Lomba Video New Normal Kemendagri Berhadiah Rp168 M Dianggap Belanja Anggaran Tak Bijak

Karena ranah bantuan sosial udah di-handle Kemensos sedangkan riset vaksin udah jadi wilayah Kemenkes, Kemendagri tetap ingin membantu masyarakat di puncak pandemi. Caranya adalah membuat kebijakan yang aduhai mantap: lomba bikin video penerapan new normal.

Lomba ini bertujuan mengadu kreativitas pemerintah daerah (pemda) untuk merekam penerapan standar normal baru dalam sebuah video berdurasi dua menit saja. Anggaran total hadiah lomba ini fantastis, sebesar Rp168 miliar.

Lomba diinisiasi Kemendagri bersama Kemenkeu, Kemenkes, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kemen PAN-RB, Kemendag, dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dengan judul acara yang sangat boomer: Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru "Produktif dan Aman Covid-19".

Lomba dibagi dalam tujuh sektor/kategori: pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi publik, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Kategori peserta lomba juga dibagi empat klaster: antarprovinsi, antarkota, antarkabupaten, dan antarkabupaten perbatasan. Pokoknya, semua pemda diminta bikin video menggambarkan protokol kesehatan dan simulasi normal baru di sektor yang dipertandingkan. Semua daerah boleh ikutan bikin video di ketujuh sektor. Nanti, masing-masing diambil juara satu sampai tiga per kluster per kategori. Jadi total ada 84 pemenang.

"Untuk membuat video tentunya pemda harus menyusun protokol kesehatan, dengan melibatkan ahli kesehatan dan bekerja sama dengan stakeholder yang digarapnya di daerah masing-masing,” kata Mendagri Tito Karnavian dilansir Kompas. Video pemenang akan dirilis melalui berbagai media massa sehingga jadi video sosialisasi percontohan new normal yang ciamik.

Lomba udah digelar sejak 29 Mei. Klaimnya sih, ada 2.517 video yang masuk. Juara pertama dapat Rp3 miliar, runner-up dan peringkat ketiga masing-masing dapat Rp2 miliar dan Rp1 miliar. Daftar pemenang sudah diumumkan pada 22 Juni lalu dan bisa dilihat di sini.

Tapi, kita harus bersabar untuk menyaksikan karya asli anak bangsa ini karena video yang menang belum dipublikasikan di mana pun. Duh, penasaran banget kualitas videonya seperti apa.

Kebijakan bikin lomba saat kasus corona masih ribuan per hari dinilai tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah dianggap tidak selektif mengeluarkan kebijakan. Kurang peka, gitu.

Pembelaan terkait efektivitas kebijakan ini datang dari Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Lewat Twitter pribadinya, Yustinus panjang lebar menjelaskan bagimana anggaran lomba sebenarnya termasuk dalam anggaran Dana Insentif Daerah (DID).

DID disebutnya sebagai bentuk penghargaan pemerintah pusat kepada pemda yang bekerja baik. Kompetisi dibuat agar DID punya nilai tambah, dibanding langsung diberikan begitu saja. Pada akhirnya, menurut Prastowo, toh penggunaan uang menang lomba akan disarankan untuk dialokasikan dalam menangani Covid-19

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengkritik cara pemerintah melakukan alokasi anggaran di tengah pandemi. Menurut Uchok, memakai dalih apapun, metode lomba semacam ini masuk kategori pemborosan.

"Alokasi anggaran untuk membuat video new normal hanya pemborosan yang tidak berfaedah sama sekali buat rakyat. Sayembara video ini harus dihentikan. Alokasi anggaran sebaiknya dipindahkan untuk kebutuhan rakyat menghadapi pandemi, seperti fasilitas publik yang minim dengan standar protokol kesehatan," kata Uchok kepada VICE.

Salah satu argumen yang dipakai pemerintah, tunjangan untuk tenaga medis atau pengembangan vaksin ada di Kemenkes atau Kemenristek. Keduanya di luar ranah Kemendagri. Begitu pun bantuan sosial, yang masuk tanggung jawab Kemensos. Sehingga Kemendagri perlu mengambil jalan memutar, lewat lomba video diikuti pemda, untuk menyalurkan dana yang mereka punya. Tapi Uchok skeptis pada logika macam itu, karena dalam situasi darurat, pemerintah pusat bisa lebih fleksibel memasukkan pos anggaran. "[Sampai ada lomba video] karena Kemendagri tidak punya ide program, tapi ada duit. Daripada duitnya dikembalikan ke kas negara, lebih baik bikin program tidak mutu," tudingnya.

Dosen Kebijakan Publik UGM Novi Paramita Dewi menilai saat ini sedang terjadi gesekan antara pemerintah yang berupaya menggaungkan new normal dengan kelompok masyarakat yang menentang penerapannya. Perbedaan pandangan ini lantas menimbulkan ketegangan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan pandemi.

"Karena pemerintah sekarang sedang menggaungkan new normal, ini menyebabkan apa saja yang dilakukan pemerintah selalu dimaksudkan untuk membuat tatanan normal baru menjadi kebiasaan masyarakat," ujar Novi kepada VICE. "Kelompok masyarakat yang menentang pandangan itu mengatakan kebijakan yang diambil pemerintah bermasalah karena kapasitas tes belum banyak padahal lewat puncak kurva saja belum. Kebijakan yang mendukung new normal dikhawatirkan malah memperparah jumlah kasus harian."

Meski mencoba melihat dari kedua sisi, Novi berharap pemerintah mementingkan penanganan kesehatan secara menyeluruh terlebih dahulu dibanding kepentingan ekonomi.

Meski patut diduga, ini bukan terkait kepentingan ekonomi lagi, tapi lebih pada logika formal menghabiskan anggaran di APBN 2020, agar bajet tahun depan tidak dikurangi.