Sengketa Pemilu Berujung Kudeta Militer di Myanmar, Aung San Suu Kyi Ditahan

Pemimpin de-facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, bersama petinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan bersamaan oleh tentara pada Senin (1/2) dini hari waktu satu setempat. Kembalinya militer membuat negara itu hanya menikmati pemerintahan demokratis tak sampai 10 tahun.

Lewat pengumuman resmi yang ditayangkan Myawaddy TV, media milik militer, petinggi tentara membenarkan sudah mengambil alih pemerintahan. Junta sepihak mengalihkan kekuasaan tertinggi pada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Adapun purnawirawan jenderal Angkatan Darat Myint Swe ditunjuk junta menjadi pejabat pelaksana presiden.

Kabar ini mengejutkan bagi komunitas internasional, meski penduduk Myanmar sejak lama sudah mengendus ambisi tentara kembali berkuasa. Sepanjang kurun 1962-2011, junta militer menguasai negara yang dulu bernama Burma itu. Di sebagian masa itu pula, Aung San Suu Kyi yang menjadi simbol demokrasi, menjadi tahanan rumah karena dibenci junta.

Berikut rangkuman fakta yang sudah berhasil diverifikasi VICE seputar kudeta Myanmar yang terbaru

Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, lebih dari 10 elit partai NLD yang menguasai parlemen. Aksi penangkapan oleh militer berlangsung, beberapa jam sebelum parlemen yang terpilih pada November lalu kembali aktif.

Saat dikonfirmasi, juru bicara NLD, Myo Nyunt, membenarkan rekan-rekan separtainya sudah “dijemput”, dan dia sendiri mengaku merasa akan ikut ditahan dalam waktu dekat. “Saya meminta para pendukung NLD untuk tenang dulu, taati hukum, dan jangan merespons dengan emosional,” ujarnya kepada kantor berita Reuters.

Sebagian besar koneksi internet di Myanmar terputus sejak kabar kudeta menyebar. VICE World News kesulitan menghubungi kontributor di Yangon dan Ibu Kota Naypyitaw.

“Semua orang bingung, bangun tidur tiba-tiba dikabari ada kudeta. Tindakan militer ini membuat banyak orang resah dan khawatir,” kata aktivis politik muda Myanmar, Thinzar Shunle Yi, saat berhasil dihubungi VICE World News. “Telepon seluler ikut hilang sinyal, banyak stasiun TV tidak tayang. Kami benar-benar tidak bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya.”

Ribuan personel militer, bersama kendaraan lapis baja, berjaga di berbagai sudut kota besar Myanmar. Sejauh ini muncul laporan anggota NLD yang ditangkap bukan cuma petinggi, tapi sampai pemimpin level wilayah.

Secara sederhana, elit-elit militer Myanmar ternyata tidak menyukai eksperimen berbagi kekuasaan dengan warga sipil. Ketika reformasi politik pertama kali diumumkan junta pada 2010, militer Myanmar tidak pernah bersedia minggir dari kekuasaan. Mereka minta punya fraksi khusus di parlemen, membuat partai sendiri, dan harus selalu dilibatkan dalam posisi kementerian tertentu.

Ketika akhirnya pemilu bebas diselenggarakan pertama kali pada 2015, NLD menang telak. Meski demikian, militer masih menguasai 25 persen kursi di parlemen, itulah besaran jatah fraksi utusan angkatan bersenjata. Konstitusi Myanmar yang sekarang berlaku disusun elit junta militer pada 2008.

Dalam pemilu yang berlangsung November 2020, partai Aung San Suu Kyi memenangkan mayoritas suara, sehingga dapat menjadi pengendali parlemen. Tapi kemenangan ini diprotes oleh partai bikinan tentara, yang merasa dicurangi. Min Aung Hlaing beberapa tahun terakhir juga semakin kentara memosisikan diri sebagai rival Aung San Suu Kyi, termasuk dengan sering mengkritik dugaan kecurangan pemilu 2020 yang dilakukan NLD.

Perlu dicatat, munculnya demokrasi di Myanmar beberapa tahun terakhir memang mendorong keterbukaan informasi serta pertumbuhan ekonomi drastis. Namun, pelanggaran HAM juga dilakukan pemerintahan sipil. Aung San Suu Kyi dikritik banyak negara karena membiarkan terjadi persekusi sistematis pada muslim Rohingya sejak 2012 hingga 2017.

NLD secara tidak langsung beralasan persekusi etnis Rohingya dimotori oleh tentara, bukan kebijakan partai mereka. Kemenangan dalam pemilu tahun lalu memberi partai ini kesempatan merevisi konstitusi, hal yang paling ditakutkan oleh petinggi militer.

Komunitas internasional mengecam tindakan militer melakukan kudeta. Juru bicara pemerintah Amerika Serikat, misalnya, menyatakan siap menggelar koordinasi lintas negara untuk menjatuhkan sanksi bagi elit tentara Myanmar. “Pemerintahan Amerika Serikat menolak segala upaya yang mencegah transisi Myanmar menjadi lebih demokratis.”

Charles Santiago dari lembaga ASEAN Parliamentarians for Human Rights turut mengecam kudeta ini, karena mencederai amanat masyarakat Myanmar. “Kami mengimbau tentara Myanmar segera melapas para petinggi politik yang ditahan dan kembali ke barak,” ujarnya.

Artikel ini akan terus diperbarui dengan data-data terbaru