Organisasi HAM Kecam Keputusan Washington Cabut Larangan Prabowo Masuk Amerika

Kabar pemerintah federal Amerika Serikat mencabut larangan masuk tersebut mulai tersiar di Indonesia pada 7 Oktober lalu. Situasi ini direspons aliansi organisasi HAM yang langsung mengirim surat protes kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Surat itu menyebut keputusan AS mencabut larangan masuk untuk Prabowo Subianto bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS selama ini yang menolak terduga pelanggar HAM berat masuk ke wilayah mereka.

“Prabowo Subianto adalah mantan Jenderal yang dilarang masuk AS sejak 2000 karena tuduhan keterlibatan langsungnya dalam pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia,” bunyi surat tersebut, dikutip dari The New York Times.

“Kami meminta Anda [Mike Pompeo] mengklarifikasi visa yang diberikan kepada Prabowo Subianto tidak memberikan imunitas terhadapnya, dan meminta apabila ia benar pergi ke AS, maka kejahatan yang ia lakukan diinvestigasi secara benar. Apabila terkumpul bukti yang cukup, lantas dibawa ke pengadilan di bawah hukum internasional atas kriminalitas yang dilakukannya.”

Aliansi pemrotes terdiri atas Amnesty International AS, Amnesty International Indonesia, KontraS, Public Interest Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, ICW, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Juru Bicara Gerindra Irawan Ronodipuro menjelaskan, dalam kunjungan sepanjang 15-19 Oktober ini, Prabowo dan Esper akan membahas keamanan, khususnya peran AS dan Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik. Kunjungan ini sekaligus terkait potensi kerja sama militer kedua negara di masa depan.

Selain masalah keamanan, Juru Bicara Kedutaan Besar AS di Jakarta Michael Quinlan mengatakan pertemuan keduanya membahas isu perdagangan dan upaya merespons Covid-19.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi santai penolakan atas kunjungan Prabowo ke AS. “Terkait dengan adanya pihak-pihak yang menolak, mengkritisi, saya pikir silakan saja. Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selama beliau bertugas sebagai abdi negara juga bertugas sebagai politisi,” ujar Dahnil saat membela bosnya, dilansir Kumparan.

“Kita menghormati hal tersebut: penolakan atau kritikan dan sebagainya. Yang jelas, Pak Prabowo di Amerika Serikat memenuhi undangan pemerintah AS, memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan AS,” tambahnya.

Selain dari organisasi pembela HAM, Senator AS dari Partai Demokrat, Patrick Leahy, turut mengecam tindakan Gedung Putih mencabut larangan datang bagi Prabowo. “Dengan memberi visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden dan Menlu menunjukkan sekali lagi bahwa law and order hanyalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan,” ujar Leahy kepada Reuters.

Terkait alasan Amerika Serikat sejenak “melupakan” dosa masa lalu Prabowo, peneliti militer Made Supriatma dari ISEAS-Yusof Ishak Institute meyakini AS mengedepankan kepentingan strategis dibanding isu HAM, khususnya karena alasan ekonomi dan politis.

“Secara strategis, Indonesia penting [bagi AS], terutama dalam strategi politik AS menghadapi Tiongkok di kawasan Asia. Konfrontasi antara kedua negara semakin sering. Banyak pengamat mengatakan bahwa ini bisa menjadi era perang dingin terbatas di Asia. [Dibanding isu HAM] AS lebih setia mengamankan kepentingan strategis mereka,” ujar Made kepada VICE. “Prabowo sekarang masuk pemerintahan. Dia memegang kebijakan keamanan Indonesia. Dia juga punya kekuasaan membeli peralatan perang dan persenjataan, AS berkepentingan menjualnya.”

Made menambahkan, Washington masih memandang Indonesia sebagai sekutu yang jarang berselisih paham. Misal, Negeri Paman Sam akan mendukung Indonesia dalam isu Papua di forum PBB. Sebaliknya Indonesia sangat loyal membantu AS melawan gerakan islam radikal.

Prabowo Subianto menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ketika Tim Mawar, bagian dari pasukan ini, menculik mahasiswa dan aktivis sepanjang 1997-1998. Kesebelas pelaku telah diadili Mahkamah Militer Tinggi, namun dugaan Prabowo berperan dalam penculikan tersebut tak pernah diusut transparan. Ia juga dituduh melakukan kekerasan di Timor Timur selama periode menjelang disintegrasi 2002. Semua tuduhan tersebut tak pernah dituntaskan di pengadilan.

Upaya Prabowo mencabut larangan bepergiannya ke AS diduga sudah ia lakukan sejak terpilih jadi menhan. Dua bulan sejak jadi menteri, pelobi bernama James N. Frinzy diketahui menjadi perwakilan Menhan Prabowo di AS. Informasi tersebut diketahui dari formulir United States Foreign Agents Registration Act yang beredar.

Namun, belum ada informasi pasti untuk urusan apa Frinzi melakukan lobi-lobi di AS atas nama menhan. Made Supriatma pernah menulis laporan di IndoProgress, bahwa pelobi atau lobbyist adalah aktivitas politik legal di Amerika. Pelobi dipekerjakan oleh klien untuk memajukan kepentingan si klien dalam pembentukan UU atau kebijakan pemerintah AS.

Made juga mencatat lobi-lobi politik Prabowo di AS, yang sudah ia lakukan sejak 2013 melalui adiknya, Hashim Djojohadikusumo lewat Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD). Di tahun itu, Hashim menyewa lima pelobi di AS, diduga untuk memoles citra Prabowo yang hendak maju sebagai calon presiden menjelang pemilu 2014.

Upaya Prabowo membersihkan nama sejak 2013 akhirnya tercapai setelah tujuh tahun, itupun karena diangkat Jokowi sebagai menteri. Menurut Made, tidak menutup kemungkinan pencabutan larangan masuk AS ini berpengaruh dalam kontestasi pilpres 2024.

“Karir politik dia sudah habis sebenarnya setelah dua kali kalah Pilpres, tapi Jokowi menghidupkannya kembali [dengan memilihnya sebagai menhan]. Visa dari Amerika bisa menjadi modal [Prabowo] bahwa negara adidaya ini tidak keberatan dia memimpin Indonesia,” kata Made. “AS memang bukan faktor dalam pilpres di Indonesia. Namun, bagaimanapun juga, pengakuan AS ini memberikan image yang lebih kuat bahwa Prabowo diterima di kancah pergaulan internasional.”

Reporter Politico Nahal Toosi punya pendapat serupa. Dia menilai pemberian akses visa masuk AS kepada Prabowo sebagai dampak persaingan AS dan Tiongkok. Pada November 2019, Tiongkok lebih dulu secara terbuka menerima Prabowo apa adanya, sekalipun tersangkut kasus pelanggaran HAM berat.