Iklan
Korupsi

Romahurmuziy Terjaring OTT, Makin Panjang Daftar Ketum Parpol Berurusan Dengan KPK

Empat tahun terakhir, dua ketum PPP ditangkap KPK. Kali ini atas dugaan mengatur jabatan di Kemenag. Sekitar 61,71 persen kasus korupsi yang ditangani komisi antirasuah melibatkan politikus.

oleh Adi Renaldi
15 Maret 2019, 8:54am

Gedung lama Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto oleh Crack Palinggi/Reuters

Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy kabarnya dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 15 Maret 2019. Romi, panggilan akrabnya, ditahan dalam operasi tangkap tangan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Surabaya pada pukul 9 WIB. Ketua KPK Agus Rahardjo hanya membenarkan bahwa telah terjadi penangkapan tersebut kepada awak media.

"Ada giat KPK di Jatim. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim," kata Agus dikutip awak media. Status politikus akrab disapa Romi itu, kata Agus, akan ditentukan dalam 1x24 jam. Penangkapan di Surabaya ini menandai tradisi KPK untuk selalu menjerat tersangka di hari Jumat, sehingga media biasa menjuluki momen tersebut 'Jumat Keramat'.

Dalam jumpa pers terpisah, penangkapan Romi terkait kongkalikong pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Promosi jabatan yang hendak diatur ini mencakup posisi Kemenag pusat dan daerah. Selain Romi, empat orang lain turut diamankan oleh komisi antirasuah.

"[OTT terkait] Pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Info penangkapan ini menandakan sudah dua petinggi PPP ditangkap KPK sepanjang kurun empat tahun terakhir. Sebelum Romi, ketua umum Suryadharma Ali juga tersangkut kasus korupsi dana haji saat ia menjabat sebagai Menteri Agama di era SBY pada 2014. Suryadharma dihukum 6 tahun penjara pada 2016. Juni tahun lalu, politikus PPP dan anggota DPR Fadly Nurzal juga ditangkap atas dugaan suap di DPRD Sumatera Utara.

Ini juga bukan kali pertama Romi berurusan dengan KPK. Tercatat sudah dua kali dirinya diperiksa oleh lembaga antirasuah tersebut sebagai saksi atas kasus korupsi. Pada 2014, Romi pernah dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus alih fungsi hutan Riau seluas 1,6 hektar. Kemudian pada Agustus 2018, Romi kembali diperiksa KPK dalam kasus tambahan dana perimbangan daerah keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018 yang menjerat mantan pegawai Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Nama Romi, jika dijadikan tersangka, bakal menambah panjang daftar petinggi partai yang pernah ditangkap KPK. Sebelumnya ada presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq yang divonis 16 tahun atas suap impor daging sapi pada 2013. Ketum Demokrat Anas Urbaningrum juga mendapat hukuman berat atas korupsi wisma atlet Hambalang. Tak lupa baru-baru ini ada Idrus Marham, sektretaris jenderal Golkar dan mantan menteri Sosial, yang didakwa menerima suap atas proyek PLTU Riau.

Politikus masih mendominasi aktor utama kasus korupsi. Menurut KPK, sebanyak 61,71 persen kasus korupsi yang ditangani melibatkan politikus. Tak mengherankan jika korupsi secara berjamaah pernah terjadi di DPRD Malang.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan bahwa saat ini sulit mencari partai politik yang benar-benar bersih. Adanya caleg partai berstatus mantan koruptor dan minimnya pendidikan publik, menambah runyam masa depan politik praktis di Indonesia. Saat ini hanya segelintir partai yang bebas korupsi seperti PSI dan NasDem, kata Ujang mencontohkan.

"Sulit mencari partai yang bersih,” kata Ujang kepada VICE. "Jika ada partai yang bersih, dan itu betul-betul bersih, seharusnya akan banyak pemilih yang mendukung."

PPP muncul pada 1973 sebagai gabungan dari partai-partai Islam lain saat era Orde Baru, sebagai langkah awal Soeharto dalam membatasi pergerakan partai-partai berbasis agama. PPP terbukti mampu bersaing di pemilu perdananya pada 1977. Partai tersebut menang atas Golkar di DKI Jakarta dan berhasil mendominasi suara di Aceh.

Setelah lima dekade berlalu, PPP mengalami perpecahan internal sejak Suryadharma tersangkut kasus korupsi. Sebagian pendukung memilih Djan Faridz sebagai ketua. Sebagian lain memilih Romi.

Perpecahan semakin menajam menjelang pilpres 2014, saat Suryadharma tiba-tiba menghadiri kampanye Partai Gerindra pada Maret 2014. Sebanyak 27 dewan pimpinan wilayah memprotes manuver Suryadharma, yang diakhiri dengan saling pecat kader partai dan memicu perpecahan.

Meski Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa PPP di bawah Romi adalah yang sah, kubu Djan masih tetap aktif berpolitik. Menjelang pilpres 2019, PPP kembali memanas. Kubu Djan, yang disebut PPP Muktamar Jakarta, mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara kubu Romi menyatakan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.