Surga Pajak

Liputan Investigatif 'Paradise Papers' Menyeret Nama Prabowo dan Keluarga Cendana

Laporan kolaboratif ICIJ mengungkap aktivitas 120 politikus dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki perusahaan cangkang di negara surga pajak. Peta harta Ratu Elizabeth, Raja Salman, Mendag AS, hingga Bono turut diungkap.

oleh VICE Staff
06 November 2017, 6:24am

Ilustrasi suasana di pesisir Bermuda, surga pajak dunia. Foto oleh Getty Images.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

VICE News Tonight on HBO menyajikan liputan khusus berdurasi satu jam tentang proses di balik Paradise Papers, laporan jurnalistik paling menggemparkan 2017. Kami mendapat akses melihat dari dekat bagaimana kolaborasi investigasi dari ratusan jurnalis dan berbagai media mengungkap praktik abu-abu orang superkaya maupun politikus dengan cara mengoperasikan perusahaan di surga pajak Bermuda. Episode khusus Paradise Papers akan kami tayangkan lewat situs VICE Indonesia dalam waktu dekat.

Lebih dari 13,4 juta dokumen rahasia tentang para pemilik perusahaan cangkang internasional dibocorkan lewat laporan investigatif berjuluk 'Paradise Papers'. Kolaborasi liputan ini diinsiasi oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang April tahun lalu sukses merilis 'Panama Papers'.

Berdasarkan liputan 'Paradise Papers', lebih dari 120 politikus berbagai negara diungkap namanya, sebagai pemilik perusahaan cangkang di negara-negara surga pajak. Temuan mengejutkan dari 'Paradise Papers' di antaranya bisnis antara perusahaan kapal milik Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, dengan menantu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari Indonesia, nama politikus oposisi Prabowo Subianto, masuk dalam daftar bersama Tommy dan Mamiek Soeharto, anak Presiden ke-2 Soeharto, sebagai pemilik perusahaan cangkang di luar negeri. Tahun lalu, nama pengusaha Indonesia yang masuk Panama Papers adalah Sandiaga Uno, kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ketua Umum Partai Gerindra disebut dalam laporan ini sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang melakukan praktik bisnis offshore, lewat perusahaan yang berlokasi di Bermuda. Saat dikonfirmasi oleh TEMPO, salah satu mitra media yang mendukung laporan Paradise Papers, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon membantah bila Prabowo hendak mengemplang pajak. Nusantara Energy Resources didirikan pada 2001 sekadar untuk adminstrasi bisnis serta tidak aktif sejak didaftarkan ke otoritas Bermuda. "[Nusantara Energy] adalah perusahaan satu dollar," kata Fadli. Wakil Ketua DPR RI ini mengakui ada politikus Indonesia terlibat dalam Nusantara Energy Resources, yang awalnya didirikan untuk eksplorasi minyak dan gas. Fadli tidak mengetahui detail peran beberapa politikus Indonesia itu dalam bisnis offshore milik patron politiknya.

Bagan menjelaskan relasi perusahaan migas Prabowo dengan 'cangkang' di Bermuda.

Selain itu, Tommy Soeharto dan kakaknya Siti Hutami Endang Adiningsih (alias Mamiek) turut masuk dalam laporan Paradise Papers. Anak-anak Soeharto ini sejak 1990-an sudah membentuk perusahaan cangkang di zona bebas pajak lewat bendera grup Humpuss. Ketika dikonfirmasi TEMPO dan BBC Indonesia, juru bicara keduanya menolak berkomentar.

Peta kepemilikan usaha Humpuss lewat perusahaan offshore Bermuda.

Liputan kolaboratif ratusan jurnalis dari seluruh dunia ini kembali menyuguhkan pada publik cara kerja perusahaan-perusahaan di luar negeri, yang aktivitasnya sangat abu-abu karena melindungi kepentingan orang kaya dari aturan pajak, kleptokrat, hingga semua orang yang ingin menyembunyikan bisnis mereka sebenarnya.

Perlu dicatat, mayoritas transaksi offshore tidak otomatis melanggar hukum. Raja Salman, misalnya, ikut disebut namanya dalam Paradise Papers. Dia memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Island yang dipakai untuk membeli properti mahal di London, serta membeli kapal pesiar mewah. Uang yang dipakai sangat mungkin tak bermasalah. Namun jalan berliku dalam pembelian rumah ataupun yacht milik sang raja Negeri Petro Dollar sangat mengundang kecurigaan, karena Raja Salman terungkap memiliki aset di negara lain tanpa memakai langsung namanya. Begitu pula alasan nama-nama anggota politbiro Partai Komunis Cina, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, serta mantan perdana menteri Jepang masuk dalam Paradise Papers.

Selalu ada alasan mencurigai nama-nama politikus dalam bocoran Paradise Papers. Dengan memakai perusahaan cangkang, artinya orang kaya maupun pejabat publik ini secara sadar memakai metode menyalurkan uang secara aman tanpa diendus otoritas pajak.

Mayoritas bocoran data dari Paradise Papers datang dari firma hukum Appleby, yang berbasis di Bermuda. Bisa dibilang laporan kali ini lebih tepat disebut 'Bermuda Papers'. Bagi pembaca Barat, temuan paling mengejutkan adalah kaitan antara anggota kabinet Amerika Serikat, sosok penasehat hingga pendonor kampanye Presiden Trump pada pemilu tahun lalu, dengan perusahaan-perusahaan cangkang di zona bebas pajak. Selain itu, banyak investor di Twitter ataupun Facebook, yang memiliki hubungan dengan BUMN Rusia.

