Tiongkok Ancam Siap Berperang Jika AS Terus Mendukung Kemerdekaan Taiwan

Tiongkok menegaskan siap berperang dan mengklaim kedaulatan mereka atas wilayah Taiwan, jika Amerika Serikat terus mendukung kemerdekaan negara pulau tersebut.

Berselang dua minggu setelah Gedung Putih AS mengumumkan transaksi senjata senilai miliaran dolar AS dengan Taiwan, Beijing memperingatkan AS agar berhenti merecoki stabilitas regional Tiongkok.

"Jika ada yang berani memisahkan Taiwan dari Tiongkok, militer Tiongkok sudah siap berperang demi melindungi kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial kami," demikian pernyataan Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanani saat jumpa pers di Beijing.

Tiongkok berulang kali menyatakan siap bertindak dengan cara apapun untuk memperoleh Taiwan kembali. Berdasarkan laporan terbaru Kementerian Pertahanan, ancaman “separatis” di wilayah tersebut membutuhkan pendekatan militer.

"Tiongkok harus dan akan dipersatukan kembali," demikian kesimpulan laporannya. "Kami tidak bisa berjanji menghindari penggunaan kekerasan. Sebab pemerintah Tiongkok bersedia mengambil semua tindakan yang dibutuhkan."

Ancaman konflik ini semakin mengemuka sejak Taiwan dipimpin Presiden Tsai Ing Wen, sosok yang menolak kebijakan reunifikasi dengan Cina Daratan. Tsai cenderung ingin mendorong kemerdekaan Taiwan.

Militer Taiwan baru-baru ini menggelar simulasi menghadapi invasi dari Beijing. Kegiatan itu digelar sepanjang Mei dan Juni 2019. Taipei menggelar latihan terbesar melibatkan belasan jet tempur dan kapal berang.

Awal bulan ini, Kementerian Luar Negeri AS menyetujui penjualan senjata kepada Taiwan senilai US$2,2 miliar (setara Rp 15,4 triliun). Transaksi tersebut termasuk penjualan 108 unit tank Abrams, 250 misil Stinger, dan berbagai alutsista lainnya.

Laporan Kementerian Pertahanan Tiongkok secara eksplisit menyalahkan AS, sebab penjualan senjata itu "memprovokasi persaingan antara bangsa-bangsa besar, meningkatkan anggaran pertahanan kedua negara, dan mengancam stabilitas strategis global secara signifikan."

AS memiliki undang-undang yang bersikeras mewajibkan Pentagon membantu Taiwan "agar dapat mempertahankan kesanggupan pertahanan diri memadai dari serangan negara lain."

Tiongkok sejak awal menuntut AS “segera membatalkan” penjualan senjata kepada Taiwan. Beijing juga menuding instalasi sistem pertahanan misil kontroversial di Korea Selatan sebagai contoh lain ancaman AS terhadap keamanan regional Negeri Tirai Bambu.

Wu menyatakan negaranya mengedepankan solusi damai. Tapi sekalipun Beijing tidak ingin sampai perang, rezim komunis menuntut elit politik Taiwan tidak main-main soal isu kemerdekaan. "Kami harus menegaskan bahwa kemerdekaan Taiwan itu mustahil."

Taiwan, negara kepulauan yang dihuni 23,5 juta warga, adalah isu kebijakan luar negeri Tiongkok paling sensitif. Taiwan merupakan negara yang independen sejak akhir pendudukan Jepang pada 1945. Tetapi Beijing mengklaim Taiwan adalah wilayah sah mereka, dan mengancam menyerbu pulau itu jika elit politik setempat melawan penyatuan kembali. Taiwan dikuasai Partai Kuomintang, partai nasionalis yang terusir dari Cina Daratan usai kalah perang saudara pada awal Abad 21 melawan Partai Komunis Cina.

Gedung Putimenyuarakan keprihatinan mendengar rencana Tiongkok mengambil Taiwan secara paksa. Amerika balas menyebut bahwa modernisasi militer Tiongkok secara semena-mena, sebagai upaya menghalangi campur tangan negara asing dalam isu Taiwan.

Pemerintah Taiwan telah menanggapi ancaman Beijing. Mereka menyatakan Beijing sebaiknya mengatasi isu-isu regional terlebih dahulu daripada mengurusi pembelian alutsista Taiwan, termasuk protes yang sedang berlangsung di Hong Kong, tanpa kekerasan.

"Perilaku Beijing yang provokatif melanggar prinsip kedamaian hukum dan hubungan internasional, serta menantang keamanan dan ketertiban,” kata Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam sebuah pernyataan.

“Kami mendesak Beijing untuk menolak segala tindakan irasional seperti kekerasan, dan memperbaiki hubungan antarselat dan menangani isu seperti hong Kong secara rasional agar Tiongkok bisa menjadi anggota regional yang bertanggung jawab.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.