Muslim Amerika Serikat Siap Melawan Pendataan Paksa oleh Pemerintahan Trump

Artikel ini pertama kali tayang di Broadly.

Salah satu ucapan Trump yang paling terkenal selama kampanye Presiden beberapa bulan lalu adalah rencananya menghambat pertumbuhan populasi muslim di Negeri Adi Daya itu. Buah dari janji politik itu adalah gagasan ambisius menciptakan sebuah database berisi data semua muslim yang tinggal di AS. Supaya terlihat sungguh-sungguh melakukannya, Trump berulang kali database warga muslim ini "pasti" diwujudkan segera setelah dia berkantor di Gedung Putih.

Saat Trump mulai mengumbar rencana konyolnya, beberapa pengamat langsung membandingkan ide sang demagog itu dengan perlakukan Nazi Jerman terhadap kaum Yahudi dalam Perang Dunia II. Belakangan, rencana Trump melakukan pendataan dan membangun kamp khusus muslim menyerupai perlakuan terhadap penduduk Jepang di AS semasa perang pasifik.

Bukan cuma para ahli yang menyandingkan rencana Trump dengan pembentukan kamp untuk penduduk jepang di masa Perang Dunia II. Dalam sebuah wawancara dengan Megyn Kelly, salah seorang mendukung Trump dengan entengnya menganggap kamp khusus muslim sebagai kebijakan positif. Dari mulut si pendukung Trump, Megyn berhasil mengorek sebuah kalimat semenjijikan ini. "Kan banyak contoh dalam sejarah tentang tindakan politik yang kelihatan salah dan tak populer diambil demi kemaslahatan bangsa."

Banyak kebijakan yang diusung Trump—pelarangan dan pendataan orang muslim di AS—kental vnuansa islamofobia dan sangat berbahaya bagi banyak orang, beberapa muslim di AS mengaku tak begitu kaget mendengarnya. Bagi mereka, ini bukan pengalaman tak mengenakan pertama yang mereka terima.

Pada 2002, Sekretariat Negara Bagian Kansas menciptakan National Security Entry-Exit Registration System (NSEERS), sebuah peraturan yang mewajibkan warga negara asing (kebanyakan dari negara mayoritas muslim) melewati wawancara dan lapor berkala di kantor pemerintahan terdekat. Menurut berita yang dilansir Kantor Berita Reuters, muncul protes dari dari berbagai kelompok hak sipil karena program tersebut dianggap menyudutkan kaum muslim. NSEERS resmi dihentikan pada 2011.

Di tahun yang sama, Departemen Intelejen Kepolisian New York meluncurkan sebuah program melakukan pendataan dan pengawasan pada nyaris semua muslim di kota itu. Menurut data yang dirilis oleh American Civil Liberties Union (ACLU), Kepolisian mengawasi komunitas muslim dengan cara mengerahkan petugas tak berseragam dan sekumpulan informan. Mereka ditengarai mengumpulkan informasi tentang berbagai komunitas muslim, organisasi mahasiswa muslim, masjid, dan bisnis-bisnis muslim AS—meski tak menemukan kecurigaan tertentu. Semua hasil amatan polisi, termasuk di dalamnya laporan tentang ratusan penduduk New York yang tak memiliki catatan kriminal, disimpan dalam database intelejen. ACLU bersama beberapa kelompok advokasi lainnya berhasil memaksa kantor polisi New York menghentikan program pengawasan muslim.

Banyak orang menyamakan proyek Kepolisian New York 2012 lalu dengan rencana pendataan muslim Trump. Kendati begitu, Direktur ACLU National Security Project, Hina Shamsi, tak mau gegabah mengomentari spekulasi. Shamsi berpendapat bahwa setiap kebijakan yang menyudutkan kelompok ras tertentu menyalahi jaminan perlindungan terhadap tiap warga negara yang termaktub dalam konstitusi Amerika Serikat. "Yang bisa kami katakan sekarang, kami akan melawan rencana kebijakan menyudutkan ras tertentu seperti yang kami lakukan pada kebijakan polisi New York tahun 2012."

NSEERS dan program pengawasan komunitas muslim oleh polisi New York memang tak lagi berlaku. Walau begitu, masih banyak cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah negeri Paman Sam untuk mendata penduduk muslimnya. Menurut sebuah dokumen yang diterima oleh The Intercept, ada sekitar 680.000 orang yang terdata dalam database pemeriksaaan teroris pemerintah AS. Kebanyakan dari mereka yang terdata berasal dari Dearborn, Michigan. Sepertiga penduduk Dearborn berdarah Arab. Sampai tulisan ini dilansir, belum satupun "teroris" muncul dari kota ini.

Robert McCaw, Direktur Forum Kerja Sama Muslim-Amerika Serikat (CAIR), menganggap rencana pendataan Trump menyalahi konstitusi. Tidak menutup kemungkinan, janji politik Trump itu benar-benar terwujud. "Saya tak yakin pemerintahan Trump bisa mewujudkan database muslim ini secara formal," ujarnya. "Tapi, mereka bisa membagi beberapa komunitas muslim ke dalam database teroris federal." Lebih jauh menurut McCaw, Muslim Amerika dan muslim dari penjuru dunia lainnya tidak akan kaget kalau data diri mereka dilacak habis-habisan.

Memaklumi bukan berarti mereka menerima disudutkan seperti itu. Komunitas muslim berharap mereka bisa melawan usaha pendataan ala Trump, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Layaknya pernyataan ACLU, McCaw percaya komunitas muslim masih diuntungkan oleh Undang-Undang Federal AS. "Muslim dan organisasi kebebasan sipil akan mengandalkan konstitusi untuk memerangi tindakan diskriminasi terang-terangan seperti ini." Selain itu, McCaw berharap CAIR bersama kelompok advokasi lainnya "terus berjuang mewujudkan transparansi sistem pengawasan berbagai komunitas di AS."

Untungnya, muslim tak akan berjuang sendiri melawan rencana pendataan pemerintahan Trump. Usulan Trump seandainya akan dilaksanakan bakal langsung mengundang reaksi dari berbagai komunitas, di luar kalangan muslim AS. Alasannya, proposal ini menggunakan bahasa yang blak-blakan: program pendataan muslim. Sebagai perbandingan, menurut laporan yang diturunkan Vox, NSEERS pada masa kepemimpinan George W. Bush Jr tak begitu banyak dibicarakan di ruang publik. Alasannya program itu menggunakan bahasa yang lebih samar (NSEERS dibuat untuk mendata "warga dan penduduk negara asing). Saat ini, warga Amerika Serikat telah siap membela komunitas muslim.

Caranya? Mereka bakal ikut mendaftar, menuntut ikut diawasi, sebagai bentuk solidaritas seandainya janji politik ngawur Trump itu jadi kenyataan.