Waspadai Risiko di Balik Janji Manis Pinjaman Kuliah Mahasiswa

Salah satu film fenomenal yang banyak dibicarakan tahun ini adalah Lady Bird (2017) garapan Greta Gerwig, membahas mahalnya biaya pendidikan bagi kelas pekerja Amerika Serikat gara-gara pinjaman kuliah (student loan). Makanya ketika Presiden Joko Widodo pekan lalu meminta perbankan lokal menciptakan skema pembiayaan kuliah mirip student loan di AS, kening siapapun pasti berkerut.

Student loan sudah menjadi masalah sosial di AS. Pinjaman tersebut berulang kali memunculkan dilema terkait tiadanya kepastian utang itu bisa dibayar lunas ketika si mahasiswa lulus kelak. Banyak kisah tentang pekerja produktif di AS yang sampai masa tuanya tetap dibebani keharusan membayar cicilan student loan. Makanya ketika tokoh utama Christine “Lady Bird” keukeuh ingin kuliah ke New York atau sekolah bergengsi yang mahal, sang ibu memintanya kuliah di universitas lokal saja yang terjangkau.

Ide Presiden Jokowi sebetulnya bukan barang baru. Kredit pinjaman mahasiswa pernah dijalankan Kementerian Pendidikan pada dekade 1980-an.

“Saya ingin memberi PR kepada bapak ibu sekalian. Dengan namanya student loan atau kredit pendidikan,” kata Jokowi yang menyampaikannya pada Kamis 15 maret lalu saat bertemu dengan bos-bos Perbankan di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi menyatakan lewat program ini, pelajar dapat mencicil biaya perkuliahan. Bayangannya mirip dengan sistem pendidikan yang popular di Amerika Serikat, Inggris, atau Australia.

Praktisi Perbankan, Paul Sutaryono saat dihubungi VICE menilai poin positif dari gagasan pengadaan student loan dari pemerintah bisa membantu mahasiswa lulus kuliah tepat waktu.

“Karena pemerintah ingin membantu mahasiswa supaya cepat selesai kuliah, sehingga perguruan tinggi (PT) dapat lebih efisien. Itu terutama bagi mahasiswa yang sudah tahun terakhir,” kata Paul. “Dengan kredit, mahasiswa akan tertantang untuk lebih cepat selesai karena harus bayar kembali.”

Meskipun demikian, Paul tidak mengelak akan adanya risiko dari student loan yang potensial dihadapi, seperti kemungkinan Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet. Apalagi berkaca pada pengalaman student loan yang pernah diterapkan Indonesia pada masa Orde Baru.

Salah satunya adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir yang menyatakan dirinya pernah mendapatkan kredit pendidikan Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) dari sebuah bank BUMN senilai Rp500 ribu–Rp1 juta pada 1985. Nasir bercerita kepada Antara, saat itu Ia bisa melunasi kredit pendidikannya setelah bekerja selama dua tahun. Nasir mengakui student loan pada zamannya gagal.

“Apa yang terjadi pada kasus periode saya, itu rata-rata pada tidak membayar semua. Nanti ijazahnya ditahan, tapi ternyata mereka tidak butuh ijazahnya, tapi hanya butuh fotokopi ijazah yang dilegalisir,” kata Nasir.

Wacana memunculkan lagi pinjaman dana pendidikan ini segera menimbulkan pro dan kontra. Pengguna twitter merespons beragam. Ada yang menilai bahwa adanya student loan ini bisa membantu calon mahasiswa yang sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mengecap bangku kuliah.

Ada juga yang berpendapat bahwa semestinya diberlakukan sistem student loan terseleksi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Reaksi lainnya sepenuhnya menolak, menyatakan bahwa student loan merupakan bentuk privatisasi pendidikan membuat mahasiswa seakan-akan menjadi sapi perah.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Jimmy Paat, kepada VICE berasumsi, student loan di Indonesia ditujukan kepada pelajar golongan menengah ke bawah yang ingin kuliah dan terkendala biaya. Jika betul demikian, Jimmy malah tak setuju. Dia beranggapan ide presiden tak ubahnya memaksa kelompok menengah-bawah berutang, alih-alih negara menjalankan kewajiban memberi anak muda fasilitas pendidikan memadai.

