Rencana Thailand Melegalkan Mariyuana Medis Bisa Berdampak ke Asia Tenggara

Thailand dipastikan jadi negara pertama di Asia Tenggara yang bersiap melegalkan mariyuana sebagai alternatif obat medis. Bahkan, menurut sejumlah penggiat legalisasi ganja di Negeri Gajah Putih, tak lama lagi, konsumsi ganja rekreasional di Thailand tak akan dianggap sebagai kegiatan melanggar hukum. Parlemen dalam pemungutan suara pada 24 Desember 2018, dengan suara mutlak 166 mendukung dan hanya 16 abstain, mengesahkan amandemen undang-undang narkotika. Beleid anyar ini mengizinkan riset dan pemakaian ganja untuk kepentingan medis.

Berdasar survei terbaru, mayoritas masyarakat Thailand turut mendukung perubahan beleid seputar narkoba, yang dulu menghukum konsumsi ganja dengan pidana penjara bertahun-tahun. Kendati demikian Amandemen ini tetap mempertahankan ancaman penjara hingga hukuman mati bagi orang yang menyelundupkan ganja ke wilayah Negeri Gajah Putih. "Amandemen ini adalah kado akhir tahun dari parlemen untuk pemerintah dan rakyat Thailand," kata Somchai Sawangkarn, ketua kelompok kerja legalisasi ganja medis di DPR, seperti dikutip Reuters.

Kebijakan progresif melegalkan ganja ini otomatis jadi keputusan bersejarah di kawasan dengan aturan hukum seputar obat-obatan paling keras di muka Bumi. Beneran lho, Thailand dalam hal menghukum pemakai ataupun pengedar narkoba sejak lama dikenal lebih keras dibanding Indonesia atau Malaysia. Namun gara-gara aturan ketat itu pula, Thailand memiliki populasi penghuni penjara paling tinggi di Asia Tenggara, serta jadi posisi keenam di tingkat global.

Sebagian besar napi yang dijebloskan ke penjara di Thailand adalah terpidana kasus penyalahgunaan narkotika kecil-kecilan. Pada 15 tahun lalu, pemerintah Thailand mencanangkan perang terhadap peredaran narkoba—mirip seperti pemberantasan pengedar brutal ala Rodridgo Duterte di Filipina—meminta tumbal ratusan korban yang diduga sebagai pengedar obat-obatan. Mayoritas korban pembantaian aparat Thailand dulu adalah bandar ganja.

Ironisnya, kata pakar, konsumsi ganja punya sejarah panjang di Negeri Gajah Putih. Itu keterangan Kitty Chopaka, chief marketing officer grup advokasi pro-legalisasi ganja Highland Network.

"Dari dulu, ganja sudah jadi salah satu bagian dari budaya Thailand," ungkap Kitty. "Selama sekian abad, petani Thailand pergi ke ladang dan menggunakan Kratom dengan cara mengunyah daunnya. Lalu mereka kembali ke rumah dan mengisapnya melalui bong. Mereka melakukannya agar bisa makan, rileks dan tidur. Besoknya, ritual ini diulang. Begitu seterusnya."

Semuanya berubah setahun terakhir di Thailand. Wacana melegalkan pemakaian ganja bergerak ke arah yang berbeda dibandingkan situasi negara lain di Asia Tenggara. Di Filipina, kebijakan perang narkoba Presiden Rodrigo Duterte yang kontroversial menewaskan lebih dari 12.000 orang—kebanyakan dari mereka adalah korban pembunuhan tanpa peradilan yang sempat ramai tak lama setelah Duterte terpilih jadi orang nomor satu di Filipina.

Sementara di Malaysia, baru-baru ini lelaki berumur 29 tahun dijatuhi hukuman gantung karena terbukti menjual ganja untuk kepentingan medis di Facebook (meski kasusnya sedang ditinjau ulang). Adapun di Indonesia, kebijakan perang narkoba Duterte sepertinya mengilhami polisi untuk membunuh sekitar 100 tersangka pengedar obat-obatan, sekian orang di antaranya tertangkap hanya dengan barang bukti 10 garam ganja. Kita tak bisa melupakan juga tragedi pemenjaraan Fidelis Ari Sudewarto, seorang PNS di Kalimantan Barat pada 2017, hanya karena menanam ganja untuk pengobatan mendiang istrinya yang menderita kista.

