Jaringan Prostitusi Bawah Umur Libatkan Pejabat Tinggi Terungkap di Thailand

Hari-hari kelam menyelimuti perbatasan terpencil Thailand-Myanmar saat aparat terus menemukan tuduhan-tuduhan baru dalam penyelidikan sindikat perdagangan pekerja seks di bawah umur yang sebelumnya telah menjerat dua gubernur provinsi dan seorang kader senior kepolisian.

Kasus ini menjelaskan permasalahan yang disebut kelompok-kelompok anti perdagangan manusia, telah menggerogoti provinsi Mae Hong Son di utara Thailand: perdagangan pekerja seks di bawah umur.

Provinsi dengan populasi rendah ini, salah satu daerah termiskin Thailand, merupakan rumah bagi beberapa suku asli perbukitan—sebagian besarnya memiliki akses terhadap kartu tanda penduduk resmi. Alhasil, mereka amat rentan terhadap sindikat perdagangan manusia, terutama jika memiliki jaringan kepada pemerintahan provinsi.

Gubernur Suebsak Iamwichana dan sejumlah anggota kepolisian lokal terkemuka diduga menjalankan sindikat perdagangan manusia yang menawarkan perempuan remaja sebagai "hidangn penutup" kepada kepolisian, militer, dan pihak berwenang. Sang gubernur kini ditahan, bersama dengan enam orang lainnya.

Mantan gubernur Mae Hong Son, seorang laki-laki bernama Pipat Ekphaphan, juga sedang dalam pemeriksaan setelah foto-foto dirinya berpelukan dengan perempuan telanjang ditemukan pihak berwenang. Pipat, gubernur provinsi utara yang laon, berkata foto-foto tersebut dipalsukan.

"Lha saya tahu kok siapa yang bikin," ujarnya kepada media lokal.

Kasus mengejutkan ini terkuak ketika mantan informan kepolisian melaporkan Suebsak setelah anak perempuannya dipaksa menggunakan narkoba, melakukan pekerjaan seks, dan diperkosa beramai-ramai. Menurut laporan, dia mengajukan kasus ini kepada kepolisian, dan diselidiki selama enam bulan tanpa kemajuan berarti. Lalu, ketika seorang pihak berwenang lokal lainnya menuduh Suebsak mengabaikan tuduhan perdagangan pekerja seks komersil di provinsi itu, kasusnya akhirnya terkuak ke publik.

Orang itu, Boonyarit Nipawanit, kini mengeluh bawa bukti-bukti "terus menghilang" dalam perjalanan menuju National Anti-Corruption Commission (NAAC). Kelompok-kelompok lokal anti-perdagangan manusia menuduh Boonyarit serampangan mengurus kasus tersebut, dan mengancam akan menggelar protes di luar kantornya. Dia dipindahkan ke kantor baru, di mana dia bilang akan terus menjalani investigasi bersama dengan NACC dan Royal Thai Police.

Menurut laporan awal, 20 perempuan dipaksa melakukan pekerjaan seks komersil oleh anggota-anggota kepolisian yang turut berlaku sebagai mucikari. Para korban dilaporkan ditandai dengan tato burung hantu dan dipaksa tidur dengan pejabat senior dan mendampingi staf pemerintahan di resor-resor lokal. Boonyarit bilang pesta seks itu merupakan "tradisi tidak resmi" di provinsi itu, di mana perempuan-perempuan di bawah umur dianggap hadiah untuk pejabat pemerintahan yang akan ditugaskan ke daerah terpencil.

Kasus ini, amat mengejutkannya, mengancam akan menjerat beberapa orang paling berkuasa di provinsi. Namun menurut pakar anti perdagangan manusia, keterlibatan politisi lokal dan kepolisian menggarisbawahi permasalahan yang telah lama ada, namun ditutup-tutupi.