“Pertanyaannya, student loan ini untuk siapa?” ujar Jimmy kepada VICE. “Atau jangan-jangan mahasiswa pinjam tapi [pemerintah] enggak berharap untuk dikembalikan?”

Jimmy menjabarkan bahwa permasalahan terletak pada, apakah setelah lulus ada jaminan mahasiswa tersebut sanggup untuk membayar utang student loan dalam empat tahun pertama? Jimmy meninjaunya dari beberapa jenis pekerjaan paling realistis dan angka gaji yang mayoritas didapatkan setelah mahasiswa lulus.

Misalnya saja mahasiswa yang kuliah di Universitas Negeri dengan bidang keguruan, setelah lulus isalnya bekerja sebagai guru honorer di Jakarta dengan gaji berkisar di angka Rp400-Rp800 ribu per bulan. Hampir bisa dipastikan kebutuhan hidup bulanan saja sudah mencekik, apalagi kalau ada tanggungan membayar student loan.

“Sekaan-akan pemerintah bilang ini ada loh ada jalan untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin. Saya khawatir ini memberi mimpi terutama pada orang miskin,” ungkap Jimmy kepada VICE. “Diberi anggapan sekolah setinggi mungkin karena pendidikan berhubungan dengan kenyamanan, pekerjaan yang bagus, dan mobilitas [kelas] sosial. Itu kan buat saya ilusi. Enggak selalu begitu.”

Atau dalam situasi lain misalnya seorang mahasiswa kuliah di universitas swasta dengan biaya puluhan-hingga ratusan juta di jurusan yang bukan kedokteran atau teknik. Setelah lulus, mereka bekerja dengan gaji rata-rata Rp3-Rp6 juta pada tahun-tahun awal. Jika melihat standar gaji, apakah lulusan akan sanggup membayar student loan dalam kurun setidaknya 4-5 tahun? Apakah mahasiswa menengah atas yang sanggup kuliah di perguruan tinggi swasta ratusan juta betul-betul membutuhkan student loan?

Kawan warga negara Amerika Serikat yang dihubungi VICE, mengaku tak habis pikir ada negara yang hendak mereplikasi sistem Student Loan. Setelah Ia lulus lebih dari 10 tahun dari sebuah Universitas Swasta di New York, dirinya masih dijerat utang. Akibat sistem tersebut, sekitar 40 persen debitur student loan AS tidak membayar kewajibannya. Di Amerika Serikat, sebuah penelitian dirilis oleh Brookings Institutions menjabarkan rata-rata debitur yang sudah lulus pada 2010 setidaknya berutang USD50 ribu, sebagian besar gagal melunasi utang mereka dalam kurun waktu empat tahun.

Masalahnya tidak berhenti di situ, efek jangka panjang student loan mulai banyak terungkap. Forbes merilis bahwa angka pelajar perguruan tinggi yang lulus dengan utang saat ini sudah mencapai level krisis yang memprihatinkan. Sialnya, bukan cuma soal uang tapi juga soal hal-hal imateril semacam: kebahagiaan. Makanya, di Amerika Serikat kasus bunuh diri banyak terjadi akibat tingginya tingkat pengangguran yang seringkali dikaitkan dengan utang yang dimiliki sejak muda.

“[Pemerintah] beranggapan agar orang punya akses ke sekolah harus dibantu, bukan bantuan gratis, tapi kita kasih uang dan harus dikembalikan sehingga dia bisa sekolah. Buat saya sih baik dari dasar sampai pendidikan tinggi sebaiknya gratis,” kata Jimmy. “Itu memang biaya besar, tapi kan memang orang juga bilang biaya pendidikan itu tidaklah murah?”

Paling tidak, jika program ini benar-benar dilaksanakan, setidaknya setelah lulus kamu punya alasan mengelak jika ditanya tante, “kapan nikah?”

Boro-boro nikah dan punya rumah, lunasin dulu aja lah utang kuliah!