Iklan
Opini

Sudah Tepat Ulama Aceh Haramkan Perempuan Main Sepakbola, Nanti Kritis Kayak Timnas AS

Timnas perempuan Amerika memanfaatkan momen kembali menjuarai Piala Dunia untuk menyentil Presiden Trump yang misoginis dan diskriminatif. Bisa berabe tuh buat kaum konservatif.

oleh Adi Renaldi
09 Juli 2019, 11:08am

Ilustrasi sepakbola perempuan berhijab antara Iran melawan Jerman. Foto oleh Stefanie Loos/Reuters

Tim sepakbola perempuan Amerika Serikat sukses mempertahankan gelar juara Piala Dunia akhir pekan lalu sesudah mengalahkan timnas Belanda 2-0. Rupanya bukan sekadar gelar juara yang jadi sorotan publik. Kemenangan timnas perempuan Negeri Paman Sam menjadi sentilan buat Presiden Donald Trump yang selama ini menjadi sosok misoginis, diskriminatif, dan anti-imigran.

Saat timnas AS tersebut mengangkat trofi, yel-yel "Persetan Trump!" menggema di seantero stadion seperti direkam oleh Fox News. Salah seorang pemain tengah timnas AS, Megan Rapinoe, mengaku ogah jika diundang ke Gedung Putih buat perayaan lazim olahragawan berprestasi di negaranya, yang biasanya dijamu presiden makan malam. "Saya tidak akan pergi ke Gedung Putih. Tidak. Saya tidak akan pergi ke sana," tutur Megan dikutip media.

Kemenangan tersebut menjadi buah bibir warganet di seluruh dunia. Tidak sedikit pula warganet Indonesia yang merayakannya. Tapi, coba alihkan perhatian sejenak ke negeri sendiri, sikap bertolak belakang disuarakan anggota ormas dan ulama di Aceh. Negeri Serambi Makkah melihat sepakbola perempuan sebagai aktivitas haram. Pandangan itu disuarakan Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Lembaga tersebut mengeluarkan fatwa jika sepakbola haram dimainkan perempuan.

"Setiap permainan yang membuat gerak-gerik berlebihan dilarang, laki-laki saja tidak boleh apalagi perempuan. Mencegah kemungkaran itu lebih baik daripada ada manfaatnya yang sedikit. Banyak landasan yang digunakan untuk mengatakan bahwa sepakbola perempuan itu tidak boleh dalam konteks Aceh," kata wakil MPU Aceh Faisal Ali dikutip VoA Indonesia.

Faisal menegaskan jika MPU Aceh hanya mengeluarkan fatwa, terkait penerapan hukuman atau larangan, pihaknya akan menyerahkan hal itu ke lembaga terkait. Fatwa tersebut akhirnya ditanggapi Badan Liga Sepak bola Pelajar Indonesia (BLiSPI) Aceh, yang pernah menyatakan siap menghargai dan patuh terhadap aturan main di suatu daerah. Belum jelas betul apakah sepakbola perempuan akan dilarang sepenuhnya.

"Kalau memang di Aceh tidak dibenarkan karena mungkin dengan syariat ya kami hargai. Kami juga sudah mencoba bermain dengan pemain dengan sistem bersyariat. Jadi tidak ada hal-hal yang menyimpang di luar syariat Islam," kata ketua BLiSPI Aceh Ishaq Rizal kepada awak media.

Sepakbola perempuan di Aceh tergolong belum lama berkembang. Baru tiga tahun lalu muncul aktivitas tim sepakbola perempuan. Persoalan muncul ketika ajang Piala Menpora U-17 di Lhokseumawe pada 30 Juni. Ajang tersebut digelar buat mencari tim sepakbola perempuan yang akan mewakili Aceh di tingkat nasional. Padahal, semua pemain sepakbola mengenakan hijab sesuai aturan syariah yang berlaku.

Meski begitu, kecaman dari kalangan konservatif terus mengalir di media sosial. Alhasil BLiSPI mengaku siap jika Aceh tak memiliki wakil di kancah sepakbola perempuan nasional.

Sikap Aceh ini sejalan dengan reputasinya sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia menjalankan syariat Islam. Organisasi kemanusiaan Outright Action International pada 2016 memetakan sedikitnya ada 429 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap LGBTQ, minoritas dan perempuan. Banda Aceh tak lepas dari predikat kota intoleran selama tiga kali berturut-turut. Tak cuma diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan juga tinggi di Aceh, merujuk data jaringan organisasi perempuan di sana.

Awal pekan ini, misalnya, santer terdengar rencana DPRD Aceh dan Pemprov Aceh untuk meloloskan qanun melegalkan poligami. Alasannya, qanun poligami dianggap penting buat menjamin hak perempuan dan mengurangi pernikahan siri.

Penolakan terhadap perempuan bermain sepakbola akhirnya menggugah Komnas Perempuan untuk angkat bicara. Anggota Komnas Perempuan bidang Reformasi Hukum dan Kebijakan Sri Nurherwati mengatakan berbagai larangan yang membatasi kegiatan perempuan justru tak memiliki manfaat. Seharusnya, kata Sri, ulama dan pemerintah Aceh memberikan fasilitas pendukung supaya sepakbola dapat terus dilakukan sesuai hukum syariah.

"Kalau Pemda Aceh menghendaki sepak bola yang syariah, seperti apa yang diinginkan? Seharusnya bukan melarang, tetapi memberikan infrastruktur sehingga sepak bolanya betul-betul bisa menjamin hak konstitusional warga negaranya, terutama perempuan," kata Sri kepada Kompas.com.

Sebenarnya sih, mengharumkan nama daerah atau negara lewat prestasi dalam bentuk apapun itu juga ibadah—lepas dari kamu lelaki atau perempuan. Tapi enggak apa-apa deh. Lagian, nanti kalau perempuan dibiarkan terus main sepakbola lama-lama kritis sama semua jenis misogini, kayak yang disuarakan sebagian pemain timnas perempuan AS. Bisa berabe :P


Views My Own' adalah ruang di VICE Indonesia untuk opini, komentar peristiwa, serta analisis pribadi seputar topik penting ataupun kontroversial yang perlu diketahui anak muda. Anda punya esai atau opini yang ingin dibagikan pada khalayak luas? Silakan kirim email berisi ide tulisan itu ke surel indonesia@vice.com.