Dokumen-dokumen Paradise Papers disajikan dengan analisis dan liputan pelengkap seperti bocoran Panama Papers tahun lalu. Proses pembocoran datanya pun sama persis. Ada sumber dari internal firma hukum yang mengirim jutaan data mentah kepada surat kabar Jerman Suddeutsche Zeitung, yang lantas mengirim data tersebut kepada rekan-rekan di International Consortium of Investigative Journalists. Kolaborasi bersama itu lantas dipublikasikan Minggu malam. Nama kesohor lain yang disebut dalam laporan ini adalah Ratu Elizabeth serta Bono, vokalis band legendaris U2.

Karena metode dan hasil yang didapatkan tak jauh beda dari Panama Papers, bisa dibilang nama-nama yang muncul juga nyaris serupa. Bagi AS, investigasi kali ini bahkan dapat memicu gejolak politik, mengingat tim Kejaksaan Agung dipimpin Robert Mueller menyelidiki kolusi politikus dan perusahaan Negeri Paman Sam dengan pemerintah Rusia selama pemilu 2016.

Berikut detail dari investigasi Paradise Papers yang perlu kalian tahu:

MENTERI PERDAGANGAN AS DEKAT DENGAN KRONI PUTIN

Nama yang sedang menjadi sorotan di media massa Barat adalah Wilbur Ross, Menteri Perdagangan sekaligus sosok yang sejak lama menjadi kawan dekat Presiden Donald Trump. Dia tercatat memiliki investasi di perusahaan kapal Sibur, milik menantu Putin. Bisnis Ross terus berjalan, kendati AS sudah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Menurut The Guardian, Ross secara sadar tetap melanjutkan hubungan dengan kroni-kroni Putin. Menantu Putin yang dimaksud adalah Kirill Shamalov. Sementara pebisnis Rusia yang menjalin hubungan sangat dekat, bahkan investasi bersama dengan Mendag Ross, adalah Gennady Timchenko yang sering latihan judo bareng sang Presiden Rusia.

Kepemilikan saham Ross di perusahaan kapal milik Rusia sebetulnya sudah diungkap dalam sesi uji kelayakan di hadapan Senat, ketika namanya diajukan Trump menjadi Menteri Perdagangan. Kala itu tidak banyak pertanyaan diajukan senator dari partai Republik ataupun Demokrat. Juru bicara Ross sempat berkilah jika dia baru bergabung dengan perusahaan itu sebelum sanksi ekonomi diteken oleh Presiden Barack Obama. Data dari Badan Pengawas Pasar Modal AS menunjukkan sebaliknya, jika Ross bahkan menjabat sebagai Dewan Komisaris Sibur. Laporan ini membuktikan dugaan lama, bahwa pengusaha-pengusaha yang sumir sumber hartanya menjadi pendukung Trump.

Mencuatnya nama Ross akan merugikan Trump, yang sudah mendapat macam-macam tudingan kolusi dengan aktor politik Kremlin. Saat ini mantan kepala tim pemenangan Trump, Paul Manafort, oleh jaksa dianggap melanggar hukum karena menjadi agen asing bagi Rusia.

FACEBOOK DAN TWITTER DIDANAI UANG DARI RUSIA

Paradise Papers turut mengungkap betapa banyak dana mengalir dari pengusaha maupun Badan Usaha Milik Negara asal Negeri Beruang Merah, kepada dua raksasa media sosial: Twitter dan Facebook. Tokoh sentral Rusia yang mengongkosi dua medsos itu adalah Yuri Milner, pengusaha AS keturunan Rusia.

Dua perusahaan Rusia yang banyak menanamkan modal ke Facebook misalnya VTB Bank dan Gazprom, keduanya adalah BUMN yang dikendalikan Kremlin. Milner juga mengarahkan DST Global, perusahaan di bawah kendali Rusia, untuk membeli saham Facebook maupun Twitter.

Dalam keterangan terpisah, semua saham dari Rusia itu akhirnya dijual setelah Facebook melantai di bursa saham pada 2012. Saham mereka di Twitter juga dilepas setelah mikroblog itu ikut menjadi perusahaan terbuka setahun sesudahnya. Bagaimanapun keterlibatan saham Rusia menjadi sorotan, sebab peretas maupun produsen hoax asal Rusia banyak menggunakan Facebook maupun Twitter untuk mempengaruhi persepsi pengguna Internet di AS menjelang pemilu 2016 yang akhirnya dimenangkap Trump. Kepada VICE News, DST, Facebook, maupun Twitter menolak berkomentar. Milner sempat diwawancarai oleh tim ICIJ, namun membantah jika dia ataupun pemerintah Rusia punya pengaruh terhadap kebijakan kedua sosmed tersebut. "VTB hanyalah satu dari sekian investor asing yang ingin menanamkan modal ke perusahaan AS, sebatas itu saja."

BERIKUT TEMUAN LAIN DARI PARADISE PAPERS:

Ratu Elizabeth menyimpan harta dalam jumlah besar di perusahaan offshore.

Vokalis U2, Bono, ikut punya perusahaan cangkang menanamkan modal di Lithuania

Data Glencore salah satu perusahaan tambang terbesar dunia, diungkap ke publik