The VICE Guide to Right Now

Jurus Pemerintah Genjot Ekonomi Saat Pandemi: Anggarkan Perjalanan Dinas Rp4,1 Triliun

Perjalanan dinas PNS kementerian beserta bajetnya yang sempat dibekukan, kini ditargetkan harus habis. Kemenko Kemaritiman dan Investasi jadi salah satu yang menganjurkan taktik ini.
14 Juli 2020, 1:06pm
Kemenko Marves Instruksikan genjot Ekonomi lewat Perjalanan Dinas Rp4,1 Triliun
Ilustrasi rapat di hotel yang biasa dilakukan ASN saat menggelar perjalanan dinas. Foto via Wikimedia Commons/lisensi CC 4.0

Di tengah pertambahan pasien corona harian yang angkanya makin bikin takut, yang dipikirkan Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) ternyata melulu soal pariwisata saja. Ini tecermin dalam surat instruksi kementerian bersangkutan yang kini beredar di media sosial. Isinya, Kemenko Marves meminta agar enam kementerian dan satu badan di bawahnya segera menghabiskan anggaran perjalanan dinas dan rapat 2020 senilai Rp4,1 triliun.

Cara menghabiskannya diatur biar cocok dengan misi menggenjot sektor pariwisata yang terbanting pandemi corona. Pertama, perjalanan dinas dan rapat kementerian di lingkungan Kemenko Marves diarahkan menuju Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, Likupang, Mandalika. Kenapa ada dua nama objek wisata di tengah daftar nama daerah, kami juga enggak habis pikir.

Kedua, rencana perjalanan dinas dan rapat itu harus diajukan paling lambat 10 Juli atau empat hari lalu. Ketiga, perjalanan dinas dan rapat harus dilaksanakan pada rentang Juli-November 2020.

Mari kita runut sikap utuh pemerintah soal anggaran perjalanan dinas yang mangkrak karena pandemi bikin orang enggak boleh pergi-pergi.

Jadi, pada 16 Maret lalu atau dua minggu sejak kasus corona pertama kali ditemukan di Indonesia, Jokowi sudah gercep memutuskan dana perjalanan dinas 2020 sebesar Rp43,7 triliun direalokasi. Sebanyak 50 persen dari bajet itu dialihkan ke tiga program tanggap corona, yakni bantuan untuk rumah sakit, bantuan sosial untuk masyarakat, dan bantuan untuk dunia usaha.

"Ini ada kurang lebih Rp40-an triliun yang bisa segera dialihkan dengan program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, dengan daya beli masyarakat," ujar Jokowi waktu itu, dikutip Merdeka.

Selain itu, Jokowi juga minta perjalanan dinas ke luar negeri ditahan dulu. Sekali lagi: perjalanan dinas ke luar negeri.

"Dana perjalanan dinas kan cukup besar ya, berapa puluh triliun. Itu Presiden sudah minta tidak ada perjalanan dinas ke luar negeri dan memang kebetulan kita juga sepakat, dunia juga membatasi itu semua. Nah dananya, Presiden minta alihkan langsung untuk membantu rakyat-rakyat kategori kurang, agar ekonomi tetap berjalan," kata Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Maret, dilansir Media Indonesia.

Dalam kasus Kemenko Marves, Luhut sendiri juga yang bilang, dana perjalanan dinas kementeriannya akan dialihkan jadi bantuan langsung tunai buat UKM. Jadi semoga sampai sini duduk masalahnya jelas, ada 50 persen uang perjalanan dinas yang direalokasi, sisanya ditahan untuk tak dikeluarkan dulu.

Respons sadar situasi ini jelas mulia. Bukan cuma karena uangnya dipakai untuk kegiatan yang lebih darurat, tapi juga sinkron dengan imbauan pemerintah agar masyarakat tidak bepergian keluar kota dulu. Ekonom aja sampai muji-muji.

Situasi lalu berubah memasuki bulan Juni. seiring dengan dimulainya fase New Normal, eh, Adaptasi Kebiasaan Baru per 1 Juni, bukan cuma mal yang dibuka. Memasuki Juli, pemerintah menyatakan aktivitas perjalanan dinas PNS telah diaktifkan kembali.

Jadi jelas ya, Kemenko Marves enggak mencla-mencle. Sejak awal mereka emang enggak menghapuskan seutuhnya bajet perjalanan dinas. Apalagi sekarang ketika perjalanan dinas sudah dibolehkan, terutama di Kemenko Marves ada niat suci menolong rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata. Enggak ada salahnya kan? Selain kalung, siapa tahu kebahagiaan karena menggelar rapat di Candi Borobudur adalah obat mujarab penakluk corona.

Bahwa pertambahan kasus corona masih kencang, bahkan sudah sempat tembus 2.600 kasus positif dalam sehari, santai lah. Indonesia jadi negara anomali karena warganya disuruh bayar buat tes corona juga santai. Optimistis dong, kayak Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pas tahu daerahnya dijadikan tujuan perjalanan dinas Kemenko Marves: bangga banget.

“Maka kemarin Menteri Kelautan dan Perikanan datang ke sini melakukan kunjungan kerja. Jadi, kalau semua mau mengadakan rapat bisa ke Banyuwangi, ini sudah boleh. Ini berkat kerja keras bersama sehingga Banyuwangi masuk dalam draf pertama untuk dikunjungi. Tentu ini dampaknya akan cukup baik. Karena apa? Kalau pariwisata ini dibuka maka, warung-warung akan kembali beraktivitas dan tingkat reservasi hotel juga akan meningkat," ujarnya Sabtu pekan lalu (11/7), dilansir Berita Jatim.