Tata Negara
Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Kompak, Penanganan Pandemi Covid-19 Jadi Lambat
Akademisi hukum tata negara menganggap kebijakan dua bulan terakhir justru membuat sistem otonomi daerah di Indonesia tak efektif. Kolaborasi harus dikedepankan.
Menurut Pakar, Ada Jalan Agar Eksekutif dan Legislatif Tak Lagi Sekongkol Korupsi
Kita merasa persoalan korupsi di Indonesia terlanjur membudaya, tapi jangan selalu pesimis. Menurut dosen UGM, revisi hak veto anggaran dan keterlibatan publik bisa mengubah keadaan.
Rencana Parpol Hidupkan Lagi GBHN Mengancam Demokrasi di Indonesia
PDIP jadi motor utama pengusung gagasan GBHN. Selain tidak efektif, pakar hukum tata negara menilai ide ini justru wujud 'flirting' sama konsep penguatan MPR melebihi presiden.
Iklan
Iklan
Iklan