Saat negara-negara Asia Tenggara lain makin keras mengkriminalisasi konsumsi mariyuana termasuk untuk fungsi medis, Thailand bersiap melunak. Jika ingin melihat berbedanya perlakukan aparat berwenang pada ganja di Thailand, ini buktinya: dulu pihak Kepolisian Thailand akan membakar ganja dan jenis narkoba lainnya secara besar-besaran tiap tahun. Akan tetapi, perubahan terjadi sejak September 2018. Alih-alih membakarnya, polisi Thailand menyerahkan lebih dari 100 kilogram ganja kepada para periset untuk jadi bahan penelitian. Sudah jauh berbeda ya.

Lalu, apa lagi yang berbeda di Thailand saat ini? Bagi Dr. Somyot Kittimunkong, jawabannya jelas sekali. Selama bertahun-tahun, Somyot berada di garis depan perjuangan legalisasi ganja di Thailand. Senjata andalannya adalah indikasi ganja dapat digunakan untuk mengobati sejumlah penyakit kronis seperti Parkinson dan sejumlah kanker. Somyot tak sendirian mengampanyekan temuan tersebut.

"Saya lihat banyak orang di Thailand seperti saya," ujar Somyot yang kini berusia 53 tahun. "Saya pernah lihat dokter, hakim dan pejabat kementerian tingkat tinggi yang menggunakan ganja untuk mengobati kanker. Bahkan, tentara dan polisi serta berbagai profesi lainnya di negara ini sudah banyak yang menggunakan ganja sebagai alternatif terapi. Saya rasa dari tiap profesi yang bisa kita pikirkan, kita bisa menemukan orang yang menggunakan minyak ganja di Thailand sebagai obat kanker."

Kami duduk di kafe bersuasana riang di luar kantor Somyot. Saban hari, Somyot berkantor di Kementerian Kesehatan Thailand, yang terletak dalam kampus rimbun pinggiran Ibu Kota Bangkok. Musik bossanova mengalun dari speaker kafe selagi Somyot—lelaki yang terlihat pintar sekaligus ramah—menerangkan asal mula bagaimana dirinya, seorang dermatolog, tertarik mempelajari ganja.

"Semua gara-gara adik laki-laki saya," katanya. Dia berhenti sejenak, membiarkan emosi yang tertahan di tenggorokannya reda. "Adik saya menderita kanker tiroid. Saya mencari cara untuk menolongnya. Segala cara saya coba. Tak ada yang berhasil. Lalu dia meninggal. Setelah itu, saya baru menemukan bahwa minyak ganja bisa membunuh sel kanker. Setelah itu, saya baru mencari informasi lain untuk mendukung temuan itu."

Dasar ilmiah di balik klaim Somyot masih belum jelas. Memang di Internet tersedia ratusan penelitian di jurnal-jurnal medis terkemuka membuktikan bahwa cannabinoid dapat digunakan meringankan sakit penderita kanker paru-paru, kanker payudara, dan bahkan mungkin kanker otak. Tetapi sebagian besar dari penelitian ini dilaksanakan pada sel-sel kanker yang tumbuh di laboratorium, bukan langsung pada manusia. Tanpa percobaan klinis, belum ada cara valid menentukan apakah cannabinoid—komponen kimia dalam mariyuana—benar-benar dapat membantu atau malah menambah parah penyakit pasien kanker.

Masalahnya, di negara seperti Thailand, percobaan klinis seperti ini belum mungkin dilaksanakan akibat aturan hukum yang melarang budidaya maupun konsumsi ganja. Itu penjelasan Dr. Niyada Kiatying-Angsulee, Direktur Lembaga Riset Sosial di Universitas Culalongkorn Bangkok. Sekarang, peneliti-peneliti di universitas harus memperoleh izin pemerintah untuk melakukan riset dengan zat-zat terlarang. Niyada dan timnya sedang meriset manfaat medis Kratom dan Cannabis—tapi proses memperoleh izin tersebut menghalangi pekerjaan mereka.

