Abaikan Konspirasi, Vaksin Kanker Serviks Ditanggung Negara Adalah Kebijakan Bagus

Setelah melempar wacana akan mewajibkan vaksinasi kanker serviks saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada 25 April 2022, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons kekhawatiran masyarakat tentang biaya yang mesti dikeluarkan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Gratis tis tis adalah jawabannya.

Vaksin human papillomavirus (HPV), virus penyebab kanker serviks (leher rahim), akan segera masuk daftar imunisasi wajib yang ongkosnya ditanggung negara.

“Gratis. Semua vaksin yang masuk program pemerintah itu dipastikan tidak usah bayar,” kata Budi dilansir Detik, Selasa (19/4). Saat ini, program wajib vaksin HPV sudah diberlakukan di 3 provinsi dan 5 kabupaten/kota. Target pemerintah, kebijakan ini sudah bisa diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia pada 2023.

Kebijakan ini terhitung cukup progresif untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan di Tanah Air. Sayangnya kalau melihat sisi gelap internet, masih banyak komentar salty tentang kebijakan mewajibkan vaksin kanker serviks. Di saat mayoritas perempuan bersukacita merayakan perhatian pemerintah terhadap kesehatan alat reproduksi, banyak akun media sosial yang didominasi pria malah melempar teori-teori paranoid, bahkan cenderung misoginis.

Misalnya, ada akun menyebut kalau mencegah penyakit kanker itu bukan dengan vaksin, tapi dengan mengubah pola hidup. Ada juga akun yang yakin banget vaksin akan membuat seseorang bebas berhubungan seksual. Oh, atau akun ini yang yakin banget kalau ini semua hanyalah obsesi pemerintah yang hobi masukin vaksin ke dalam tubuh masyarakatnya. Opini jelek kayak gini cukup tahu aja lah ya, selebihnya bodo amat.

Budi menyebut penambahan vaksin HPV dalam program wajib pemerintah dilakukan dalam rangka peningkatan layanan “promotif dan preventif” pada penerapan Kebutuhan Dasar Kesehatan. Kanker serviks adalah kanker yang paling banyak diidap perempuan Indonesia setelah kanker payudara. Selama 2020 saja, sebanyak 21 ribu perempuan meninggal karena kanker ini. Kanker serviks juga menjadi kanker nomor tiga paling membunuh setelah kanker paru dan kanker payudara.  

Selain menekan angka kematian akibat kanker serviks, program vaksinasi juga disebut Budi akan membuat pengeluaran negara menjadi lebih hemat. Menurut perhitungan pihaknya, mengeluarkan biaya untuk melakukan vaksinasi lebih murah dibanding biaya merawat perempuan yang sudah terkena penyakit kanker serviks tahap lanjut.

Mengutip Kumparan, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Prof. dr. Zubairi Djoerban mengapresiasi langkah ini, sembari menyatakan bahwa vaksin HPV sangat bermanfaat, khususnya bagi setiap orang yang berusia di bawah 26 tahun.

“Jadi, vaksinasi HPV ini direkomendasikan untuk usia 11-12 tahun. Tapi, sebetulnya bisa juga dimulai pada usia 9 tahun. Vaksin HPV juga direkomendasikan untuk setiap orang sampai usia 26 tahun. Karena itu vaksin ini akan bekerja terbaik sebelum ada paparan HPV, paparan apa pun terhadap HPV,” kata Zubairi.

Kebijakan mewajibkan vaksin HPV juga diprediksikan akan berdampak pada tumbuhnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit kanker serviks. Poin ini menjadi krusial mengingat penyebab kematian pasien kanker serviks sering kali karena terlambat penanganan.

Direktur Utama RS Kanker Dharmais Prof. dr. Abdul Kadir menjelaskan gejala kanker serviks memang samar sehingga kerap tidak diacuhkan penderitanya. “Masyarakat mikirnya kalau ada sakit dan ada gejala itu, awalnya pasti cuma infeksi biasa,” ujar Abdul dilansir Kompas, pada 2020 silam. “Kanker serviks ini bisa dicegah atau diobati. Sayangnya, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kanker ini menjadikan masyarakat kurang paham tentang ini.”

Selain tumbuhnya kesadaran, menggratiskan biaya vaksin jelas membantu meringankan beban ekonomi perempuan. Misalnya di RS Siloam, harga vaksin HPV mencapai Rp2,5 juta untuk tiga dosis, membuat vaksin ini salah satu vaksin termahal yang sulit diakses kebanyakan orang.