"Saya telah melakukan pekerjaan ini selama 15 tahun, dan saya bisa bilang bahwa setiap kasus yang telah saya kerjakan, selalu ada anggota [kepolisian] terlibat di dalamnya," ujar Ronnasit Proeksayajiva, ketua penyelidikan LSM anti perdagangan manusia Nvader kepada VICE Indonesia. "Maksud saya, antara mereka mendukung para pedagang manusia atau mereka menerima uang suap, atau bahkan, terkadang mereka sendiri yang menjalankan bisnis ini."

Prostitusi adalah bisnis ilegal tapi dikelola secara kucing-kucingan di Thailand. Industri pelacuran tak pernah hilang dari Thailand dan bisa dengan mudah anda temui di jalan-jalan di kawasan seperti Soi Patpong di Bangkok hingga ke daerah pedesaan terpencil dekat perbatasan utara Negeri Gajah Putih. Prostitusi begitu marak terjadi di desa-desa ini sampai-sampai nama desa tersebut hampir semakna dengan dosa.

"Kami punya 77 provinsi di Thailand," ujar Ronnasit. "Di ke-77 provinsi tersebut, ada semacam sindikat prostitusi. Jumlahnya paling banyak di provinsi yang sering jadi tujuan turis."

Di sisi lain, prostitusi adalah sebuah bisnis besar. Beberapa pakar memperkirakan bahwa industri seks komersial menghasilkan $6,4 miliar (setara Rp85 triliun) per tahun. Penyelidikan tentang sindikat perdagangan manusia kerap menunjukkan akan adanya praktek kongkalikong dengan polisi. Namun, jikapun ini terjadi, usaha-usaha untuk menyeret petinggi kepolisian ke meja hijau sangatlah beresiko.

Ketika penyelidik perdagangan manusia ternama di Thailand mulai menelusuri keberadaan kuburan massal pengungsi Rohignya dan para pencari suaka dari Bangladesh yang ditemukan di kawasan selatan Thailand, sang penyelidik menyadari dirinya masuk ke dalam wilayah yang sangat berbahaya. Investigasi Maj. Gen. Paween Pongsirin menunjukkan keterlibatan tokoh-tokoh penting di kepolisian, tentara dan pemerintahan Thailand dalam perdagangan para pencari suaka dari Myanmar yang dilakukan secara besar-besaran.

Berbagai ancaman mulai berdatangan, Paween, yang dikenal sebagai penyidik "jujur dan tak banyak omong", merasa hidupnya terancam. Dia memutuskan melarikan diri serta mencari suaka di Australia. Ada beberapa "orang penting yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Ada anggota polisi dan militer nakal yang ikut serta dalam praktek kotor ini. Masalahnya, anggota polisi dan militer ini biasanya punya kuasa," ujarnya pada Guardian Australia setiba di Melbourne.

Kasus ini juga menghadapi onak dan durinya sendiri. Barang bukti dan—lebih parah lagi—para saksi terus menghilang. Perempuan muda yang ditengarai pernah berhubungan seks dengan Gubernur Suebsak hilang tanpa alasan yang jelas. Jika dia tak kunjung muncul, proses pengadilan terhadap Suesbak akan sangat sulit terlaksana, ujar Ronnasit.

"Kami masih kurang bukti untuk memproses Suesbak," kata Ronnasit saat dihubungi VICE Indoenesia. "Kenapa? Karena perempuan itu menghilang. Saya tak tahu siapa yang mengambilnya. Kamu sudah mencoba menghubunginya lewat telepon, Facebook dan yang lainnya. Ini artinya, tak ada yang bisa mengambil barang bukti dari dirinya, tak ada yang bisa mendapatkan pernyataan perempuan itu."

Kondisi ini membuat korban lainnya gamang. Para gadis belia ini—mayoritas termarjinalisasikan sejak lahir, akan terus dirahasiakan keberadaaannya sampai polisi benar-benar bisa menjamin keselamatan mereka.

"Saya percaya ada setidaknya 20 korban dalam kasus ini, mereka tak mau melapor karena takut keselamatan mereka terancam," ujar Ronnasit. "Sampai pihak kepolisian dapat menjamin keselamatan mereka atau menangkap semua pelaku perdagangan manusia, mereka tak akan mau menunjukkan diri."