"Konsumsi zat-zat ini untuk pasien masih dilarang. Percobaan pada manusia juga dilarang," kata Niyada. "Hukuman jika melanggar peraturan ini sangat berat, makanya dokter belum boleh memberi resep cannabis kepada pasien."

"Sejak kami sadar akan keuntungan medis cannabis, dari jurnal, perubahan hukum di negara lain, dan dari produk-produk farmasi yang sudah terdaftar di negara lain, kami menganjurkan penggunaannya dalam konteks medis," imbuh Niyada.

Para peneliti manfaat medis mariyuana tadi mengaku pernah bertemu Somyot. Ternyata pejabat Kementerian Kesehatan itu bersimpati misi mereka. Bahkan Somyot sudah menerbitkan buku yang berjudul Ganja Adalah Obat Yang Dapat Menyembuhkan Kanker. Buku tersebut membuatnya terkenal di Thailand. Selain buku, Somyot diam-diam bekerja keras meyakinkan koleganya di pemerintahan yang kini dipimpin junta militer agar melegalisasikan mariyuana medis. Menurut sang dokter, jika minyak cannabis punya manfaat berlimpah untuk penderita penyakit kronis, mengapa zat tersebut masih dilarang? Tak lama kemudian, dia menyusun sebuah tim demi meyakinkan junta agar mengubah persepsi mengenai ganja.

"Tim kami telah menghubungi beberapa partai politik lokal dan berupaya mempromosikan ide-ide kami terkait pertumbuhan cannabis yang dapat meningkatkan perekonomian kami," ujarnya. "Kami beraksi diam-diam. Kami berusaha menghubungi partai politik sebanyak-banyaknya."

Tonton dokumenter VICE mengenai masa depan ekstraksi mariyuana medis tanpa membuat penggunanya teler:

Menurut Kitty, pemerintah Thailand mulai berubah setelah membaca potensi pemasukan yang bisa masuk ke kas negara jika mariyuna dilegalkan. Nominal besar mulai dari pajak hingga devisa ekspor—bukan insentif manfaat kesehatan—adalah yang sebenarnya jadi motivasi paling kuat bagi pemerintah junta tertarik melegalisasikan ganja.

Pemerintah Thailand selama ini mengandalkan pajak konsumsi untuk membiayai anggaran negara—pajak yang dikumpulkan dari barang-barang yang dibeli masyarakat. Berdasar data 2017, sekitar 33 persen anggaran Negeri Gajah Putih berasal dari pajak konsumsi. Membuka pasar barang berpotensi kena pajak seperti mariyuana akan memperbesar pos anggaran pemerintah.

"Di Amerika, legalisasi ganja secara finansial sangat menguntungkan," ucap Kitty. "Industri mariyuana di Negara Bagian Oregon menghasilkan pemasukan US$2-4 miliar (setara Rp30-60 triliun). Itu baru angka di Oregon. Industri mariyuana di Thailand dapat menghasilkan jumlah uang yang jauh lebih besar, dan pemerintah tahu keuntungan itu. Mereka sadar bahwa cannabis bisa menguntungkan masyarakat."

Sebagian besar warga Thailand mendukung ide legalisasi mariyuana medis. Dalam sebuah survei yang dilakukan Lembaga Administrasi dan Pembangunan Nasional Thailand menunjukkan 72,4 persen orang yang disurvei mendukung legalisasi ganja. Sentimen ini merupakan pertanda yang jelas bahwa persepsi nasional terhadap penggunaan ganja telah berubah di Thailand. Bahkan Menteri hukum Thailand mempertimbangkan ide dekriminalisasi sabu beberapa tahun terakhir dengan argumen, "dunia sudah kalah perang melawan narkoba." Mungkin saja ini berarti Thailand tidak mau lagi terlibat dalam perang narkoba yang mustahil dimenangkan.

