas LGBTQ yang hendak melamar PNS di Kejaksaan Agung. Partai tersebut juga mencuit bahwa LGBTQ juga punya hak yang sama, sembari mengatakan bahwa penolakan itu tidak sesuai dengan Pancasila.

"Yang terhormat @KejaksaanRI, kami tidak setuju dengan keputusan penolakan Kejaksaan Agung terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan orientasi seksual LGBT. #SuaraGerindra," kata Gerindra melalui akun Twitter resminya, Kamis (28/11).

"Kaum LGBT tetap berhak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara. Satu-satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspose dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum. #SuaraGerindra @KejaksaanRI," imbuh admin Gerindra.

Aktivis pro-demokrasi serta kalangan pro-LGBT sempat mengapresiasi sikap Gerindra tersebut. Gerindra mungkin partai pertama yang secara langsung mengkritik diskriminasi terhadap minoritas seksual, meski hanya lewat Twitter. Sayangnya sikap partai populis itu berubah setelah muncul serangan netizen—khususnya dari kalangan sayap kanan. Petinggi Gerindra menolak jika dianggap pro-LGBTQ. Anggota Fraksi Gerindra Andre Rosiade, dilansir Detik.com menegaskan pernyataan tersebut bukan berarti partainya mendukung LGBTQ.

"Gerindra tidak mungkin mendukung LGBT," ucap Andre.

Sementara wakil ketua umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tak ada koordinasi antara admin Twitter dan jajaran pemimpin partai. Admin tersebut, katanya, berisi kader muda partai. Dasco juga meminta maaf, sebab cuitan itu dianggap membingungkan publik. Yang jelas katanya, Gerindra menolak LGBTQ.

"[Admin] kan ganti-ganti. Kita buat kader-kader muda kita yang jadi admin," tutur Dasco kepada awak media. "Kita kan bukan setuju soal perilaku [seksual]. Saya minta maaf ke seluruh warganet yang menginterpretasikan seperti itu, sebagai salah satu pimpinan partai saya minta maaf," tutur Dasco.

Agaknya, memang tak ada yang bisa diharapkan dari parpol untuk memperjuangkan hak LGBTQ. Yang ada justru, dalam musim politik elektoral, parpol selalu menjadikan komunitas LGBTQ sebagai target penyerangan. Pada Januari 2018, ketua umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan ada lima parpol di DPR yang dengan tegas menolak LGBTQ, meski tak merinci nama parpol tersebut.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang konon mengusung semangat anak muda dalam membawa perubahan politik di Indonesia, tidak secara tegas juga mendukung LGBTQ. Malah pada Maret 2018, PSI dikritik setelah Ketua DPD PSI Kota Depok Ferry Batara "menyesalkan penyebaran LGBTQ yang masif di Kota Depok." Sikap partai berkuasa PDI-P pun setali tiga uang.

Lembaga riset Saiful Mujani Research & Consulting pada 2017 merilis survei pandangan masyarakat terhadap LGBTQ. Hasilnya, mereka yang merasa sangat terancam dan cukup terancam berjumlah 87,6 persen. Angka tersebut naik dari 85,4 persen pada September 2017.