Kemendagri Mau Bikin Lomba Lagi, Kali Ini Kompetisi Landaikan Kurva Covid-19 Antar Pemda

Jelas sudah jalan yang dipilih Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berkaca pada kemeriahan lomba 17-an, konsep memanfaatkan jiwa kompetitif masyarakat demi kepentingan bangsa dilaksanakan dengan skala yang lebih besar. Setelah sukses dikecam berbagai kalangan lewat kebijakan lomba video new normal, Kemendagri tidak peduli akan olok-olok haters dan maju terus merencanakan lomba selanjutnya. Haters gonna hate!

Pada Senin (22) lalu, Mendagri Tito Karnavian mengumumkan rencana menggelar sekuel lomba bertemakan kompetisi melandaikan kurva penularan Covid-19 antardaerah. Kemendagri beserta para partner event organizer-nya yang out of the box mengaku sedang merumuskan mekanismenya.

"Kami diskusi tadi dengan kepala Gugus Tugas, Menteri Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Mungkin kita akan membuat lomba lain, yaitu lomba pemerintah daerah untuk bisa melandaikan kurva. Artinya, menekan penyebaran Covid-19,” kata Tito di Kantor Kemendagri, dikutip Kompas.

Lanjut soal lomba, Tito mengatakan pemda bisa melibatkan ahli kesehatan di daerah masing-masing untuk mengubah daerah berstatus zona merah menjadi kuning. Benar sekali, kebijakan ini emang terdengar seperti keputusan lepas tangan pemerintah pusat yang gagal menangani corona, lalu ya udah dikasih aja ke pemda dengan iming-iming duit. Beri tepukan yang gemuruh atas metode komunikasi publik 4.0 ini.

Hadiahnya? Sama persis kayak lomba video kemarin. Tito menjanjikan suntikan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. Sayang, jumlahnya belum ia bicarakan.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga menjelaskan, perlombaan menggunakan DID bukan pemborosan. Alokasi DID 2020 dibilangnya mencapai Rp5 triliun, setiap tahunnya selalu disalurkan ke daerah. Tahun ini Mendagri memanfaatkan dana tahunan itu untuk menangani Covid-19.

"Pak Menteri berpendapat kurva penularan Covid-19 di daerah dapat dilandaikan melalui penerapan protokol di setiap bidang kehidupan publik," ujar Kastorius kepada Tempo.

Oke-oke, karena mungkin ke depannya kita akan sering mendengar kata DID, berikut penjelasan singkatnya.

DID adalah kiriman uang dari pemerintah pusat (dikelola Kemenkeu) ke daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun, pusat emang punya alokasi uang buat dikasihin ke daerah yang dianggap “berprestasi”.

Contoh prestasinya beragam: dianggap optimal menggunakan uang untuk program pembangunan, dianggap berhasil melakukan pelayanan publik, penurunan angka gizi rendah, punya rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) tinggi, penurunan jumlah penduduk miskin, atau laporan keuangannya dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Khusus tahun 2020 inilah, Kemendagri mengetuk pintu Kemenkeu untuk meminta DID dipakai menyukseskan penerapan normal baru.

Aplikasi DID bukan tanpa masalah. Anggota Komite IV DPD Sulawesi Selatan Ajiep Padindang pernah mengeluh dan mempertanyakan persyaratan pemberian DID yang terlalu rumit.

Contoh kasus, Ajiep mengaku daerahnya udah tiga kali dapat penghargaan WTP, tapi tidak kunjung dapat peningkatan DID. “Harusnya dapat sekian miliar,” kata Ajiep dilansir Republika. Merespons ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, WTP emang bukan satu-satunya prasyarat dapat DID. Mungkin mekanisme DID dengan syarat paling gampang ya lomba video kemarin itu.

Kembali soal lomba pelandaian kurva, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono heran kenapa penekanan laju penyebaran covid-19 harus dilombakan. Padahal, pemerintah daerah (pemda) sedang membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk menekan penularan di daerah. Misalnya, meningkatkan kapasitas testing, penelusuran kontak, dan isolasi.

“Buat apa dilombakan? Dibantu seharusnya. Bagian surveilans (pengawasan) kesehatan publik yang harus dilaksanakan,” kata Pandu kepada Tempo. Ya gitu deh, biar dapet duit kudu menang lomba, tapi buat menang lomba pemda kudu siap duit. Semacam lingkaran setan jadinya.

Mengingat alokasi DID sebanyak Rp5 triliun (staf Menkeu lainnya malah bilang Rp13,5 triliun), kayaknya di masa mendatang kita akan kedapatan lomba-lomba lainnya deh. Tidak perlu kaget bila Kemendagri kelak mengumumkan lomba goyang new normal di TikTok.