"Perubahan sikap ini mendorong lebih positif para pengambil kebijakan yang tadinya memandang mariyuana berdasarkan moralitas dan ideologi, menjadi berdasarkan fakta," kata Gloria Lai, direktur kawasan Asia Lembaga International Drug Policy Consortium. "Ada kemungkinan negara lain mengikuti langkah yang diambil Thailand. Buktinya beberapa negara seperti Korea Selatan, Sri Lanka, dan Filipina sudah mulai mempertimbangkan untuk melegalisasikan ganja sebagai obat."

Pemerintah Thailand mengirim sejumlah spesialis media ke Kanada untuk mempelajari industri ganja di sana yang pekan lalu resmi dilegalisasi. Menteri Kesehatan Thailand juga semakin memberikan dukungannya terhadap legaliasi mariyuana untuk kepentingan medis.

Somyot berpendapat Thailand bisa saja melegalkan narkoba lain, apabila rencana seputar mariyuana berjalan lancar. Kebijakan progresif itu bisa dilakukan, asal produksi ganja pribadi untuk penggunaan rekreasi betul-betul disetujui parlemen. Kabinet junta kabarnya telah mendorong upaya amandemen undang-undang narkotika di Thailand, minimal untuk mengizinkan akademisi melaksanakan percobaan pada manusia demi menguji efektivitas ganja sebagai pengobatan penyakit tertentu.

Rancangan undang-undang tersebut sekarang sedang dibahas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Thailand. Menurut pengamat hukum, RUU-nya kemungkinan besar bakal disahkan. Sebagian politikus malah sangat aktif mendesak pemerintahan junta untuk terlibat dan memanfaatkan otoritasnya mengesahkan undang-undangnya tanpa menunggu pemilihan suara di parlemen yang relatif bertele-tele.

Sebagian kelompok advokasi lainya berencana melakukan lobi lebih lanjut dengan RUU tersebut, yaitu menyertakan legalisasi konsumsi mariyuana secara meluas—tidak terbatas pada pemakaian medis.

"Saya bertemu banyak orang dan politikus yang menyetujui ini," kata Somyot. "Rumornya ada beberapa partai politik yang mempertimbangkan kebijakan untuk mengizinkan penanaman ganja bagi masyarakat demi kepentingan komersial."

Lantas kenapa semua ini bisa terjadi dalam waktu singkat? Apa yang menyebabkan perubahan sikap soal ganja di Thailand? Somyot yakin munculnya sentimen positif didorong sikap masyarakat sendiri terhadap mariyuana. Sama seperti di Amerika Serikat, legalisasi ganja semakin memperoleh banyak dukungan. Bahkan di pemerintahan yang dikuasai militer seperti Thailand, rakyat masih sangat berperan dalam kebijakan pemerintah.

"Saya rasa sekarang mulai ada semacam penerimaan," katanya. "Rakyat menerima manfaat medis mariyuana. Belakangan ini, saya rasa desakan rakyat lebih banyak terlihat dampaknya."

Menurut Somyot, apabila rencana ini disahkan di Thailand, maka negara lain di kawasan Asia Tenggara lain berpeluang mengikuti kebijakan tersebut. Perubahan di Thailand, yang selama ini dikenal galak soal ganja, jelas sangat efektif dalam mengubah cara berpikir pemerintah lain tentang narkoba. Bahkan, di Malaysia yang mayoritas muslim, perdebatan agar aparat hukum mengizinkan penelitian manfaat medis mariyuana sudah dimulai. Motor pendorongnya: politikus Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang kini tergabung dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad.

Somyot jadinya optimis, perjuangan global dalam melegalisasi ganja bisa mencapai titik keberhasilan, asal Thailand benar-benar mengubah sikapnya soal konsumsi mariyuana.

"Beberapa orang Thailand sudah mulai menanam ganja di negara tetangga seperti Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar," kata Somyot. "Para pemimpin dan Perdana Menteri negara-negara kecil Asia Tenggara itu sepengetahuan saya sudah mengatakan 'Kami sedang menunggu pengesahannya. Kalau Thailand resmi melegalisasi ganja medis, kami akan mengikutinya.' Itu artinya, kalau kamu bisa mengubah Thailand, maka kamu juga bisa mengubah negara-negara lainnya di dunia."

Artikel ini pertama kali tayang di VICE ASIA.